Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS GARIS KEINGINAN PERGERAKAN MASYARAKAT PENGGUNA TRANSPORTASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA Abas, Ahmad Yani; Jansen, Freddy; Timboeleng, James A.
JURNAL ILMIAH MEDIA ENGINEERING Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ILMIAH MEDIA ENGINEERING
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perencanaan transportasi yang matang diperlukan dalam analisa perkembangan kebutuhan transportasi penumpang dan barang baik waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Penelitian ini menganalisis pergerakan masyarakat pengguna transportasi berbasis rumah tangga diKabupaten Bolaang Mongondow Timur, seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bangkitan, membentuk model bangkitan pergerakan, mendapatkan pola garis keinginan, mengetahui model karakteristik perjalanan, serta mengetahui frekuensi perjalanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.Metode yang digunakan yakni metode survey. Data yang digunakan berupa data sekunder, primer dan penyebaran kuisioner dengan pengambilan sampel secara acak sebanyak 10% dari populasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kombinasi persamaan regresi yang terbentuk, terdapat variabel-variabel yang mempunyai korelasi yang kuat. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu : Y = 0,159 + 0,543.X1 + 0,277.X5 + 0,157.X6 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,550. Bangkitan pergerakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditentukan 55 %, oleh variabel jumlah anggota keluarga, pemilikan kendaraan, dan penghasilan keluarga.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa distribusi perjalanan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling dominan terbesar di Kecamatan Tutuyan, karena merupakan ibukota Kabupaten. Bangkitan pergerakan yang dihasilkan di ilustrasikan dalam bentuk gariskeinginan, dalam bentuk tabel matriks tujuan perjalanan serta diagram persentase tujuan perjalanan.Kata Kunci : Pergerakan, Model, Frekwensi.
STUDI KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE Nasir Katong; Ahmad Yani Abas; Deby Cnristiyani Sendow
El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18560

Abstract

Abstract Forestry Crime Case Study (TIPIHUT) in Bogani Nani wartabone National Park. This study aims to determine how the forestry crime (TIPIHUT) in the Bogani Nani Wartabone National Park, especially illegal logging and illegal mining in the Dumoga area. This research is an empirical juridical study, by conducting research at the Bogani Nani Wartabone National Park, Dumoga region. The data used are primary and secondary data. The data obtained from both primary and secondary data is then analyzed using qualitative descriptive methods, namely research that explains and describes according to the existing problems, then conclusions are drawn based on the analysis that has been done. The results showed that in the area of the Bogani Nani Wartabone National Park, illegal logging and illegal mining were still rampant, counting from 2018-2020 there were eight cases recorded. 4 cases of illegal logging and 4 others are illegal mining. This happened because in Boganai National Park Nani Wartabone still lacks POLHUT personnel to carry out field monitoring. Balain Bogani Nani Wartabone National Park has currently carried out several programs as an effort to break the forestry crime, namely by empowering communities around the National Park by utilizing forest areas for planting, and involving communities in restoring forest ecosystems by inviting the community to plant trees in National Park area. Keywords: Forestry Crime, Illegal Logging, Illegal Mining, National Park. AbstrakStudi Kasus Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) Di Taman Nasional Bogani Nani wartabone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kehutanan (TIPIHUT) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya tindak pidana illegal logging dan illegal mining di wilayah Dumoga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang di peroleh baik dari data primer maupun ata sekunder kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian di tarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih marak terjadi Illegal logging dan illegal mining, terhitungan dari tahun 2018-2020 tercatat ada delapan kasus. 4 kasus illegal logging dan 4 lainnya adalah illegal mining. Hal ini terjadi karena di Taman Nasional Boganai Nani Wartabone masih kekurangan personil POLHUT dalam melakukan pemantauan lapangan. Balain Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat ini telah melakukan beberapa program sebagi upaya untuk memutus ranai tindak pidana kehutanan  yaitu dengan memberdayaakan masyarakat sekitar Taman Nasional dengan memanfaatan kawasan hutan untuk bercocok tanam, serta melibatkan masyarakat dalam pemulihan ekosistem hutan dengan mengajak masyrakat untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan Taman Nasional.Kata Kunci: Penambangan Liar, Penebangan Liar, Taman Nasional, Tindak Pidana Kehutanan. 
Analisis Kebutuhan Lahan Parkir Kendaraan Roda Empat (Mobil) di Politeknik Negeri Manado Ahmad Yani Abas; Teddy Takaendengan
Jurnal Teknik Sipil Terapan Vol 2 No 1 (2020): JTST, e-ISSN 2714-7843
Publisher : Politeknik Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47600/jtst.v2i1.238

