Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Entol Zaenal Muttaqin
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
THE EXSISTENCE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA Ahmad Zaini; Mohammad Zainor Ridho; Entol Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i2.3797

Abstract

Human rights are fundamental rights, namely the basic rights possessed by humans that they carry since they are born that are related to their dignity and dignity as the creation of God Almighty, so that their existence is a necessity, cannot be contested, even must be balanced, respected and maintained from all kinds of threats, obstacles and disturbances from other humans. Because human rights are basic human rights or basic rights that have been born as a gift from God Almighty, this right is very basic in nature and human life which is very natural, that is, it cannot escape from and in human life. As a legal state, in the elaboration of human rights, the Indonesian state refers to the Pancasila and the 1945 Constitution. The Pancasila perspective and the 1945 Constitution on human rights must be carried out as a system which includes the movement of state life which is not only interdependent but also contribute to each other.
EKSISTENSI PRANATA PERADILAN AGAMA DALAM KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA Entol Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v11i1.3305

Abstract

Berubahnya konstitusi Belanda pada tahun 1848 memiliki dampak yang signifikan terhadap tanah jajahannya di Hindia Belanda. Yaitu perubahan penataan sistem sosial dan hukum, termasuk didalamnya hukum Islam. Beberapa pranata Islam diatur dan masuk dalam politik hukum pemerintah colonial, salah satunya adalah pegadilan agama. Pengadilan agama di Hindia Belanda sudah ada semenjak sebelum pemerintah kolonial dating ke Hindia Belanda. Setelah Belanda datang dan dengan adanya perubahan konstitusi 1848 terjadi perubahan dan dinamika, khususnya terhadap pengadilan islam yang diatur dalam agenda politik hukum. Penelitian ini mengajukan tiga identifikasi masalah yang dibahas: 1). Latar Belakang pembentukan pengadilan agama oleh pemerintah colonial. 2) Dinamika peradilan agama selama kurun waktu 1889-1942 3). Implikasi eksistensi pengadilan agama terhadap perkembangan hukum islam di Hindia Belanda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis historis. Data yang didapat berasal dari kepustakaan yang brsifat primer, sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1).latar belakang pembentukan pengadilan agama oleh pemerintah kolonial adalah salah satu ekses atau akibat dari pemberlakuan kebijakan baru di tanah jajahan dan politik etis. Politik dualisme hukum yang memberikan ruang berlakunya hukum adat dan Islam juga turut melatarbelakangi pembentukan pranata pengadilan agama, meskipun secara regulasi terdapat perbedaan dengan yang berlaku di Jawa dan Madura. 2). Dinamika eksistensi pengadilan agama Pada fase awal antara 1848 sampai 1889, pengadilan agama di Jawa dan Madura memiliki insitusi yang masuk dalam pengadilan resmi pemerintahan dengan penghulu sebagai hakimnya, namun diluar Jawa dan Madura eksistensi dan tata organisasi peradilannya diserahkan kepada masyarakat, dan pada tahun 1937 kewenangan wakaf dan waris dicabut. 3). Pengaruh pengadilan agama terhadap dinamika hukum islam sangat bergantung pada ulama dependen yang bekerja pada pemerintah Kata Kunci: Peradilan Agama, Pranata Hukum. Hukum Islam
Female Genital Circumcision in Islam Entol Zaenal Muttaqin
Al Ahkam Vol 7 No 2 (2011): Juli-Desember 2011
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v7i2.2866

Abstract

.
Co-Authors Ahmad Zaini Mohammad Zainor Ridho