Agus Setiaman
Departemen Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Setiaman, Agus
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Kajian Komunikasi (JKK) Vol.1, No.2, Desember 2013
Publisher : Jurnal Kajian Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.262 KB)

Abstract

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya,seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuahprogram baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan.Kemampuan penyeleggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan kontenyang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkanmasyarakat memberikan konstribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancingisu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mandapatkan iformasi yang memadai. Hasil penelitianmenunjukkan bhawa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belkum memahmai keterbukaaninformasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakanoleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiapada pekerjaaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaaan, biaya, dansebagainya tapi mereka tidak tahu bhawa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik daripemegang kenbijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialiasasi tentang keterbukaan informasi publikyang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman wargaKota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik.Kata-kata kunci: Keterbukaan informasi, pemanfaatan informasi, pemerintah, kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Sugiana, Dadang; Setiaman, Agus; Mahameruaji, Jimi Narotama
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.647 KB) | DOI: 10.24198/jkk.v1i2.6044

Abstract

Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyeleggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan konstribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mandapatkan iformasi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bhawa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belkum memahmai keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bhawa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik dari pemegang kenbijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialiasasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik.
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PENDEKATAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT SETIAMAN, AGUS; MULYANA, SLAMET; TRESNAWATY, BETTY
Prosiding Magister Ilmu Komunikasi Buku A- Komunikasi Publik Dan Dinamika Masyarakat Lokal
Publisher : Prosiding Magister Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.461 KB)

Abstract

Kunci kearah keberhasilan pembangunan adalah keikut sertaan rakyat dalam proses pembangunan, hal ini berarti perspektif atau paradigma tentang pembangunan harus diubah, masyarakat bukan sebagai objek pembangunan melainkan sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Kesadaranakan keberadaan rakyat sebagai pelaku sentral dalam menentukan strategi pembanguunan dan dalam perwujudannya. Masyarakat pedesaan dapat dipandang sebagai modal, daya dan potensi pembangunan, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan hendaknya diarahkan pada usaha pengembangan dan peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakatnya. Didalam menyatukan dan mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah, diperlukan sarana di antaranya suatu wadah yang dapat menampung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Wadah partisipasi masyarakat hendaknya selain dapat menampung dan memenuhi aspirasi maupun inisiatif masyarakat, juga merupakan sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarwarga masyarakat itu sendiri, sehingga setiap usaha dan kegiatan masyarakat dapat dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Berdasar pola pembangunan yang bersifat Bottom Up ini maka pembangunan pada dasarnya dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat maka dibentuklah organisasi masyarakat setempat yang berfungsi sebagai lembaga perumus kebijakan pembangunan dan sekaligus sebaga lembaga pelaksana dan pengawas proses pembangunan yang dilaksanakan. Keberadaan lembaga ini menjadi penting dan strategis karena proses pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh hasil musyawarah masyarakat desa yang terlembagakan dalam Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).