Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Literation Abilities of Elementary School Students in Kupang District, NTT Based on Five Basic Reading Skills NTT Marselus Robot; Karus Maria Margareta; Andreas Ande; Darius Mauritsius
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4730

Abstract

This study aims to determine the literacy level of elementary school children from grade 1 to grade 3 in Kupang Regency, East Nusa Tenggara (NTT) based on four basic literacy skills, namely: (1) letter knowledge; (2) vocabulary or vocabulary; (3) reading fluency; (4) reading comprehension. The status of this research is a collaboration between the Nusa Cendana University Research Institute and the Sayangi Tunas Cilik Foundation (YSTC) Kupang. The study was conducted at 56 elementary schools spread over 7 sub-districts in Kupang Regency, NTT. The study population was 5085 children. Sampling of children in this study used the Slovin formula with an error rate of 2%. Samples were taken of as many as 1678 children. Data on children's literacy skills were taken using standardized tools from YSTC. These tools are already available in the form of a digital questionnaire. Data collection using a tablet with a face-to-face interview method (1 child with 1 enumerator). As many as 60% of children in the lower grades (grades I, II, III) of Elementary Schools in Kupang Regency are able to read. The specific findings of this study: (1) girls have higher literacy skills in the five basic literacy skills. (2) the role of the mother is more dominant in helping children read at home. (3) the higher the level (grade) the smaller the difference in literacy skills between boys and girls.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Aurelia Natalia Wisung; Sukardan Aloysius; Yossie M. Y. Jacob; Darius Mauritsius
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.770

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan yang mempunyai wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan termasuk pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukprimer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi. (2) Upaya-upaya yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah melakukan edukasi,menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas pinjaman online ketika menerima penawaran, mengeluarkan layanan baru guna meningkatkan perlindungan konsumen yaitu Consumer Support Technology (CST) berupa Chatbot CST dan Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan 11 kementerian berkoordinasi membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas pinjaman online ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat.
The Role of the Financial Services Authority in Handling Online Money Loan Offers by Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) Aurelia Natalia Wisung; Sukardan Aloysius; Yossie M.Y. Jacob; Darius Mauritsius
Journal of Digital Law and Policy Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Digital Law and Policy - May 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58982/jdlp.v2i3.430

Abstract

The Financial Services Authority is a financial services supervisory institution that has the authority to regulate, supervise, examine, and investigate financial services institutions including online money loans by information technology-based joint funding services. The formulation of this research problem: (1) What is the role of the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology- based joint funding services? (2) what efforts have the Financial Services Authority made in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services? The research used is normative legal research using the descriptive analysis method. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study can be concluded: (1) The role of the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services is to issue regulations to regulate and supervise. (2) The efforts that have been made by the Financial Services Authority in handling online money loan offers by information technology-based joint funding services are conducting education, urging the public to always check the legality of online loans when receiving offers, issuing new services to improve consumer protection, namely Consumer Support Technology (CST) in the form of Chatbot CST and the Financial Services Authority together with 11 ministries coordinating to form the Investment Alert Task Force (SWI) to eradicate illegal online loans that are troubling and detrimental to the community.
Pemberian Sanksi Dalam Perceraian Adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada Maria Engelberti Bupu; Agustinus Hedewata; Darius Mauritsius
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.784

Abstract

Waja merupakan upaya pemutusan hubungan perkawinan adat karena salah satu pihak melakukan kesalahan ataupun keduanya telah bersepakat untuk berpisah. Waja juga merupakan suatu upaya untuk mengurangi dan meredahkan konflik yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Waja dianggap dapat mengurangi dan meredahkan konflik karena waja itu sendiri dalam masyarakat adat Bajawa dianggap sebagai sebuah pengadilan resmi yang dapat mengesahkan perceraian yang telah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bilamana pemberian sanksi dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada dilaksanakan dan jenis sanksi yang diberikan dalam perceraian adat di Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Waja/mozo dilaksanakan ketika pasangan yang sudah sah secara perkawinan adat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian dalam perkawinan dan memilih untuk tidak melanjutkan perkawinan untuk disahkan secara agama. Dalam rangkaian pelaksanaan waja, ada ritual yang disebut dengan nata rogho to deka bhela bhai dan diikuti dengan sebhe kepe. Sanksi adat yang diberikan dalam waja adalah sanksi materil, yaitu berupa hewan (kuda/kerbau) untuk laki-laki yang melanggar perjanjan kawin dan yang ingin berpisah. Untuk perempuan yang melanggar perjanjian kawin dan ingin berpisah maka dikenakan sanksi berupa hewan (kuda/kerbau) dan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh laki-laki pada saat perkawinan adat.
SOSIALISASI EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI DESA KUIMASI, KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG Orpa J. Nubatonis; Yossie M. Y. Jacob; Siti Ramlah Usman; Darius Mauritsius; Chatryen M. Dju Bire
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 3 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i3.1045

Abstract

Land is one of the most needed investments from time to time. The demand for land is starting to show with the increasingly rapid human growth, while the land for land is not increasing. In de facto, there are still tribal lands in NTT, but the power of indigenous peoples over tribal lands is no longer fully because what was previously considered as shared land, as a result of the individualization process has changed to individual ownership, this is partly because there are no regulations governing the existence of indigenous peoples and customary land or customary land. The lack of protection for indigenous peoples in Kupang Regency not only means that it has not been recognized by the state but also causes the existence and wealth of indigenous peoples, including customary lands, to be vulnerable to various interests both from within the indigenous peoples themselves and pressure from outsiders. This Community Service activity aims to explain in detail the existence of customary land in Kupang Regency, how important and urgent it is to provide protection for customary law communities and what kind of protection mechanism from the state is considered appropriate to the current characteristics of the Kupang Regency customary law community. The method used in this activity is lecture and question and answer. The results of the activity showed that the community was very enthusiastic about hearing and listening carefully to the explanations presented by the resource persons so that interesting discussions ensued. Through this activity, the community also gains new knowledge related to the existence of customary land. From the results of this activity it can also be concluded that the implementation of the activity in general went well because of the collaboration with various parties in the target location, namely the Kuimasi Village Office, Fatuleu District, Kupang Regency and also the target community (participants namely village officials, community leaders and the community ) in Kuimasi Village, Fatuleu Sub-district, Kupang Regency really hopes for further socialization in the field of law.