Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERANAN BANK SYARIAH DALAM SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG KEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH Astika Nurul Hidayah; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1306

Abstract

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat Grand Strategy Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu dari grand strategy tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah. Kata kunci: perbankan syariah, peranan bank syariah, sosialisasi dan edukasi
Electronic Trial in Criminal Cases During The Covid-19 Pandemic (Study At The Purwokerto District Court) Indriyani Novitasari; Indriati Amarini; Astika Nurul Hidayah
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.10857

Abstract

AbstractThe Covid-19 pandemic outbreak in 2020 also affected the implementation of the trial in Indonesia. As an effort to prevent the spread of Covid-19, the trial was conducted electronically, without presenting the litigants. This needs to be done to ensure health, safety, and guarantee legal certainty for justice seekers. This study uses a normative juridical research method. The normative juridical research method is carried out through a literature study that examines secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, agreements, contracts, or other legal documents, as well as research results, study results, and other references. The results of this study are gems, electronic hearings in criminal cases during the Covid-19 pandemic at the Purwokerto District Court continue to be carried out by taking into account the standard protocols for preventing and handling Covid-19. Second, there are several obstacles faced by the electronic trial in criminal cases during the Covid-19 pandemic at the Purwokerto District Court. The implementation of electronic hearings in criminal cases during the Covid-19 pandemic is the right solution, innovation, and breakthrough in efforts to prevent the transmission of Covid-19 as regulated in Supreme Court Regulation (Peraturan Mahkamah Agung, PERMA) Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Court.Keywords: Electronic Court, Covid-19 Pandemic, Legal Certainty
Juridical Analysis on the Elimination of Race and Ethnic Discrimination in Making Certificate of Inheritance in the Land Registration Process Based on Law Number 40 of 2008 Fita Candra Nurdia; Soediro Soediro; Astika Nurul Hidayah
UMPurwokerto Law Review Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.8674

Abstract

The classification of the population in Indonesia has occurred since the days of the Dutch East Indies, which is regulated in Article 163 IS. The regulation of population classification is still applied in the making of the Inheritance Certificate for Indonesian citizens, which is now regulated in the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. The existence of these regulations creates acts of discrimination that are against Pancasila, legal principles, and laws. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of literature, journals, and laws and regulations. Based on the results of research in the making of an inheritance certificate, there is still discrimination because it is based on the division of 3 (three) population groups, namely the European group, the Bumiputera group, and the Foreign Eastern group, thus this is not in line with the provisions of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial Discrimination and ethnicity because Indonesian citizens are entitled to equal positions before the law.Keywords: Classification, Inheritance Certificate, Discrimination
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA AREA PURWOKERTO Muhamad Fathan Mahendra; Astika Nurul Hidayah; Abdul Wahid
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3598

Abstract

Bank Syariah lahir melengkapi kebutuhan perbankan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu produk dari bank Syariah yaitu murabahah atau jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dan kebijakan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait penyelesaian keterlambatan pembayaran pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia sudah mengikuti atau selalu mengacu pada fatwa MUI yang sudah di keluarkan untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia telah melakukan penyelesaian keterlambatan pembayaran akad murabahah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci : keterlambatan pembayaran, pembiayaan, akad murabahah , bank syariah