Garuda - Garba Rujukan Digital

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON) Mey Luvita; Rahmat Hidayat; Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v5i2.1528

ABSTRACTDelegation of authority is a right or power of the leadership of subordinates to carry out her duties and requested accountability for the completion of these tasks Civil Service Police Unit is the local technical institute, who are the delegates as enforcement of local regulations No. 4 of 2013 on the prohibition of the distribution and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon. Some problems in the implementation of delegation of authority is still their circulation and sale of alcoholic beverages from class A to class c well supplied and sold in karaoke entertainment venues, cafes, shops and agents.In this study the author uses the theory of the Delegation of Authority proposed by Manullang in his book entitled "Management Basics" (2008: 205), which states that "management is achieving results through others, therefore to be able to realize the manager delegates the absolute need. One of the important qualification of a manager is the ability to delegate some of the tasks and authority to his subordinates. "In this study, the authors used a qualitative method with descriptive analysis and interview with the informant as a source of information”.The results of this research that the Civil Service Police Unit has a very important role as delegates in combating the distribution and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon. But in reality, delegation of authority implemented still not optimal. Still the distribution and sale of alcoholic beverages due to the performance of civil service police unit that is not optimal, among others, is due to less effective and maximum pelaksaanan duties, authority and accountability, lack of budget, personnel and motivation in enforcing local regulations No. 4 of 2013 on banning and sale of alcoholic beverages in the city of Cirebon.

HUBUNGAN PERENCANAAN OLEH SEKRETARIS DPRD DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v5i1.1521

ABSTRACT Research the authors do is about "Relationship Planning by Secretary of Parliament with Employee Effectiveness In Secretariat DPRD Cirebon". Based on observations made by researchers, the effectiveness of employees at the Secretariat DPRD Cirebon District Secretary of Parliament is still not achieved optimally. This can be seen from the indications are: Delays in handling reporting tools related to the problems handled and There is still a mistake in agenda or disposition of incoming aspirations. The above conditions are based on the researcher's assumptions one of them is because the Planning in the Secretariat of DPRD Cirebon Regency that has not run well, with indication that is: Scheduling scheduling activity not scheduled neatly causing delays in handling aspiration in either directly or written. The research method used by writer is by using survey method. Planning Dimensions include Forecasting, Goal Setting, Directing, Arranging Timelines, Expense budgeting, Developing Procedures, Establishing and Interpreting Wisdom. While the dimensions of Effectiveness are Time of work, Number of work, quality (quality) of work. Based on problem identification, the authors mengajuka hypothesis as follows: "There is a positive and significant relationship between Planning with Employee Effectiveness in Secretariat DPRD Cirebon". The hypothesis is as follows: Hᴏ (Hypothesis Zero): rs count <rs table there is no significant relationship between planning with effectiveness of employee work at Secretariat DPRD Kabupaten Cirebon Ha (Alternative hypothesis): rs arithmetic ≥ rs table there is a significant positive relationship between planning with effectiveness of employee work at the Secretariat DPRD Cirebon to test the hypothesis, the authors analyze by using Rank Spearman Correlation Coefficient. The results showed that the correlation between Planning with Employee Effectiveness based on Spearman Rank Correlation Coefficient calculation obtained rs value = 0.698 while rs table 0.317 with 95% confidence degree and error 5% and n = 39 thus the relationship is stated significant and the hypothesis that Researchers submit tested and acceptable.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DINAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON Aditya Mursid; Heryani Agustina; Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v8i1.4168

PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGERPRINT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON Adinda Dwi Kemalasari; Heryani Agustina; Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v7i1.4027

Kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikasi yaitu: Pencatatan administrasi kependudukan berupa dokumen kependudukan (Akta Kelahiran) banyak yang belum terselesaikan, berkas dokumen kependudukan yang masih banyak menumpuk dimeja kerja. Belum optimalnya kompetensi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan indikasi banyak pegawai yang belum mampu mengoperasikan program teknologi informasi yang berbasis komputer berkaitan dengan pelaksanaan kerjanya sehingga saling mengandalkan pegawai hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Survey tipe karakteristik kompetensi dari Spencer yaitu: Motif, Sifat, Konsep diri, Pengetahuan dan Keterampilan. Sedangkan kinerja menggunakan Dimensi Kinerja dari Wirawan yaitu: Hasil kerja, Perilaku kerja dan Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaannya. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: (Hipotesis Nol) hitung < tabel: Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. (Hipotesis Alternatif) hitung ? tabel: Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Untuk menguji hipotesis tersebut, penulis menganalisa dengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara Kompetensi dengan Kinerja pegawai berdasarkan perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman diperoleh nilai hitung sebesar 0,645 sedangkan tabel sebesar 0,255 dengan derajat kepercayaan 95% dan kesalahan 5 % serta n = 60. Dengan demikian hubungan kompetensi dengan kinerja pegawai dinyatakan signifikan dan hipotesis yang penulis ajukan teruji dapat diterima yaitu diterima dan ditolak.Kata Kunci: Efektivitas, Absensi Fingerprint, Disiplin Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Cirebon

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA CIREBON (Studi Kasus di Jalan Pekiringan) Dewi Kusumah; Moh Sutarjo; Iskandar Zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7648

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi Kewenangan untuk mengatur Penetapan Kebijakan Pengguna Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas. Implementasi Kebijakan Penanganan Kemacetan di Kota Cirebon bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (2) hambatan apa saja dalam implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon, (3) upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan di Kota Cirebon.Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dan observasi serta mengumpulkan dokumen-dokumen pelaksanaan kebijakan penanganan kemacetan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemacetan di Kota Cirebon sudah menerapkan empat dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta dengan indikatornya. Namun dari beberapa indikator masih belum ada yang berjalan dengan baik, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani kemacetan yaitu mengkaji kembali penataan parkir, melakukan pengawasan rutin, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi keselamatan dalam berlalu lintas, dan melakukan koordinasi dengan dinas atau pihak terkait lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanganan Kemacetan

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search