Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Kholidah Kholidah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam Sobhan Sobhan; Nuraini Rangkuti; Kholidah Kholidah; Mustafid Mustafid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1599

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya PNS memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Adapun pertanyaan pada tulisan ini ialah pertama, apa landasan filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.
The Effectiveness of Marriage Construction and Construction Agency in Minimizing the Rate of Divorce in Pariaman City West Sumatera Sobhan Sobhan; Kholidah Kholidah; Muhammad Ridho
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3216

Abstract

The increasing divorce rate in Pariaman City is a sign for the functioning of the agency tasked with providing counseling and training to maintain marriage and keep the household in harmony, this increase in divorce can be seen from 2010 to 2021 which is a significant increase. Answering these problems, descriptive qualitative research methods are used which give the results that there are many factors for divorce and efforts to improve the quality of the Pariaman City Advisory Board for Marriage Development and Preservation, such as internal and external aspects. And one of the important formats is formulating the Effectiveness of BP4 in Efforts to Minimize the Divorce Rate with its indicators Clarity of goals to be achieved, Clarity of strategy for achieving goals, Preparation of appropriate programs and a good plan, Availability of work facilities and infrastructure, Education supervision and control system.Keywords: Effectiveness; Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage; Divorce Rate; Pariaman City.
Marriage Preparation Courses in Indonesia: Comparative Study of Muslims and Christians Samin Batubara; Khoiruddin Nasution; Jumni Nelli; Syamruddin Nasution; Sobhan Sobhan; Kholidah Kholidah
Al-Risalah Vol 22 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.088 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i1.1231

Abstract

This paper aims to prove that after attending the Marriage Preparation Course, the prospective wives and husbands of the course participants feel the extraordinary benefits of attending the Marriage Preparation Course. Because the material presented is very relevant and vital as a provision in living household life. This paper reports the research results on implementing Marriage Preparation Courses among Muslims in Pekanbaru, Riau and Christians in Yogyakarta. These two objects result from selecting the best performance in carrying out the Marriage Preparation Course. This research includes qualitative research with a juridical approach and uses the theory of the legal system. The result of the study is that the implementation of a good Marriage Preparation Course can give a positive impression and knowledge to the course participants. The participants stated the importance of prospective wives and husbands taking Marriage Preparation Courses. This course assists candidates in dealing with the romance of domestic life in the future, especially if the material also provides testimonials of the couples. One problem to solve by working couples is not being able to get permission from the workplace to take courses. Hopefully, there will be a policy from the government that requires workplaces to permit workers to take courses in the future.
Co-Authors Jumni Nelli Khoiruddin Nasution Muhammad Ridho Mustafid Mustafid Nuraini Rangkuti Samin Batubara Sobhan Sobhan Sobhan, Sobhan Syamruddin Nasution