Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Public Administration and Local Governance Literatus Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)
Ombi Romli Ombi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla’ul Anwar, Banten
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANPA INCUMBENT, KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015) Romli, Ombi
CosmoGov Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.325 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11854

Abstract

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumbent
LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Romli, Ombi; Nurlia, Elly
CosmoGov Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.481 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12635

Abstract

Selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada  kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi  di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan  pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua,  sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya
Penguatan Lembaga Pemerintah Desa Setelah Undang-Undang Desa Diimplementasikan (Studi Kabupaten Lebak Provinsi Banten) Ombi Romli
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1971

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diberlakukan dalam rangka percepatan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahtraan masayarkat desa. Tetapi setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan sejak tahun 2015, lembaga-lembaga pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawartan Desa  belum mampu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk menggambarkan lembaga-lembaga pemerintah desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam menyelengarakan pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa. Kedua untuk memberikan gagasan mengenai bagaimana penguatan lembaga pemerintah desa setelah Undang-Undang Desa diimplementasikan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Grindle mengenai pengembangan kapasitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga penyelenggara pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permsyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten masih dalam kondisi yang lemah, lembaga-lembaga tersebut belum mampu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penguatan lembaga pemrintah desa dengan melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan yang meliputi dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi  reformasi kelembagaan.
TANPA INCUMBENT, KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015) Ombi Romli
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11854

Abstract

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumbent
LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Ombi Romli; Elly Nurlia
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12635

Abstract

Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket: (Studi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tardisional) Ombi Romli Ombi
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.328 KB) | DOI: 10.30656/jdkp.v1i2.2391

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari akumulasi permsalahan klasik yang dihadapi pasar tradisional dan usaha kecil yang kondisinya kian lama memperihatinkan ketika dihadapkan dengan menjamurnya pasar modern/minimarket. Keberadaan minimarket serta pertumbuhannya yang cepat menimbulkan persaingan pasar tidak sehat berdampak pada melemahnya geliat iklim pasar tradisional serta mematikan usaha kecail. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Teradisional guna meminimalisir ketimpangan persaingan yang terjadi. Tujuan penelitian guna menganalisis kemampuan pemerintah daerah daerah dalam penataan minimarket, penelitian ini menggunakan basis analisis yang dikemukakan oleh Jones (1996:296) yang terdiri dari aspek Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menujukan bahwa kemampuan pemerintah daerah daerah Kabupaten Ciamis dalam penataan minimarket masih sangat lemah dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan aspek organisasi, bahwa baik kualitas dan kuantitas aparatur sebagai akor pelaksana masih lemah diiringi dengan tumpang tindihnya fungsi dan kewenangan dinas yang bersinggungan dengan penataan minimarket. Kemudian aspek interpretasi juga masih lemah dengan adanya penafsiran dan standar ganda, diiringi dengan inkonsistensi aktor pelaksana yang saling bersinggungan. Berdasarkan aspek aplikasi dalam penataan minimarket di Kabupaten Ciamis cenderung belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktegasan aktor pelaksana, diiringi pengawaan yang lemah dantidak tegas, kondisi tersebut semakin diperburuk dengan perilaku “nakal” pengusaha minimarket.
Implementation of the Simultaneous Elections of the 2021 Lebak Regency in the Midst of the Covid-19 Pandemic (Study of Cibuah Village, Warungunung District) Ombi Romli; Agus Fanar Syukri; Riant Nugroho
LITERATUS Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i2.770

Abstract

The simultaneous village head election of Cibuah Village, Warunggunung District, Lebak Regency, is carried out based on Regent Regulation Number 7 of  2015 concerning Procedures for Simultaneous Village Head Elections. This study aims to provide an overview of the implementation of the 2021 Simultaneous Village Head Election in Cibuah Village, Warunggunung District, Lebak Regency in the midst of the Covid-19 Pandemic. This research uses a qualitative approach by collecting data through observation, interviews, and document studies. The results of this study show that the implementation of the Pilkades in the midst of the Covid-19 Pandemic in Cibuah Village was successfully implemented in accordance with changes to Regent Regulation Number 7 of 2015 concerning Procedures for Simultaneous Village Head Elections. However, the pilkades was marked by violations of health protocols by the public, and the occurrence of money politics carried out by candidates for village heads. These violations occurred due to the absence of an independent institution that supervised the running of the Elections.
Co-Authors Agus Fanar Syukri Nurlia, Elly Riant Nugroho