Abstract

Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) dan roda empat (mobil) meningkatkan pula kebutuhan parkir kendaraan. Kampus sebagai salah satu pusat kegiatan juga tidak terlepas dari masalah perparkiran yang sedikit banyak mengurangi tingkat kenyamanan dalam lingkungan kampus itu sendiri. Dipihak lain ruang untuk tempat parkir semakin berkurang yang disebabkan terpakainya ruang yang ada untuk penambahan gedung. Berkenaan dengan hal tersebut di atas diperlukan manajemen perpakiran untuk memberikan solusi secara menyeluruh. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan roda empat (Mobil) di Politeknik Negeri Manado. Untuk data primer berupa jumlah kendaraan bermotor roda empat menggunakan metode kuesioner yang diambil dari 6 jurusan yang ada di Politeknik Negeri Manado. Dari hasil penelitian diperoleh kebutuhan jumlah ruang parkir untuk kendaraan roda empat di kompleks Gedung Perkuliahan sebanyak 101 ruang parkir, untuk kompleks Gedung Kantor Pusat sebanyak 39 ruang parkir dan kompleks Auditorium sebanyak 4 ruang parkir. Sedangkan jumlah ruang parkir yang tersedia untuk kendaraan roda empat diperoleh .untuk kompleks Gedung perkuliahan 125 ruang parkir, untuk kompleks Gedung Kantor Pusat 87 ruang parkir dan kompleks Auditorium tidak digunakan sebagai ruang parkir.
Analysis of Multi-Storey Buildings and Occupational Safety in an Environmental Law Perspective Nasir Katong; Sintya Paula Junaedy; Deby Christiani Sendow; Ahmad Yani Abas
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 3 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/devotion.v4i3.442

Abstract

The rapid development of the construction industry in addition to providing benefits also poses considerable risks, where this industry can be said to be vulnerable to work accidents (Ervianto, 2005). Occupational accidents in construction projects will be detrimental to the workforce, an unsafe and unhealthy work environment will also impact on the disruption of the workforce's performance. Based on the results and discussion of the researcher, namely the analysis of multi-storey buildings and work safety in the perspective of environmental law in the Kotamobagu City Library Building, the researcher sees in general that the construction of the Kotamobagu Library multi-storey building, both theoretically and the construction of the building has complied with the rules in the laws and regulations invitation contained in Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. The Kotamobagu City Library Building also in its work has implemented the Occupational Safety and Health Management System in the Kotamobagu City Library Building Project very well. This can be seen by the K3 management procedures and K3 laws and regulations issued by the government and also by companies. The application of legal aspects to Occupational Safety and Health affects both the company and the workforce because if the company or workforce ignores OSH in carrying out their work they will be given legal sanctions because both the company and the workforce are legally bound. For example, if workers are working at heights and do not use seat belts, the safety officer can give sanctions to these workers according to the rules made by the company. Implementing K3 in accordance with statutory regulations can indirectly prevent the company from occurring accidents and occupational diseases as well as work violations. And also work can be carried out safely and efficiently. The researcher also draws the conclusion that the construction of a multi-storey building, Kotamobagu City Library Office built by the Kotamobagu Regional Government is in accordance with laws and regulations regarding environmental aspects. PP No. 27 of 1999 concerning Amdal. Law No. 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management. PP No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits and several other regulations which are not mentioned in the results of this study but are a source of reading for researchers. Apart from that, the Kotamobagu City Library Office Multi-storey Building has also met the green spatial requirements in urban areas.