Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ULAMA DAN DAYAH DALAM NOMEGKLATUR MASYRAKAT ACEH Mursyidin Ar-Rahmany
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 12: Mei 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i12.1509

Abstract

Abstract Ulama dalam masyarakat Aceh sebagai panutan yang menyatu dalam kontek keislaman. Pembentukan Ulama melalui dayah (pesantren), sehingga terbentuknya menjadi mujtahid dan pemangku pendidikan sekaligus implementator hukum. Ulama dan dayah bagaikan laut dan pantainya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga menyatu dalan seluruh ruh kehidupan masyarakat Aceh. Eksistensi ulama sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu.Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagaiproblematika. Masyarakat merasa terlayani dengan petuah darinya yang diberikan, merubah konsep kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang Islami melalui pendidikan dayah. Seiring peruhan zaman, Ulamapun melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang diemban dalam pendidikan dayah memberantas kejahilan dalam masyarakat. Maka terbentuk ulama yang mengembangkan sayapnya sampai ke seluruh nusantara. Maka ulama Aceh merupahan muballigh ke seluruh pelosok Indonesia dan Asia tenggara, seperti Ke pulau Jawa, Banjar, Makasar, Semenanjung Malaka, Brunai Darusalam bahkan sampai ke Mindanau.
PRAKTIK TAJDID NIKAH BAGI PASANGAN MUALLAF DI KOTA LANGSA Mursyidin Ar-Rahmany; Faisa Faisa; Sas Priono
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 12: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tajdid nikah adalah suatu perbuatan pembaharuan nikah yang tidak hanya mepebaharui nikah saja, akan tetepi juga memperbaharui syarat dan rukun nikah. Melakukan Tajdid nikah bagi pasangan muallaf itu terdapat khilafiah dilakangan ulama, ada yang berpendapat tajdid nikah itu harus dilakukan ada juga yang berpendapat tajdid nikah itu tidak perlu lagi untuk di lakukan ataupun di laksanakan, karana para ulama yang berpendapat tidak harus lagi melaksanakan tajdid nikah mereka beralasan karana Allah telah mengampuni semua perbuatan yang dilakukan sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Hal ini berdasarkan praktik para sahabat Nabi saw pernah berbuat maksiat sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam maka semua dosa diampuni Allah swt, sedangkan para Ulama yang perpendapat harus melaksanakan tajdid nikah mereka beralasan karena pernikshsn yang mereka lakukan sebelum masuk Islam telah rusak, maka perlu dilakukan tajdid nikah agar sessuai dengan Syari’at Islam. Pratiknya tajdid nikah di Kota Langsa itu jarang terjadi, namun ada juga yang melakukanya karena mengikuti arahan dari guru sepiritual mereka, dan pihak KUA, bersedia untuk melaksanakannya, dan juga para ulama dari Majelis permusyawaratan Ulama Kota Langsa mayoritas berpendapat tidak perlu lagi melaksanakan tajdid nikah
Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang Ujang Badru Jaman; Yana Priyana; Mursyidin Ar-Rahmany
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.545

Abstract

This research investigates the impact of legal policies on human rights protection in developing countries, focusing on the case of Indonesia. By employing a mixed-method approach, this study combines qualitative and quantitative data to assess the effectiveness of legal measures and their implementation in protecting human rights in Indonesia. The research identifies key human rights challenges, barriers to policy implementation, as well as the roles of civil society and international support in advancing human rights. The findings reveal the positive effects of legal policies and significant challenges in their implementation. Proposed recommendations aim to strengthen human rights protection through legal policies, contributing to a more just and equal society in Indonesia and other developing countries.
Pemetaan Topik Penelitian Hak Asasi Manusia dalam Kajian Gender: Analisis Bibliometrik tentang Kesetaraan dan Diskriminasi (Human Rights in Gender Studies) Achmad zahruddin; Mursyidin Ar-Rahmany; Lola Malihah; Umi Rahmawati; Herni Ramayanti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.596

Abstract

Metode penelitian ini menyajikan analisis bibliometrik yang komprehensif tentang lanskap penelitian hak asasi manusia dalam studi gender, yang secara khusus berfokus pada topik kesetaraan dan diskriminasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan, analisis, dan visualisasi data, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema penelitian utama, tren, penulis dan publikasi yang berpengaruh, serta kesenjangan pengetahuan di dalam bidang tersebut. Analisis ini menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi jaringan, yang memungkinkan pemetaan kelompok tematik dan interkoneksi. Temuan-temuan ini menawarkan wawasan yang berharga untuk menginformasikan keputusan kebijakan, memandu arah penelitian di masa depan, dan mendorong kolaborasi interdisipliner dalam mengejar kesetaraan gender dan pemajuan hak asasi manusia.
POLA KOMUNIKASI DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH TAMIANG (IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN UPAYA) Sanusi Ilyas; Mursyidin Ar-Rahmany
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 4: September 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v3i4.6553

Abstract

Implementasi pola komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam Kabupetan Aceh Tamiang belum direspon secara merata oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan terhadap penerapan syari’at Islam dari 100% hanya 50% persen yang patuh dan menjalankan syari’at Islam. Apalagi di dearah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan hambatan komunikasi dalam mengimplemantasikan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang adanya hambatan internal (dari dalam) dan hambatan ekternal (dari luar). Upaya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dapat dinilai bahwa sebahagian besar masyarakat mengabaikan tulisan-tulisan yang ada. Masyarakat lebih tersentuh dengan menganut tradisi lisan, sehingga pola berbicara dengan cara hati ke hati, maka masyarakat semakin merasuk dalam jiwanya.