Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN : STUDI KASUS DI KPH MODEL KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN Ruhimat, Idin Saepudin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di beberapa tempat masih tergolong rendah sehingga menghambat kelancaran implementasi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengaruh kemampuan, kesempatan, dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi mayarakat serta merumuskan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program SPSS Versi 18 dan AMOS Versi 18. Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel motivasi berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat sedangkan variabel kemampuan dan kesempatan masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat, dan (2) model peningkatan partisipasi masyarakat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah dengan cara meningkatkan motivasi masyarakat melalui usaha peningkatan kemampuan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan KPHdi Kabupaten Banjar.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR Ruhimat, Idin Saepudin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan . Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.
FAKTOR KUNCI DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGROFORESTRY PADA LAHAN MASYARAKAT Ruhimat, Idin Saepudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4695.211 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.2.73-84

Abstract

The aims of  this study to determine the key factors in the institutional development of  agroforestr y in the community land. Research was conducted in Majenang District, Cilacap Regency, Central Java Province during April to December 2014. Data were analyzed by using Inter pretative Structural Modeling analysis. The results showed that there were three main elements in the institutional development of  agroforestr y, namely the main obstacle element, the main program and lead actors. Based on this research, it was  concluded that the key factors that must be considered in the institutional development of  agroforestr y among other, policy support, availability of  agroforestr y technology package, as well as optimization of  the involvement of  the  Cilacap Forestr y and Plantation Service Office, as well as research institutions/ university . Therefore, both central and local governments are advised to give priority to the management of  the key factors in the agroforestry institutional development.
The Bamboo Business in Tasikmalaya, Indonesia, During the COVID-19 Pandemic Widiyanto , Ary; Suhartono, Suhartono; Utomo , Marcellinus; Ruhimat, Idin Saepudin; Widyaningsih, Tri Sulistyati; Palmolina, Maria; Fauziyah, Eva; Sanudin, Sanudin
Forest and Society Vol. 5 No. 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Forestry Faculty, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/fs.v5i2.13704

Abstract

Globally, various sectors were adversely affected by the emergence of the COVID-19 pandemic. Therefore, this study aims to determine the economic condition of bamboo craftsmen in Mandalagiri Village, Leuwisari District, Tasikmalaya Regency, West Java Province, Indonesia. This is an in-depth research with data obtained by interviewing 35 bamboo craftsmen with various products and production scales. The results showed that craftsmen were not economically affected by the pandemic rather by the central government-stipulated regulation on social distancing, which led to their inability to transport their product from Tasikmalaya to Jakarta and other regions. However, since the government lifted the ban, their income has increased by an average of 2%. The result further showed that the main factor that keeps craftsmen from being negatively affected by the pandemic is the increasing online market demand supported by the availability of raw materials and the ability to adapt to various new model products. Other factors linked to the national market and products answer the demand of the modern market in the cities. Meanwhile, the main factors that positively affect the craftsmen's income are age and marital status.