Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Musamus Law Review Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Avelyn Pingkan Komuna
Universitas Terbuka
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Video Tiktok Avelyn Pingkan Komuna; A. Rachmat Wirawan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i3.24762

Abstract

Tren Tiktok sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z karena penggunaan fitur editing video yang baru dan beragam dapat meningkat kreativitas para konten kreator dalam membuat karya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak menjadi jaminan originalitas konten video yang dibuat karena terdapat konten-konten video di Tiktok yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini akan menganalisis jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada konten video Tiktok dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak cipta video Tiktok baik hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum telah diatur dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana serta perlu peran lebih dari penyedia aplikasi Tiktok dalam mengontrol konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif melalui kajian kepustakaan.
Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16755

Abstract

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekpresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta
Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws Syarif Saddam Rivanie; Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra; Putera Fardhi Utama; Abd. Kahar Muzakkir
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3759

Abstract

This study aims to find out what laws and regulations in Indonesia protect children as criminals due to being stimulated by pornography. This research uses normative legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results indicate that several laws in Indonesia protect children as perpetrators of criminal act due to being stimulated by pornography. In this case, it consists of Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 17 of 2016, Law No. 44 of 2008, and Law No. 11 of 2012. This can be seen from all the considerations of the Panel of Juvenile Judges in deciding the criminal case of sexual intercourse committed by the perpetrator YY against the victim of FH. Therefore, it is hoped that law enforcers regarding the handling of children who commit criminal acts resulting from being stimulated by pornography can distinguish their treatment from criminal acts in general, such as theft. In addition, children who commit crimes due to being stimulated by pornography must also be accompanied by a psychologist to ensure that the child's mental condition can return to normal. Assistance by religious leaders must also be done so that children can return to the right path and be blessed by God.
Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima A. Rachmat Wirawan; Avelyn Pingkan Komuna; Anton Robiansyah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35497

Abstract

The practice of debt receivables was used as a means to get income from giving debts with excess from the moment of return which became known as loan sharks. In Bima City, the practice of loan sharking became known as the "kalampa piti" system or silencing money from loans. The law in Indonesia itself does not prohibit interest in every lending and borrowing transaction. This can be seen in article 1754 BW which is also strengthened in article 1765 BW which allows interest in every lending transaction. However, the problem is the process of agreeing on debt receivables agreements based on verbal statements without a written agreement that causes conflicts between kalampa piti parties and customers in the form of physical, psychic violence to the seizure of valuables. For this reason, it is necessary to have concrete procedures to ensure legal certainty and protection for the parties.
Co-Authors A.Rachmat Wirawan Abd. Kahar Muzakkir Alif Arhanda Putra Putera Fardhi Utama Robiansyah, Anton Syarif Saddam Rivanie