David Greacy Geovanie
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGGUNAAN DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL David Greacy Geovanie; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45902

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, dan menganalisis terkait dengan penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan drone sebagai sennjata, jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata telah menyalahi aturan dasar dari hukum humaniter internasional. Dalam penggunaannya drone sebagai senjata tidak dapat membedakan secara pasti terkait target dan sasaran antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu dalam pelaksanaan penggunaannya drone sebagai senjata belum menerapkan prinsip-prinsip dasar dari hukum hukaniter internasional. Kemudian, (2) Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan drone. Kekosongan anturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan drone, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Sehingga penggunaan drone sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu aturan hukum tertentu. Aturan yang khusus dan mengikat diperlukan guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan drone sebagai senjata oleh negara, dan mencegah jatuhnya korban jiwa yang berlebihan dari pihak kombatan, maupun non-kombatan, selain itu agar pemanfaatan drone juga lebih pasti.
Urgensi Penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia David Greacy Geovanie; Ni Made Darmakanti
Jurnal Locus Delicti Vol 1 No 1 (2020): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.821 KB) | DOI: 10.23887/jld.v1i1.366

Abstract

The Covid-19 pandemic outbreak has threatened people's health and has an impact on the weakening of various sectors. With this condition, several administrative agendas have also been postponed, regional head elections have also not escaped attention. In an effort to break the chain of spreading Covid-19, the President called for maintaining distance and avoiding activities that involve large numbers of people. On the basis of these considerations and under urgent circumstances, through the power of the president a policy to postpone regional elections was also presented in the form of a Government Regulation in Lieu of a Law as a legacy effort.
Perlindungan Konsumen Terhadap Kasus Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang David Greacy Geovanie; Kadek Bobby Reza Arya Dana
Jurnal Locus Delicti Vol 2 No 1 (2021): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.217 KB) | DOI: 10.23887/jld.v2i1.454

Abstract

This research aims to explain the form of government responsibility as health providers are subject to the circulation of fake vaccines, the form of responsibility of business pelau (producers) against fake vaccine victims. The benefits of this research consist of theoretical benefits and practical benefits. The method used is normative. Results pembahsan is a form of government responsibility as health penyenggra against the circulation of fake vaccines is to do coaching and supervision in the framework of consumer protection. The liability of business actors against fake vaccine victims can be done by way of refund, replacement of goods and / or services of a similar or equivalent value, as well as health care and / or providing compensation in accordance with applicable laws and regulations