<![CDATA[Artikel ini bertujuan menemukan dan menjelaskan konsep dana kibat hukum pelaksanaan hareuta peunulang dan penyelesaiannya di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data diperoleh melalui library research dan field research. Data disajikan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, konsep hareuta peuneulang merupakan konsep hibah adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun dalam kalangan masyarakat di Kabupaten Pidie. Konsep tersebut berupa pemberian rumah dan/atau tanah dari orang tua kepada anak perempuan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga. Dalam pelaksanaannya, pemberian (hibah) hareuta peunulang menimbulkan masalah karena hanya diberikan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki yang seharusnya juga mendapatkan harta warisan sebagaimana di atur dalam KHI justru tidak mendapakannya. Persengketaan atau gugatan terhadap pembagian harta warisan tersebut di Kabupaten Pidie dapat diselesaikan secara musyawarah oleh perangkat gampong, tuhapeut, imuem meunasah, dan perangkat gampong lainnya. Disarankan kepada masyarakat dalam putusan pembagian harta warisan dapat berpedoman pada Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 KHI, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini untuk menghindari pertikaian dalam hal pembagian harta warisan.This article aims to find and explain about the concept, legal effect and its legal settlement of hareuta peunulang in Pidie, Aceh, Indonesia in terms of Compilation of Islamic Law (KHI). Data obtained through library research and field research. Data presented by using qualitative descriptive. The result showed, hareuta peuneulang is an indigenos grants that has been practiced by communities in Pidie District. The concept for the grant of the house and / or the land from parents to daughters before married as financial support in settling down. In its implementation, the grant of hareuta peunulang poses a problem because it is only given to daughter, while son who should also get inheritance as arranged in KHI do not get it. The dispute or lawsuit against the division of the inheritance in Pidie can be resolved by deliberation by gampong components, tuha peut, imuem meunasah and other gampong component. It is suggested to the comunities in the decision of the division of inheritance can be guided by Article 171 letter g and Article 210 KHI, as well as the principles of Islamic law. This is to avoid disputes in terms of division of inheritance. ]]>
