Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law Diya Ul Akmal; Fatkhul Muin; Pipih Ludia Karsa
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.16940

Abstract

AbstractThe Constitutional Court is a state institution that has the authority for reviewing laws against the Constitution (Judicial Review). Several times in issuing its decisions, the Constitutional Court has acted as a Positive Legislator. The potential for a legal vacuum as the implication of revoking a law is large. and also the slow formation of laws by the legislative body (DPR) and the lack of quality of regulations. The current law-making does not pay attention to legal ideals based on Pancasila so that the resulting legal products lose their meaning. This has resulted in many people whose constitutional rights have been violated. The state should be present to give full constitutional rights to its citizens. The Constitutional Court needs additional authority to maintain the supremacy of the constitution. additional authority as a preventive mechanism is Judicial Preview. The French state places Judicial Preview as an authority of the Constitutional Council. Austria and Germany apply Judicial Preview as a preventive measure for losses that can occur if the Draft Law is passed. A renewal of the Constitutional Law to perfect existing ones makes the prospect of Judicial Preview in Indonesia an Urgency for immediate implementation.Keywords: Constitutional Court, Authority, Judicial Preview AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review). Dalam mengeluarkan putusannya Mahkamah Konstitusi beberapa kali bertindak sebagai Positif Legislator. Potensi terjadinya kekosongan hukum sebagai implikasi dicabutnya suatu Undang-Undang sangatlah besar. Ditambah dengan lambatnya pembentukan Undang-Undang oleh lembaga legislatif (DPR) serta kualitas peraturan yang kurang. Pembuatan Undang-Undang saat ini tidak memperhatikan cita hukum yang berakar pada Pancasila sehingga produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang dilanggar hak konstitusionalnya. Negara seharusnya hadir untuk memberikan hak konstitusional secara penuh kepada warga negaranya. Untuk mencegah hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi membutuhkan suatu kewenangan tambahan untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Kewenangan tambahan sebagai mekanisme preventif tersebut berupa Pengujian Rancangan Undang-Undang (Judicial Preview). Perancis menempatkan Judicial Preview sebagai kewenangan dari Constitutional Council. Austria dan Jerman juga memberlakukannya sebagai tindakan pencegahan. Pembangunan Hukum Konstitusi untuk menyempurnakan yang sudah ada menjadikan prospek Pengujian Rancangan Undang-Undang di Indonesia menjadi urgensi untuk segera diterapkan.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Judicial Preview АннотацияКонституционный суд - это государственное учреждение, которое имеет право проверять законы на предмет соответствия Конституции. Вынося свои решения, Конституционный суд несколько раз выступал в качестве позитивного законодателя. Потенциал правового вакуума как последствия отмены закона огромен, особенно в сочетании с медленным формированием законов законодательным органом (DPR) и отсутствием качественных нормативных актов. Текущее формирование законодательства не обращает внимания на идеалы права, укоренившиеся в Pancasila, так что получаемые легальные продукты теряют свое значение. Это привело к тому, что конституционные права многих людей были нарушены. Государство должно присутствовать, чтобы предоставить своим гражданам полные конституционные права. Чтобы этого не произошло, Конституционному суду необходимы дополнительные полномочия для защиты верховенства конституции. Дополнительные полномочия в качестве превентивного механизма представлены в форме судебного предварительного надзора (Judicial Preview). Франция помещает судебный предварительный надзор в ведение Конституционного Совета. Австрия и Германия также приняли его в качестве меры предосторожности. Разработка Конституционного закона с целью усовершенствования существующего делает перспективу судебного надзора в Индонезии неотложной его реализацией.Ключевые Слова: Конституционный Суд, Власть, Судебный Надзор 
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Diya Ul Akmal
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.761

