Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Yunita Yunita
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines in Settlement of Seclusion Cases in Banda Aceh Teuku Muttaqin Mansur; Yunita Yunita; M Adli; Sulaiman Sulaiman
Sriwijaya Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.404.pp52-61

Abstract

Seclusion (khalwat) is the activity conducted in a quiet place between two individuals of different sex who are not mahram (blood relative) without the legitimate marriage bond and the willingness from both parties, which leads to adultery. Fine is one of the customary penalties given to the perpetrators of khalwat. In practice, implemented of fines between one region and another is different. The study aims to identify the types of adat fines charged to khalwat perpetrators and the effectiveness of implementation on the settlement customary fines in Banda Aceh. It used a juridical-empirical research method. The data used, in addition to primary and secondary legal material, also used an in-depth interview with respondents. The data analyzed using a qualitative descriptive approach. This research conducted in Banda Aceh district. The research results show that the kind of customary fines given to khalwat perpetrators was different. There are even some cases begun to shift, and some considered that being married because of khalwat was considered one of the customary fines. Customary fines are effective in reducing offense of khalwat. However, there are concerns if the decision of the customary fines does not get optimal support from law enforcement officials. Expected, customary official affirmed kind of customary fine given to khalwat perpetrators. The difference subtle, need to consider the aspect of justice, the ability, and effective whereabouts of fines to reduction offense of khalwat.
Perlindungan Konsumen Terhadap Pemasaran Produk Asuransi AXA Mandiri Melalui Sarana Telemarketing (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Destya Andhara; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemasaran produk asuransi AXA Mandiri melalui sarana telemarketing, kerugian yang ditimbulkan akibat dari pemasaran produk asuransi AXA Mandiri melalui sarana telemarketing, serta upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dengan pemasaran produk asuransi AXA Mandiri melalui sarana telemarketing. Metode penelitian dilakukan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan mengenai pemasaran produk asuransi AXA mandiri melalui sarana telemarketing tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurang jelasnya informasi yang diperoleh konsumen mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen akibat dari pemasaran produk asuransi AXA Mandiri melalui sarana telemarketing yaitu kerugian dalam bentuk materil yang nyata dan immaterial hilangnya rasa kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Upaya hukum yang dilakukan konsumen dengan cara non-litigasi, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara litigasi. Disarankan kepada Pemerintah untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai transaksi telemarketing sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan aturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Diharapkan kepada konsumen agar lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen sehingga hak-haknya tidak terabaikan, serta pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang ditawarkan. Perlu adanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen di tingkat daerah seperti BPSK.
Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen Nining Aja Liza Wahyuni; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.761 KB)

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen,faktor-faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikan  pakaian bayi yang tidak ber-SNI serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai wujud tanggung jawab penjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dan memberikan kuesioner dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telah melakukan pengawasan, menetapkan beberapa peraturan serta melakukan sosialisasi mengenai SNI wajib pakaian bayi kepada pelaku usaha namun belum sepenuhnya efektif. Faktor yang menyebabkan masih diperjualbelikan pakaian bayi yang tidak ber-SNI adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah, karena kurangnya kesadaran hak dan kewajiban para pihak, faktor kurangnya pengetahuan konsumen, serta faktor ekonomi. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah melakukan musyawarah antara kedua belah pihak, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat membuat pengaduan kepada YaPKA, untuk mendapatkan pendampingan dalam upaya penyelesaian sengketa baik melaui jalur non litigasi dan melalui proses peradilan. Disarankan kepada Disperindag dan YaPKA dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi kepada penjual agar menjual pakaian bayi yang sudah ber-SNI, serta mengambil tindakan yang tegas kepada penjual yang melakukan pelanggaran. Diharapkan kepada penjual pakaian bayi dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi segala peraturan yang berlaku, jangan sampai mengabaikan hak-hak konsumen. Diharapkan kepada konsumen agar lebih teliti dan lebih cerdas dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen sehingga hak-haknya tidak terabaikan.
PELAKSANAAN KONTRAK BERLANGGANAN LAYANAN INDIHOME TRIPLE PLAY ANTARA PT.TELKOM DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah Usaha Tele-komunikasi (Witel) Aceh) Azura Azura; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kontrak berlangganan layanan Indihome triple play antara PT. Telkom dengan pelanggan, bentuk-bentuk wanprestasi antara PT. Telkom dengan pelanggan, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi antara PT. Telkom dengan pelanggan. Perjanjian di antara PT. Telkom dengan pelanggan telah dibuat suatu kontrak baku yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan Kontrak Berlangganan Layanan Indihome. Meskipun telah mengikat para pihak, kenyataannya masih sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian kontrak berlangganan layanan Indihome triple play antara PT. Telkom dengan pelanggan. Masing-masing pihak diharapkan memahami isi kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1240 K/PDT.SUS-BPSK/2017 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK Al-Qadri Al-Qadri; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung selaku pengadilan kasasi memiliki wewenang sebagai judex jurist, yakni hakim yang mengoreksi kinerja judex facti agar putusan peradilan di bawahnya tidak mengandung kesalahan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, yang mana hakim tidak mempertimbangkan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh BPSK, dalam melaksanakan alur penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan hukum dari Putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa tanpa persetujuan salah satu pihak serta pencapaian tujuan hukum dalam memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Metode penelitian dalam studi kasus ini adalah yuridis normatif. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alur dalam menyelesaikan sengketa di BPSK Kota Pekanbaru, yang seharusnya penyelesaian dengan cara arbitrase adalah persetujuan antara Eddy Rivaldo dan pihak pelaku usaha dan bukan alur penyelesaian secara bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh BPSK Kota Pekanbaru. Majelis hakim belum memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku usaha. Disarankan untuk majelis hakim agar lebih cermat melihat peraturan perundang-undangan di bidang penyelesaian sengketa konsumen. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi kewenangan BPSK sehingga tidak muncul penafsiran berbeda. Selanjutnya untuk majelis hakim agar dalam memutuskan perkara menggali lebih dalam keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA BANDA ACEH Arnia Syafitri; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.375 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya, serta upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan atas penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwaPemerintah telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan mengundangkan aturan-aturan, pengawasan, serta melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha, namun belum efektif karena masih kurangnya kesadaran pelaku uasaha dan penerapan sanksi tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan mengganti kerugian yang dialami konsumen.   Serta upaya yang dilakukan konsumen yang dirugikan atas penjualan jamu yang mengandung bahan berbahaya adalahkonsumen mempunyai hak untuk menempuh upaya penyelesaian, yaitu melalui jalur litigasi (peradilan) dan non litigasi. Disarankan kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan Yayasan Perlindungan Konsumen agar lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku usaha yang tetap menjual jamu yang mengandung bahan berbahaya. Disarankan kepada pelaku usaha untuk taat pada aturan hukum serta memahami kewajibannya dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa. Disarankan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih jamu yang akan dikonsumsi.
Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Menurut Permenkes Nomor.492/Menkes/PER/IV/2010 Nadia Ardani; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.761 KB)

