<![CDATA[ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk mencegah perbuatan tersebut, pemerintah kini memberlakukan cukai. Namun pada kenyataannya upaya itupun tidak mampu membendung terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Hal ini terbukti dari kasus penyelundupan rokok ilegal yang masih kerap terjadi sekalipun bagi pelakunya telah diterapkan sanksi pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penerapan sanksi terkait tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, dan apa strategi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok illegal agar kepastian dan keadilan hukum terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengolah data sekunder dengan bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan relevan lainnya. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara yuridis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam perkara tersebut, yaitu berupa pidana penjara satu tahun enam bulan, masih tergolong ringan dan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan rumusan sanksi pidana yang maksimal oleh hakim dan pidana yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, hakim juga harus memiliki strategi dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangannya yang terdiri atas aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim tidak boleh hanya condong pada aspek yuridis tetapi juga perlu memperhatikan aspek non-yuridis agar terhindar dari kesalahan dan perekayasaan dalam memeriksa perkara dan menerapkan sanksi terhadap terdakwa.Kata kunci: penyelundupan rokok illegal; perbuatan melawan hukum; aspek yuridis; non-yuridis. ABSTRACTIllicit cigarette trade is an unlawful act that causes loss of state revenue and creates unfair economic competition. As an effort to prevent this from happening, the government imposes excise duties. Yet, in actual fact it is still powerless to stem the smuggling of illegal cigarettes. This is evidenced by the frequent occurrence of cases of illicit cigarette trade even though the perpetrators have been charged with criminal sanctions. The problem in the analysis is to elaborate the juridical view of the implementation of sanctions aiming to penalize the perpetrators of the criminal act of illegal cigarettes trade in Court Decision Number 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, and the judge’s strategies in giving a decision on this case as to achieve legal certainty and justice. This study uses normative legal research methods by processing secondary data with primary legal materials and other relevant laws and regulations. The analysis used is descriptive analysis. The study found that judicially the implementation of sanctions for perpetrators of criminal acts of smuggling illegal cigarettes, in this case, a prison sentence of one year and six months, is still relatively light and has not been able to provide a deterrent effect for perpetrators, as well as the public in general. Thus, judges need to formulate maximum criminal sanctions and heavier penalties for perpetrators. In addition, judges must also have a strategy in making decisions through every consideration that consists of juridical and non-juridical aspects. Judges should not only lean on the juridical aspect but also need to pay attention to the nonjuridical aspects in order to avoid mistakes and manipulations in examining cases and imposing sanctions.Keywords: illicit cigarete trade; unlawful act; juridical aspects; non-juridical aspects. ]]>
