Bani Syarif Maula
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KRIMINALISASI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM Bani Syarif Maula; Vivi Ariyanti
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/equalita.v3i2.9842

Abstract

Wacana kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan telah berlangsung sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Perkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang tersebut, sehingga perlu ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, yaitu melalui kriminalisasi sebagai upaya negara dalam menekan kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Tulisan ini membahas perkosaan dalam perkawinan dalam ranah hukum pidana nasional dan hukum Islam. Hukum pidana nasional, seperti KUHP, tidak mengatur perkosaan dalam perkawinan, namun dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur melalui UU PKDRT, meskipun cakupannya masih sangat luas. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan. Kajian hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan masyarkat tentang hukum dan norma relasi suami isteri).
Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Produktif Melalui Pembentukan Baitut-Tamwil Berbasis Masjid di Grumbul Kalirajut Desa Notog Kabupaten Banyumas Bani Syarif Maula; Muflihah Muflihah; Vivi Ariyanti
Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2022): Solidaritas: Jurnal Pengabdian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/sjp.v2i1.6369

Abstract

Masyarakat Grumbul Kalirajut, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas merupakan kelompok masyarakat produsen makanan tradisional dan jajanan pasar yang berpusat di rumah-rumah warga (home industry), terutama dikerjakan oleh ibu-ibu (para isteri) dalam rangka mendapat penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Sebagai produsen kecil, tentu masyarakat Grumbul Kalirajut mengalami kesulitan jika mereka memerlukan tambahan dana untuk modal dengan jumlah yang kecil. Upaya pendampingan masyarakat ini difokuskan pada pembentukan Baitut-Tamwil (koperasi simpan-pinjam) yang berbasis masjid, disertai dengan pelatihan pengelolaan (manajerial) secara organisasional dan juga pelatihan pendayagunaan koperasi untuk melayani jasa simpan-pinjam berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk membangun daya kreatifitas dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Kegiatan pendampingan ini dilakukan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi yang mereka miliki sehingga upaya pengembangan keterampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan bisa terwujud. Indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini meliputi tingkat partisipasi peserta yang cukup tinggi serta tercapainya target-target kegiatan. Namun kendala yang mungkin masih muncul adalah komitmen warga masyarakat peserta program pendampingan ini untuk memulai merintis usaha yang telah diajarkan dalam kegiatan ini.
The Concept of Ṣulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law Bani Syarif Maula
Jurnal Syariah dan Hukum Komparatif Volume 2 Issue 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/el-aqwal.v2i1.7777

Abstract

Mediation as a dispute resolution process outside the courtroom has been used by the Religious Courts. Its juridical basis is based on Indonesian Supreme Court Regulations Number 2 of 2003 and Number 1 of 2008 concerning Mediation Procedures in Courts. Meanwhile, in the classical Islamic legal tradition, marital conflicts are resolved by a third party outside the courtroom which is referred to as ṣulḥ, namely efforts to reconcile through a process of taḥkīm or arbitration. Based on this, this study answers the question whether the Religious Courts in Indonesia fully use the concept of ṣulḥ as a process of resolving marital conflicts as depicted in the classical Islamic legal tradition. This study concludes that the Religious Courts in Indonesia do not fully use the concept of ṣulḥ as a process of resolving marital conflicts as depicted in the classical Islamic legal tradition. This is because the concept of ṣulḥ in Islamic law uses the taḥkīm (ḥakam) mechanism. The concept of ḥakam originating from the classical Islamic legal tradition and mediation originating from the contemporary national legal tradition actually both have substantial differences in terms of concept and implementation in the Religious Courts. The difference in concept is due to differences in sources, authorities, and procedures. However, there are similarities between the two, which lie in the involvement of someone who plays a role in resolving disputes and conflicts in court.