Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Jurnal Notariil Advances in Tropical Biodiversity and Environmental Sciences
MADE SARJANA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Veterinary

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI Sarjana, Made
Jurnal Notariil Vol 1, No 1 (2016): November 2016
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.175.109-127

Abstract

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan diantara pihak-pihak yang membuatnya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut didasarkan pada adanya prinsip kebebasan berkontrak. Adanya prinsip kebebasan berkontrak tersebut terdapat kencendrungan sering dimanfaatkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat untuk meminimalisir tanggungjawabnya dan mengalihkannya terhadap pihak yang lemah. Klausula yang melepaskan tanggungjawab dan mengalihkannya kepada pihak lain dalam suatu kontrak disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam praktik penggunaan klausula eksonerasi masih sering ditemukan dan dimanfaatkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat daripada yang lainnya. Dengan demikian posisi pihak yang lemah dalam suatu kontrak, akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan berlakunya klausula eksonerasi. Keberadaan klausula eksonerasi perlu mendapat pengkajian lebih mendalam untuk melindungi posisi pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam setiap kontrak. Penggunaan klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan dengan leluasa tanpa mengindahkan kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip dalam hukum kontrak. Pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang posisinya lemah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian serta yurisprudensi. Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak mengindahkan pembatasan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dibebankan tanggungjawab untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang semestinya tidak dialaminya dengan menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau kontrak batal demi hukum. Demikian juga halnya untuk setiap kontrak tertentu keikut sertaan pemerintah perlu diberikan ruang semata-mata untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang lemah, agar tidak dirugikan karena adanya klausula eksonerasi.
MODEL PENGEMBANGAN AGROWISATA DI BALI WAYAN WINDIA; MADE WIRARTHA; KETUT SUAMBA; MADE SARJANA
SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 7, No. 1 February 2007
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.962 KB)

Abstract

ABSTRACT Basically, agrotourism is to place the primary sector (agricultural sector) in the tertiary sector (tourism sector), in order to increase farmers income. Farmers in agricultural sector have to get some benefits from the agrotourism activities. Beside that, agrotourism may secure the agricultural sustainability, and avoid the agricultural sector from the marginalization process. Aftermoment, there are some opinions that tourist interest tend to see natural activities, and agrotourism activities. In Bali, there are some agrotourism regions with several different management models. That is way, in this article have been explained about the general model of agrotourism development in Bali, and hope there are usefulness to the other regions in Indonesia. Key words : Agriculture, Agrotourism, and Agrotourism model. ABSTRAK Pada dasarnya agrowisata adalah menempatkan sektor primer (sektor pertanian) di sektor tersier (sektor pariwisata) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani. Petani dan sektor pertanian akan mendapat keuntungan dari aktivitas agrowisata. Agrowisata juga mampu menjaga keberlajutan sektor pertanian dan menghindarkan sektor pertanian dari proses marginalisasi. Ada banyak alasan bagi wisatawan tertarik untuk melihat keindahan alam dan melakukan berbagai aktivitas di alam terbuka termasuk menikmati aktivitas agrowisata. Sejumlah kawasan di Bali kini sedang dikembangkan sebagai kawasan agrowisata, namun model pengelolaan agrowisata yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Keberagaman model pengelolaan agrowisata itu menjadi bahan kajian untuk menyusun model pengembangan agrowisata yang diberlakukan dalam kondisi yang berbeda di masing-masing obyek agrowisata tersebut. Artikel ini memaparkan secara gamblang bagaimana model pengembangan agrowisata di Bali dan diharapkan dapat digunakan untuk pengelolaan agrowisata di daerah lain seluruh Indonesia. Kata kunci: Pertanian, Agrowisata, dan Model Agrowisata
Marine Biota and Biodiversity: A Sustainable Tourism Perspective Ni Ketut Supasti Dharmawan; Made Sarjana
Advances in Tropical Biodiversity and Environmental Sciences Vol 1 No 1 (2017): ATBES
Publisher : Institute for Research and Community Services Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.952 KB) | DOI: 10.24843/ATBES.2017.v01.i01.p05

Abstract

Protection and conservation of marine biodiversity and their utilization based on sustainable environment, balance, and fairness play an important role in the context of sustainable tourism. The importance of protecting the availability of a healthy environment, which not only focuses on the present, but also a sustainable environment for future generations, is regulated under several provisions such as: Law of the Republic of  Indonesia Number 27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small  Islands, Law No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management, Law No. 10 Year 2009 on Tourism, Law No. 5 Year 1990 on the Conservation of Biological Diversity and Ecosystems,  the UN WTO Global Code of Ethics for Tourism, and the Convention on Biological Diversity. In order to protect and conserve marine biodiversity, it is considered relevant to use deep ecology approach in realizing the presence of marine biota and sustainable biodiversity for the entire ecosystem of life, including human life ecosystems in the development of tourism activities. States and all stakeholders have responsibility for the protection and conservation of biodiversity, including sustainable development of marine biota and its diversity for tourism activities.Keywords: Biodiversity, Protection, Conservation, Responsibility, Sustainable Tourism
Co-Authors I Ketut Suamba I WAYAN WINDIA MADE WIRARTHA Ni Ketut Supasti Dharmawan