Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal AL-AHKAM
Sobhan Sobhan
UIN Imam Bonjol Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 2016 DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG Rosa Marlina; Sobhan Sobhan; Elfia Elfia
Jurnal AL-AHKAM Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v12i2.3607

Abstract

This paper aims to find out the review of Islamic law on the religious rights of persons with disabilities in the RI Law No. 8 of 2016 and its application in the city of Padang. This research is a field research. Data collected through interviews conducted in the city of Padang, namely the Office of the Ministry of Religion of the city of Padang, the Office of the Mayor of Padang, the Social Service of the city of Padang. The results of this study are the review of Islamic law on the religious rights of persons with disabilities in Law No. 8 of 2016 does not conflict with Islam, while the application of the religious rights of persons with disabilities, especially those who adhere to Islam in the city of Padang has not been maximally fulfilled with facilities that have not been fully implemented. inadequate and inadequate aspects of services for persons with disabilities and human resources that have not been maximized in teaching Islamic religious education.
Karakteristik Pemegang Amânah dalam Al-Qur’an Abdul Halim; Zulheldi Zulheldi; Sobhan Sobhan
Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Vol 1, No 2 (2019): Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/mashdar.v1i2.919

Abstract

There are three important components in amâna. Of course amâna itself, giver and receiver or holder. Man is an ultimate receiver in amâna. However, not all can maintain and fulfill amâna but also a competent holder of amâna who have doing this. By using the maudhû’i method and content analysis approach, research on the story of the Prophet Josef, Moses and Thalut produced three classification of characteristics that must be owned by the holder of amâna, that is spiritual characteristics, operational characteristics and emotional characteristics. 
Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam Sobhan Sobhan; Nuraini Rangkuti; Kholidah Kholidah; Mustafid Mustafid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1599

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya PNS memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Adapun pertanyaan pada tulisan ini ialah pertama, apa landasan filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.
Community Support For Divorced Women: A Study In Riau Province Jumni Nelli; Sobhan Lubis
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.12467

Abstract

This paper aims to demonstrate how the Malay community's perspective on divorce once stigmatized for women and now supported by the community has changed. This study is essential in answering why Riau Malay women file for divorce, how the Riau Malay community feels about the occurrence of female divorce, and how public perceptions of female divorce affect them. The exchange theory, which emphasizes the analysis of costs and rewards in executing rights and obligations as husband and wife, was used to perform this field study on the Malay community in Riau province. According to the study's findings, women choose to file for divorce for several reasons. Because their husbands abandoned them for an extended period, 60 percent of women do not have husbands. The community does not support divorce, according to preliminary field data. However, the perception that society accepts divorce proposals from women has changed in light of what actually occurred. According to exchange theory analysis, husband-wife interactions will be harmonious if each person receives a reward for the cost incurred. In this case, the rights exchanged and duties assumed are equal. If there is an imbalance, it will impact the community's perception that women equally have the right to divorce. As a result, the Riau Malay community's perspective on women filing for divorce, which was previously frowned upon, has changed to one of support
Co-Authors Abdul Halim Elfia Elfia Jumni Nelli Kholidah Kholidah Mustafid Mustafid Nuraini Rangkuti Rosa Marlina Zulheldi Zulheldi