Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Marhaeni Ria Siombo
Universitas Tadulako Palu
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
THE VULNERABILITY OF PROVING FRAUD AS THE BASIS FOR CANCELLING AGREEMENTS IN THE DIGITAL ERA Siombo, Marhaeni Ria
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.708

Abstract

Civil Law grants freedom to everyone to agree on something as long as it fulfills the valid agreement requirements stated in Article 1320 of the Civil Code. The consent condition is mentioned in Article 1321 of the Civil Code. Consent is invalid if there is a mistake, coercion, or fraud. This writing discusses consent that is not valid due to fraud. Article 1328 of the Civil Code states that 'fraud is a reason for the cancellation of an agreement if the deception used by one of the parties is so obvious and clear that the other party would not have agreed if there was no deception.' It is not easy to prove fraud in an agreement that has been made, as the party that feels deceived is not in a position of 'being forced' and voluntarily signs or digitally approves the agreement with a submitted or accepted mark. More detailed regulations regarding canceling agreements due to fraud are needed to provide legal certainty and justice for the parties.
Penyuluhan Hukum dan Praktik Pengolahan Sampah Rumah Tangga Bagi Kelompok PKK Desa Ponggang, Kabupaten Subang Sinaga, Valerie Selvie; Siombo, Marhaeni Ria; Wulandari, Bernadetta Tjandra; Melani, Rr. Adeline; Puspita, Natalia Yeti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 2 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i2.51966

Abstract

Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Program ini sedang digalangkan pemerintah sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Sampah rumah tangga merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Padahal, sampah rumah tangga jika dikelola dengan benar selain dapat mengurangi pemanasan global dapat juga mempunyai nilai ekonomi/bisnis bagi rumah tangga. Perempuan mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan hukum dan praktik pengolahan sampah rumah tangga. Penyuluhan hukum akan dilakukan pada kelompok masyarakat dalam hal ini kepada kaum perempuan yang pengetahuan hukumnya masih rendah dan sering melakukan hubungan hukum dalam kegiatannya. Kelompok masyarakat tersebut adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ponggang, Kabupaten Subang. Peningkatan pengetahuan terhadap  komunitas ini diharapkan membantu wawasan mereka bagaimana meminimalkan sampah dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi, bagaimana standar barang untuk diperdagangkan dalam tingkat global, bagaimana isu lingkungan terkait hak kekayaan intelektual (HKI), bagaimana dengan kewajiban terkait perpajakan dan perlindungan terhadap konsumen, dan hal-hal praktis lainnya dianggap perlu untuk memperkuat wawasan kelompok ini. 
Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam Siombo, Marhaeni Ria
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4800

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan berbagai mineral yang besar di dunia. Selain mineral logam seperti batubara, nikel, dll digunakan untuk diekspor saat ini pemerintah telah mewajibkan hilirisasi mineral logam di dalam negeri. Selain itu potensi mineral logam  di Indonesia juga berperan dalam peningkatan investasi untuk penerimaan negara bisa melalui investasi smelter. Melalui kebijakan larangan ekspor mineral logam, kesinambungan pasokan mineral logam mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter domestik tetap terjaga. Tetapi terdapat isu di masyarakat akibat larangan ekspor mempengaruhi harga jual mineral logam khususnya berdampak bagi kegiatan usaha. Tulisan ini membahas sejauh mana kebijakan investasi mineral logam, larangan ekspor ore mineral logam, hilirisasi, dan kendala yang dihadapi. Penulis menemukan bahwa adanya hilirisasi mineral logam justru mendorong harga mineral logam ke arah yang positif sehingga mendorong para investor datang ke Indonesia
Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam Siombo, Marhaeni Ria
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4915

Abstract

Indonesia is one of the countries that has large reserves of various minerals in the world. In addition to metal minerals such as coal, nickel, etc., which are used for export, currently the government has made it mandatory to downstream metal minerals in the country. In addition, the potential for metal minerals in Indonesia also plays a role in increasing investment for state revenue, through smelter investments. Through the policy of prohibiting the export of metal mineral ores, the continuity of the supply of raw metal minerals in the long term for the needs of domestic smelters is maintained. But there are issues in society due to the export ban affecting the selling price of metal minerals, especially impacting business activities. This paper discusses the extent of metal mineral investment policies, the ban on metal mineral ore exports, downstreaming, and the obstacles faced. The author found that downstream metal minerals actually pushed metal mineral prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia
IMPLEMENTASI MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Siombo, Marhaeni Ria; Verren
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.88-111

Abstract

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi inkonstitusional bersyarat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait, mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menghilangkan sifat utama jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam melakukan eksekusi. Putusan ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang terkait tetapi juga masyarakat luas yang akan mengadakan perjanjian jaminan fidusia pasca putusan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan secara holistik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK menjadi lebih bertele-tele dan terkesan membatasi hak-hak kreditur. Proses eksekusi yang lebih sulit juga menimbulkan implikasi terhadap sektor perekonomian yaitu membuat lembaga keuangan menjadi enggan dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.
Co-Authors Bernadetta Tjandra Wulandari, Bernadetta Tjandra Natalia Yeti Puspita Rr. Adeline Melani Valerie Selvie Sinaga Verren Waluyo Adi, Emmanuel Ariananto