Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Juridical Analysis of the Binding of Inherited Land that has not been Divided as the Object of Debt Collateral (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2189 K / PDT / 2017) Rika Devi Yanti Nasution; Yamin Lubis; Mustamam Mustamam
LEGAL BRIEF Vol. 9 No. 2 (2020): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.023 KB)

Abstract

DOI: https://doi.org/10.35335/Legal.Vol9i2 The parties in the loan or credit agreement, bind the inherited land that has not been divided as a debt collateral object, namely by guaranteeing inherited land that has not been distributed to the heirs. The formulation of the problem in this thesis is how the position of inherited land which is used as collateral originating from the sale and purchase of land from an heir, how the legal consequences of the sale and purchase of inheritance land are used as collateral in the loan receivables agreement, how is the judge's judgment in deciding the Supreme Court Decision Number 2189 K / Pdt / 2017 if seen from the guarantee law. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the position of inherited land that is used as collateral originating from the sale and purchase of land from an heir is that there must be an agreement of the heirs to avoid the seizure of inheritance between heirs, who appear with the desire to own most or all of the inherited assets that are inherited. Abandoned, registration of transfer of mortgage rights is carried out by recording it in the land book and certificate of related mortgage rights and in the land book and certificate of rights encumbered based on a letter of evidence of the transfer of receivables guaranteed due to inheritance. The transfer of land rights due to inheritance is not one of the causes of the abolition of the Underwriting Right, therefore the Underwriting Right will not be abolished by the transfer of land rights that it encumbered. Judge's consideration in deciding the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision Number 2189 K / Pdt / 2017 if seen from the guarantee law is land that has been the object of collateral for a credit loan legally. The guarantee cannot be transferred or sold or carried out a legal action on the object of the guarantee without the permission of other heirs as well as creditors namely the North Sumatra Bank as the party entitled to the guarantee.
Legal Protection of Ownership Certificate Holders of Land which is used as Collateral for Debt (Decision Study Number 293/Pdt /2018/PT.Mdn) Abrari Bahar Manik; Yamin Lubis; Mustamam Mustamam
LEGAL BRIEF Vol. 9 No. 2 (2020): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.086 KB)

Abstract

Legal protection for Underwriters who depend on promises contained in the Deed of Granting Mortgage. The formulation of the problem in this thesis is how the legal protection of certificate holders on land bound with mortgage rights, how to conduct roya for dependents who are bound with mortgage rights, how is the legal considerations of judges on Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn against holders certificate. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the procedure for conducting roya on dependents bound to the mortgage is based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 as the implementation of PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration, where roya can be carried out without prior agreement (APHT) and is not required to have the same size area between the lands that have been divided into several parts, even though the land has been bound by guarantee of Mortgage Rights and has been registered at the Land Office. Implementation of roya can be carried out on the repayment of debts guaranteed by the portion of land that has been broken up that is bound by guarantees of Mortgage. Judge's legal considerations regarding Decision Number 293 / Pdt / 2018 / PT.Mdn to the certificate holder is a certificate of power of attorney Number 29 dated June 13, 2015 made by Defendant-IV which is used as the basis for obtaining and or hanging rights from him which is used as long as The land along with the plaintiff's permanent home building are not enforceable with all its legal consequences so that all legal actions and documents that are born from acts against the Defendant-I to Defendant-V as well as other parties on the object of the land along with building the case house are conducted without the plaintiff's permission, is illegal.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG RENTENG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019) Muhammad Ajri Darul Ihsan; Yamin Lubis; Adil Akhyar
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.308 KB) | DOI: 10.47652/jmh.v1i1.270

Abstract

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt/2019 adalah Dodi Kuswandi bertindak selaku Kepala Zidam IV/Diponegoro dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian pengadaan material beton untuk pembangunan rumah dinas tersebut, dihubungkan dengan peruntukan bangunan untuk rumah dinas dan sumber dana pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013, maka dengan sendirinya perjanjian yang dibuat oleh Dodi Kuswandi adalah selaku Kepala Zidam IV/Diponegoro bukan sebagai pribadi.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Fauzi Ridwan Harahap; Yamin Lubis; Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.327

Abstract

Pekerja outsourcing memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan dalam perusahaan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pekerja alih daya (outsourcing) tenaga administrasi perkantoran di Indonesia,bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bagaimana hambatan dan upaya dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) dan cara penyelesainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing (alih daya) adalah kurang adilnya pemberian upah pada pekerja yang dibedakan melalui jenis pekerjaan pekerja. Upaya yang dilakukan adalah Pekerja outsourcing dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja dari pekerja itu sendiri. Pekerja yang masih dapat bekerja dapat memperpanjang kontrak kerja dari awal kembali
ANALISIS YURIDIS PERAMBAHAN HUTAN PADA HUTAN KONSERVASI TANPA IZIN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi Di Polres Padang Lawas) Budi Candra Nasution; Yamin Lubis; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.328

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri, bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf UU No. 41/1999 setiap orang dilarang merambah kawasan hutan”. Terhadap perbuatan kemudian “dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling denda Rp 5 milyar Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana (criminal law application), Upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA DALAM PEMANFAATAN TANAH NEGARA TANPA IZIN PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGPERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Mahadir; Yamin Lubis; Marzuki
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.330

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat,bagaimana faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin, bagaimana ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadi perbuatan pidana penguasaan tanah negara tanpa izin adalah karena karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan /benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Ancaman pidana dari tindak penguasaan tanah negara tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan hukuman pidana dan menurut Undang-Undang PNomor 51/prp/1960 pasal 6 ayat 1 untuk melakukan proses eksekusi terhadap seorang yang melakukan perbuatan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.