Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Hukum Nasional
Lista Widyastuti
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGHAKIMAN SEPIHAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSEPSI KEBINEKAAN DAN HAK ASASI MANUSIA: (Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights) Esa Lupita Sari; Lista Widyastuti
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v51i2.146

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin perlindungannya oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat dimaknai secara mutlak. Kebebasan berpendapat yang dimaknai secara mutlak mengakibatkan kebebasan berpendapat yang kebablasan. Penghakiman sepihak merupakan wujud dari kebebasan berpendapat yang kebablasan. Kemudahan teknologi mengalihkan trend menyampaikan pendapat melalui media tulis ke media sosial. Penghakiman sepihak melalui media sosial marak terjadi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, pencemaran nama baik, dan merusak kebinekaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan penghakiman sepihak melalui media sosial bertentangan dengan HAM. Dalam perkembangannya terdapat hak yang dapat dibatasi pemenuhannya (derogable rights) meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Pembatasan dilakukan oleh dan berdasarkan Undang-Undang. Secara tegas Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan hak guna menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain. Penghakiman sepihak merupakan wujud pemaknaan kebinekaan secara negatif yang berpotensi memecah belah bangsa.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 51 NOMOR 2 TAHUN 2021 Esa Lupita Sari; Lista Widyastuti; Dominikus Rato; R. Muhamad Ibnu Mazjah; Moh Rosyid; Lina Kushidayati; Muhaimin; Kristianus Jimy Pratama; Kornelius Benuf
Majalah Hukum Nasional Vol. 51 No. 2 (2021): Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 tulisan (artikel) yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Co-Authors Dominikus Rato Esa Lupita Sari Kornelius Benuf Kristianus Jimy Pratama Lina Kushidayati Moh Rosyid Muhaimin Raden Muhamad Ibnu Mazjah