Rahmadin Munauwarah
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan Nur'aini Dewi Kumala; Farid Setiawan; Rahmadin Munauwarah; Eni Wulandari; Tramidzi Tramidzi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/jpdk.v6i2.625

Abstract

Kebijakan lahir bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas keinginan, antarmuka dan tuntutan hidup. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Legitimasi adalah pemberian wewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait. Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan antara lain dengan pengesahan, dengan demikian setelah rumusan kebijakan tersebut absah, maka kebijakan tersebut dapat diberlakukan.
Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas Rahmadin Munauwarah; Ashadatul Zahra; Muhamad Supandi; Risma Ardianti Restiany; Dimas Afrizal
YASIN Vol 1 No 1 (2021): OKTOBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.727 KB) | DOI: 10.58578/yasin.v1i1.21

Abstract

Children with disabilities have the same rights as children in general to get an education. Unfortunately, the availability of adequate education for children with special needs is not adequate and equal. Because the provision of special schools only in big cities. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The results showed that inclusive education came as the main solution to overcome children with disabilities. The purpose of establishing inclusive schools is to minimize the impact caused by an exclusive attitude. Inclusive schools also provide opportunities for children with special needs and less able to pursue postgraduate education.
Melalui Nilai Kepemimpinan Spiritual Membentuk Epistimologi Pendidikan Islam Robit Azam Jaistyurohman; Rahmadin Munauwarah; Laili Irna Sari; Irwan Ghazali
ALSYS Vol 1 No 1 (2021): NOVEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.842 KB) | DOI: 10.58578/alsys.v1i1.23

Abstract

Islamic education is currently experiencing problems regarding quality and negative cycles. Many studies show that leadership is an influencing factor in an effort to change the negative cycle into a positive one, schools that do not yet have good quality can be turned into quality schools in this case also require support from within Islamic education. In this article, we will discuss spiritual leadership and its significance in improving the quality of education which is currently in decline. In the descriptive analysis method, this article argues that the stagnant education system is partly due to the concept of a purely Western-based education that offers spiritual leadership as an alternative.
Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan Nur'aini Dewi Kumala; Farid Setiawan; Rahmadin Munauwarah; Eni Wulandari; Tramidzi Tramidzi
Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/jpdk.v6i2.625

Abstract

Kebijakan lahir bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kompleksitas keinginan, antarmuka dan tuntutan hidup. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Legitimasi adalah pemberian wewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan berlakunya kebijakan pendidikan, maka kebijakan pendidikan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait. Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan antara lain dengan pengesahan, dengan demikian setelah rumusan kebijakan tersebut absah, maka kebijakan tersebut dapat diberlakukan.