Abstract

Pasal 3 Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 menjelaskan bahwa air yang memenuhi kualitas air minum yang aman bagi kesehatan secara garis besar dapat digolongkan dalam empat syarat yaitu syarat fisik, kimia, bakteriologis, dan radioaktif. Tetapi dalam kenyataannya berdasarkan data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terdapat indikator bahwa ada pelaku usaha AMDK di Kabupaten Aceh Besar yang belum melakukan pengujian harian untuk pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan Bakteri Coliform pada AMDK yang diproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku usaha masih memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan, perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelaku usaha AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan menurut Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.  Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor yang menyebabkan pelaku usaha masih memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan menurut Permenkes karena faktor ekonomi, pengetahuan dan kesadaran hukum. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan langsung, pemeriksaan rutin pada setiap sarana AMDK, sosialisasi, pembinaan dan pencabutan izin usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha harus memenuhi segala peraturan yang berlaku, Pemerintah harus terus meningkatkan perannya dalam pengawasan dan memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal, masyarakat selaku konsumen apabila menemukan AMDK yang tidak layak konsumsi segera melaporkan kepada Pemerintah maupun Lembaga terkait.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH PEGAWAI NEGERI AL IKHLAS DALAM USAHA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PIDIE M Hafizh Achsan; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme perubahan pola pengelolaan Koperasi Syariah Pegawai Negeri Al Ikhlas, hambatan yang dialami dalam perubahan pola, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPN Al Ikhlas sudah melakukan perubahan pengelolaan dari konvesional ke syariah sehingga menyebabkan perubahan anggaran dasar. Akan tetapi akta perubahan anggaran dasar belum disahkan oleh pemerintah, dikarenakan lahirnya Permenkop  Nomor 5 tahun tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengharuskan apabila koperasi sudah berbasis syariah harus ada dewan pengawas syariah dengan disebutkan di dalam perubahan anggaran dasar. Hambatan yang terjadi ialah belum adanya dewan pengawas syariah yang sudah bersertifikat, Upaya yang dilakukan ialah melakukan pelantikan dewan pengawas syariah yang sudah bersertifikat dan mencantumkannya di dalam anggaran dasar. Disarankan kepada KSPN Al Ikhlas yang sudah melakukan perubahan pengelolaan ke syariah harus melakukan perubahan anggaran dasar yang didalamnya mencatumkan dewan pengawas syariah.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH YUNITA YUNITA; Zahratul Idami
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2452

Abstract

Islam prohibits human beings from destructing the environment which can provide detrimental effects on their lives and other creatures. The primary sources of Islamic teachings are Al Qur’an and Al Hadist as well as ijtihad (Fiqh). Fiqh as an Islamic jurisprudence is applied based on the development of the community in the context which derives from the authentic dalils from Islamic sources. In the Fiqh, so-called Fiqh Siyasah, the government plays a vital role in designing policy to align with and capitalize on environmental sustainability. So does Fiqh of the environment. It describes how Islam governs environmental management, so that it can be maintained and preserved from the destruction which can be harmful to human beings and other creatures in this world. This article aims to elaborate some Islamic principles concerning the guidance of environmental management issues which have to be followed by human beings to preserve their dignity and integrity as well as to protect nature and other creatures as a sign that they are indeed the best creation of all.
Co-Authors Al-Qadri Al-Qadri Arnia Syafitri Azura Azura Destya Andhara M Adli M Hafizh Achsan Nadia Ardani Nining Aja Liza Wahyuni Sulaiman, Sulaiman Susiana Susiana Teuku Muttaqin Mansur Zahratul Idami