Abstract

Penataan sistem merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Negara sebagai tertib hukum harus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukumnya. Substansi hukum sebagai salah satu subsistem hukum memiliki berbagai permasalahan sehingga harus segera diperbaiki. Dalam tata hierarki Peraturan Perundang-Undangan, setiap aturan yang dibuat harus berkesinambungan dan tidak boleh saling bertentangan. Pembentukannya pun harus didasarkan pada kebutuhan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Aturan hukum yang dibentuk dengan baik akan menciptakan kepastian hukum yang baik. Pada akhirnya hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyempurnaan yang harus dilakukan didalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan keberadaan Ketetapan MPR dan kedudukan Pancasila. Selain itu penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi prospek agar hak konstitusionalitas warga negara dijamin sepenuhnya tanpa harus menunggu diberlakukannya suatu Undang-Undang. Serta diperlukannya lembaga yang mengawasi pembentukan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penataan hukum dan pengawasan pembentukannya diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia.
Indonesian State of Law is an Aspired Concept Diya Ul Akmal
Nurani Hukum Vol. 4 No. 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i1.9265

Abstract

The state of law is the concept of a state based on applicable law. In the development of the state, there are two concepts of state of law used by countries in the world, namely rechtstaat and rule of law. These two concepts also inspired the Indonesian state of law but were not followed absolutely. Indonesia is still building a legal system with a culture of society. Therefore, this study aims to describe the development of the state of law in Indonesia. This study uses a normative juridical method by using secondary data and is narrated with scientific logic. Conceptually, Indonesia does not follow the concept of rechtstaat or the rule of law because it is different from national identity. The social condition of the community consisting of various ethnic groups forced Indonesia to develop its own concept of a state of law. There is hope in the formation of laws carried out by the state, which is not only to realize the rule of law but must provide benefits to the community. Pancasila as a crystallization of the values of people's lives can actually fulfill this goal, but until now it has not been realized properly. In law enforcement, community justice must be formulated as a mandatory thing to be implemented. Every individual in society must be protected every right he has. So that the concept of the state of law in Indonesia must be correlated with the formation of useful laws and fair law enforcement. If this has been formed and is running well, then the Indonesian state of law that is beneficial to the community is not just wishful thinking.
KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER Diya Ul Akmal; Eka Pratiwi; Anisa Sulistiani
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.273

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala lini kehidupan dengan peraturan dari yang terhierarkis sampai dengan yang tidak namun tetap diakui kekuatan mengikatnya. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Namun pada kenyataanya hukum yang ada saat ini belumlah melindungi secara penuh dari adanya diskriminisi gender. Utamanya perempuan masih belum terlindungi secara penuh hak-haknya. Banyaknya korban pelecehan yang terdiskriminasi dalam pendidikan, berbagai permasalahan dalam perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya hak-hak sebagai perempuan dalam bidang pekerjaan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum dapat dijawab dengan hukum yang sudah ada. Perlu adanya penguatan dan pembaharuan dalam hukum nasional agar menjaga kedudukan, peran, serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Hukum yang dibuat harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan gender dan keadilan gender di Indonesia.
MEMAKNAI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN FILSAFAT HUKUM Diya Ul Akmal; Syafrijal Mughni Madda
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1326

Abstract

The existence of the death penalty for corruptors in Prevailing Laws is part of efforts to eradicate corruption. Corruption is considered to have become entrenched so that extraordinary efforts are needed to deal with it. The firmness of sanctions is expected to give fear to everyone when they want to commit corruption. There are differences of opinion regarding the provision of the death penalty. To minimize these differences, a philosophical study is needed to understand them. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The data used is secondary data obtained through literature study. The Constitution has explicitly regulated human rights and their limitations. These restrictions are carried out when someone violates the rights of another person. Corruption is a systematic act that harms the wider community. So that the death penalty for corruptors is a form of providing justice to the community. Law enforcement officers must have the courage to apply the death penalty but must be adjusted to the provisions contained in the Legislation.
Law Enforcement of Corruption Cases Through a Participatory Society as an Effort to Protect Constitutional Rights Diya Ul Akmal; Pipih Ludia Karsa; Syafrijal Mughni Madda
Corruptio Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v2i2.2368

