Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLICY CORNER Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Journal of Public Administration Studies
Moh Said
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EVALUASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PEKERJA ANAK PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMENEP Said, Moh
POLICY CORNER Vol 6, No 2 (2014): Publik Corner
Publisher : POLICY CORNER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir  dari  pada  suatu  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  juga  telah  tergambarkan  hasilnya  secara  jelas,  maka  perlu  adanya  suatu  bentuk  kesimpulan  dari  apa  yang  telah  diteliti, dianalisa dan telah  dibahas.Berdasarkan data  yang  jelas  dan  rinci  dari  apa  yang  telah  diteliti, penulis menarik kesimpulan sehingga  akan  terlihat  jelas  dari  masing  masing  sub  kelemahan  dan  kekuatan  pada  evaluasi kebijakan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten  Sumenep pada tahun 2013.Saran adalah suatu cara  untuk  penyempurnaan  dari  kesimpulan  yang  kurang  berkenan  agar  apa  yang  telah  dilaksanakan lebih  sempurna  dan  mempunyai  arti  yang lengkap  dalam  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten  Sumenep selanjutnya,  sehingga  saran  ini  akan  memberikan  cara  pandang  alternatif  untuk  kemajuan  dan  peningkatan  dalam  pelaksanaan  pembinaan bagi penerima manfaat dimasa yang akan datang. Keyword : PEKERJA  ANAK, PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN
PENTINGNYA KOMITMEN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS PASONGSONGAN ., Ismail; Effendi, Sachlan; Said, Moh
POLICY CORNER Vol 6, No 2 (2014): Publik Corner
Publisher : POLICY CORNER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang terjadi di Puskesmas Pasongsongan banyak masyarakat Pasongsongan yang berobat keluar wilayah, oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan komitmen dan partisipasi pimpinan dan seluruh anggota .       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komitmen pemimpin Puskesmas Pasongsongan dalam mengelola keterbatasan sumber daya yang ada dan pemberian layanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tiga indikator komitmen affective comitmen, continuance comitmen, normative comitmen, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis datanya melalui aktivitas reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data.       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwasanya komitmen kepala UPT Puskesmas Pasongsongan dalam tiga komponen komitmen yang telah dibahas dan dinilai perlu dipertahankan. Kata kunci: Komitmen pemimpin, Kulitas pelayanan
Kebijakan Pertambangan: Regulasi untuk Siapa? Said, Moh
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

Abstract

The purpose of this papers is to analysis role of state in the mining policy in Indonesia. Tulisan ini menganalisis peran negara dalam kebijakan pertambangan di Indonesia. Liberalisation in mining will debilitate state ideals. This country has clearly set in the Constitution (Undang-Undang Dasar 1945) Article 33 point 3 that the earth,water,and natural resources are controlled by the state and should be utilized as much as possible for the welfare of the people. Today, mining regulation indicates have ignored the mandate of the constitution. Then, actually a mining policy created for whom? This case should use state centered perspective, how is the role of government, regulation, and what is the feasible methods   to answer the basic assumption that mining resources should be utilized as much as for welfare of people. The reality alsoanalyze by political economic perspective. 
Equitable Distribution of Community Welfare: Alignment of Local Government Capacity and Territorial Challenges Said, Moh
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.83 KB) | DOI: 10.21776/ub.jpas.2019.004.02.7

Abstract

This paper examines the dynamics of the implementation of decentralization in the archipelago of Sumenep Regency, related to the distribution of development and equitable distribution of community welfare. The effectiveness of regional government administration leads to the realization of community welfare. However, each autonomous region faces the challenges of different territorial conditions. Geographic conditions characterized by archipelago are a big challenge for regional governments. Difficult accessibility causes limited mobility of people and goods which results in difficulties in the implementation of public services. It is found that equitable distribution of community welfare must be encouraged through accelerating development in the archipelago. Then, there must also be an increase in the capacity of the regional government so that the implementation of development in the archipelago area can be carried out well, which in turn, welfare distribution can be realized.
Co-Authors Cecep Kusmana Sachlan Effendi