Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal Analysis on the Valuation of A Company’s Shares Nominal Value M.Y.F. Hafidz Nasution; Dwi Sartika Paramyta
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1122.565 KB)

Abstract

The existence of a Company as a legal entity with a commercial purpose in a state holds an important role in developing the national economy. Such existence must be supported with a comprehensive regulatory framework that able to ensure legal certainty of every legal action relating to a Company. The prevailing regulations relevant to a Company includes, among others, the valuation of a Company’s shares, which hold a significant role either to the Company itself, the shareholders, and other third parties, especially in investing into or doing a business activity. Therefore, this research is drafted to discuss the legal aspects in valuation of a Company’s shares in Indonesia. This research used a descriptive method with a qualitative approach.
Sosialisasi Penegakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan MYF Hafidz Nasution; Dwi Sartika Paramyta; Neri Arisuma; Salman Alfarisi; Maya Puspita Ningrum
Jurnal Abdi Mas Adzkia Vol 2, No 2 (2022): Januari - Juli 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/adzkia.v2i2.11087

Abstract

AbstractThe activity of PKM is continued from project collaboration of environmental education for water environment improvement in the deli river basin north Sumatra province since 2015 between the University of North Sumatra, University Kitakyushu Japan, and Institute of Graha Kirana.  In 2021, this project involves a public in two primary schools, a senior high school dan two junior high schools in Deli River path for more active in conservation environment from Environmental Law knowledge and issue of environmental water (UU No.32 Tahun 2009 and PP No. 22 Tahun 2021). It's expected to lectures who directly involved in this workshop can provide education to the public about Protection and Managing Environment (PPLH) based on UU No 32 Tahun 2009 chapter 1 paragraph 2 that systematic and integrated efforts to preserve function and prevent environmental and/or damage include planning, utilization, controlling, maintenance, supervision, and law enforcement
PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL Dwi Sartika Paramyta
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995

Abstract

Media sosial menghilangkan batas ruang dan waktu yang memberi kebebasan berintraksi akan tetapi harus dibatasi dengan peraturan yang dapat mencegah hal-hal yang merugikan orang perorangan ataupun masyarakat secara luas. Generasi Z sebagai pengguna media sosial membutuhkan kesadaran hukum agar terhindar dari dampak negatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait dengan peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan kesadaran hukum bagi generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial. Hasil penelitian ialah peranan kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di Media Sosial adalah sangat penting agar mengoptimalkan pemanfatan media sosial secara positif dan melindungin diri dari efek negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi Generasi Z dalam berintraksi di media sosial antara lain pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Hal tersebut akibat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Generasi Z dalam membentuk, menginternalisasikan dan mengaplikasikan ketentuan hukum sehingga membentuk kesadaran hukum dalam berintraksi di media sosial.
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Dwi Sartika Paramyta; Salman Alfarisi
Jurnal Lex Lectio Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members can also cause religious differences in marriage. The requirements to be an heir are people who at the time of death have a blood relationship or marital relationship with the testator, are Muslims and are not hindered by law to become heirs. the problem of inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic Inheritance Law. The benefit of this research is an understanding of the inheritance rights between heirs of different religions with the testator according to Islamic inheritance law.This research uses normative legal research methods. The statutory approach is used in this research. In normative legal research, legal materials whether primary, secondary, tertiary, or non-legal are studied through literature study. Indonesian citizens who are Muslims are those who follow Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law. The provisions in Islamic Law and the Compilation of Islamic Law apply and are binding in terms of inheritance. All of these provisions begin with determining heirs based on blood relations (nasabiyah) or marriage (sababiyah). According to the provisions of the Islamic Inheritance Law and the Compilation of Islamic Law above, the determination of inheritance rights for heirs is based on blood relations (nasabiyah), marital relations (sababiyah), or groups of heirs, and is not hindered from inheritance such as slavery, murder, differences in religion or state.The inheritance rights between heirs of different religions and heirs according to Islamic inheritance law are heirs of different religions whose heirs are prohibited from becoming heirs. Heirs of different religions are not counted as heirs because they do not meet the requirements or are blocked as heirs. Another way for heirs of different religions to obtain heirs' inheritance is through a binding will. AbstrakPerkawinan yang memiliki agama berbeda dapat menyebabkan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menganut agama yang berbeda. Perpindahan agama salah satu atau lebih anggota keluarga juga dapat menyebabkan perbedaan agama dalam perkawinan. , syarat menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.permaslahan mengenai hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut Hukum Waris Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah pemahaman tentang hak waris antara para ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menurut hukum waris Islam.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, atau non-hukum dipelajari melalui studi pustaka. Warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah mereka yang mengikuti Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam berlaku dan mengikat dalam hal waris. Semua ketentuan ini dimulai dengan menentukan ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah) atau perkawinan (sababiyah). Menurut ketentuan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di atas, penentuan hak waris bagi ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasabiyah), hubungan perkawinan (sababiyah), atau kelompok ahli waris, dan tidak terhalang dari perwarisan seperti perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama atau negara.Hak waris antara ahli waris yang berbeda agama dengan ahli waris menurut hukum waris Islam adalah ahli waris yang berbeda agama yang ahli warisnya dilarang menjadi ahli waris. Ahli waris yang berbeda agama tidak dihitung sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat atau terhalang sebagai ahli waris. Cara lain bagi ahli waris yang berbeda agama untuk memperoleh warisan ahli waris adalah melalui wasiat yang mengikat.