Abstract

A participatory society can play an essential role in the prosecution of corruption cases. By providing information on alleged corruption, a participatory community can assist anti-corruption institutions so that corruption as an extraordinary crime can be eradicated as a means of enforcing people's constitutional rights. The authors attempt to perceive things by defending constitutional rights from a societal standpoint, a right of citizens who have had their rights violated by acts of corruption. The method used in this research is a normative legal method that refers to the norms in the laws and regulations, court decisions, and social society.  The data used is secondary data obtained from various sources with appropriate and relevant topics so that it becomes chaotic in discussing related problems. The community's active role in uncovering corruption cases is part of the obligation to break the chain of corruption and fulfil citizens' rights to enforce the law. The amount of budget allocated for disclosing corruption cases is leading the government to protect citizens' constitutional rights from the threat of corruption. Although the handling is still considered unsuccessful because many cases have not been revealed, the efforts made deserve to be recognised.
THE CATEGORIZATION OF SOLUTIONS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN CUSTOMARY LAND-USE CONFLICTS IN INDONESIA Daniel Jesayanto Jaya; Retna Hidayah; Diya Ul Akmal; Anjulin Yonathan Kamlasi
SAMPURASUN Vol 7 No 1 (2021): Sampurasun Vol. 7 No. 1 - 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/sampurasun.v7i1.3943

Abstract

Human need for land has influenced land use behavior and is an acute problem in many regions. Many areas have changed their original function in order to sustain human life, one of which causes forests to be converted into settlements, plantation and agricultural areas as well as mining areas. However, often the converted land is customary land in the form of forests and not a few that have long been disputed. In the era of independence, the government recognized that customary land belonged to the state. In its implementation, customary land is recognized by the government but its ownership rights are not. The indigenous people are only allowed to manage it. This study aims to categorize solutions that can be used in resolving land-use conflicts over customary lands. This study used the traditional review method with secondary data obtained from appropriate and relevant sources. Customary land is recognized in Indonesian law through UUPA No. 5 of 1960. The highest right to land owned or controlled by community members and its implementation is regulated by customary / village elders called ulayat rights, but provided that its existence and implementation still exist. In cases that occur in various countries, there are various kinds of implementation irregularities caused by excessive usage patterns or not according to the main purpose of their use. In Indonesia, irregularities in the implementation of the Law on indigenous peoples to manage their land are often found. Even some government policies are still detrimental to society. Therefore, in resolving customary land conflicts, one must look at various angles and see the history of disputed land, and can refer to several cases that have occurred in other countries. The categorization of land-use conflict solutions can be viewed from the point of view of the resolution process, the distribution of use of customary land use for indigenous peoples in conflict, what changes in land use have occurred according to procedures or not, mapping is needed to avoid vertical conflicts. and horizontally, and the involvement of the disputing parties, as well as based on ownership rights over customary land.
Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Diya Ul Akmal; Dea Linta Arlianti
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.780

Abstract

Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.
THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN INDONESIA: A VIEW OF UNRESOLVED PROBLEMS Diya Ul Akmal
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i2.34

Abstract

The Regional Representative Council in Indonesia was established as part of constitutional reform, and it is expected to be able to address current issues with regional aspirations absorption. The Regional Representative Council is still lacking in its presence as a State Institution after nearly 18 years of existence. This is due to the fact that Indonesia uses a Soft Bicameral System in the Legislative Chamber. The People's Representative Council wields more power in the Legislative process than the Regional Representative Council. This is evident from the Constitution's and other regulations' limited authority. It is critical to strengthen the Regional Representative Council's authority as a State Institution with equal standing to the People's Representative Council. Indeed, there is a double check on the draft law between the two Legislative Chambers under the Bicameral Concept. The goal is to achieve good legal formation. Furthermore, given the community's current social situation, it is necessary to monitor indigenous peoples' protection. The Regional Representative Council must be the first line of defense in the region, overseeing all aspects of life, including indigenous peoples
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI KABUPATEN SERANG Muhamad Yusuf; Fatkhul Muin; Pipih Ludia Karsa; Diya Ul Akmal
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i2.37

Abstract

The aim of this study was to figure out how the Village Information System in Serang Regency was implemented and developed. There are 326 villages in Serang Regency, all of which have access to the Village Information System. The issue is that village data is slow to update, resulting in recipients of village funds not being on target or having to double-check their information. This study used the legal empirical method with normative data analysis. The data used are primary data (Interviews and Observations) and secondary data (Legislation, Books, Journals, and relevant materials sourced from the Internet) which are then processed and narrated using words with scientific logic. According to the findings of this study, villages in Serang Regency still do not take advantage of existing information systems. The Regional Government of Serang Regency must issue regional legal regulations to define the implementation and development of the Village Information System. Furthermore, each village must prepare human resources so that the Village Information System can be implemented quantitatively and managed effectively