Garuda - Garba Rujukan Digital

Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya) Taufik Nurohman; Hendra Gunawan
Journal of Politics and Policy Volume 1 No.2 June 2019
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jppol.2019.001.02.3

This study examines the construction of national identity in indigenous peoples in Indonesia. This national identity is a form of social identity or collective identification which describes the attachment of group members to the state expressed with a sense of belonging, love, loyalty, pride, and protection of the group and its homeland. This national identity discourse is often an issue that is vulnerable to being discussed and debated in a society that has its own peculiarities such as indigenous peoples. These indigenous people have cultural identities, value systems and knowledge, living areas, and ways of interacting which are often different from other communities, so that they need different treatment in terms of building their national identity.

Analisis terhadap prospek politik islam di Indonesia Hendra Gunawan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Keberadaan Islam jauh lebih dulu ada di wilayah Nusantara dari apa yang kita sebut sekarang ini dengan sebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga peran politik umat Islam sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate adalah bentuk peran politik umat Islam di wilayah-wilayah pra Indonesia. Meskipun Islam sudah setua dengan apayang digambarkan diatas, politik umat Islam di masa-masa Indonesia merdeka tidak begitu menggembirakan. Sebut saja misalnya ketika terjadi perdebatan sengit yang membahas tentang bentuk Negara, Islam atau nasionalisme. Islam secara langsung berkonfrontasi dengan faham yang belakangan ada, yaitu nasionalisme. Dan disini Islam mengalami kekalahan telak. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya tujuh kata dalam piagam Jakarta yang menurut Kartosuwiryo merupakan bentuk kekalahan pertama politik Islam di Indonesia.

PERS DAN POLITIK Studi Terhadap Peran Harian Kabar Priangan Kota Tasikmalaya Dalam Komunikasi Politik Hendra Gunawan; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

The role of the press in Indonesisa experienced a shift in accordance with the historical development of the state and its political system, but the Indonesian press still has a character constant, namely socio-political commitment is strong. After experiencing difficult times in the New Order Release experienced a resurgence in the Reformation with the enactment of Law no. 40 of 1999 on the Press. The policy also has become a milestone in the birth of mass media at the local level such as the Daily Kabar Priangan in the City of Tasikmalaya, so authors are interested to take the title of Press and Politics: Studies Role Against City Daily PrianganTasikmalaya In Political Communication. The method used in this research is descriptive method kualititif phenomenology. Reasons used by the author using this research method because this method requires researchers to the subject of unification between supporters of the research. Qualitative research methodology based on phenomenology requires a holistic approach, mendudukan double object of research in construction, see the object in a natural context rather than partial. Thus, in this study researchers conducted in-depth interviews with informants.. At the local level, especially the City Tasikmalaya role of the press, especially in political communication is very important because the press can bridge the political communication between the Government and Society. Additionally press also must be able to function as social functions, entertainment, economic, supervision and monitoring and social control so that the press can be a pillar of democracy at the local level.

Budaya Politik Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Hendra Gunawan; Akhmad Satori
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Budaya Politik Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menjadi menarik karena antara Politik dan Pesantren merupakan dua entitas yang berbeda, disatu sisi pesantren merupakan tempat untuk mendalami ilmu agama secara menyeluruh, sedangkan disisi lain politik lebih menekankan pada pergulatan dalam merebut, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaaan dengan segala macam cara. Untuk mampu menggambarkan secara utuhBudaya politik yang terbentuk di pesantren Cipasung, maka metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif etnografi. Hasil Penelitian Sementara yang dicapai menunjukan bahwa terdapat model budaya politiksantri yang coba ditransformasikan oleh Pesantren Cipasung telah membangkitkan harapan akan kemenangan politik Islam di Tasikmalaya maupun di Indonesia. High Politics yang dibangun oleh para Kyai kepada politisi yang berasal dari Pesantren Cipasung mencoba untuk membumikan nilai-nilai islam kelam politik prkatis. Nilai-nilai seperti kejujuran, moral yang baik, dan keteladanan politik inilah yang diusung oleh politisi santri Cipasung. Romantisme kemenangan politik yang pernah dialami oleh politik Islam dan tidak pernah diraih lagi oleh politisi Santri coba untuk dibangkitkan kembali oleh Pesantren Cipasung.

BUDAYA POLITIK PESANTREN : STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA Edi Kusmayadi; Hendra Gunawan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Political culture, is part of the culture of the society with the characteristics of a more typical. The term includes the issue of legitimacy of political culture, power regulation, government policy-making process, the activities of political parties, the behavior of the state apparatus, and the turmoil of society against the power to rule. Political activity is also entering the world of religious, economic and social activities, personal and social life at large. Thus, political culture directly affects the political life and national decisions regarding the allocation pattern of public resources. No exception to the institution called the pesantren. Political culture in schools to some extent affect the practical political life in the boarding area itself. Pesantren and political parties actually two entities are quite far apart. Pesantren is more synonymous with education which is in contact with science and morality, while the political parties more closely on joint efforts to achieve, maintain, and seize power. Pesantren in daily life is busy with the book review that discusses the views of scholars of classical and modern about the various disciplines of Islamic religion, while political parties busy with preparing the party platform with all the strategies and political tactics to gain power for the sake of advancing the nation and state and the welfare of the people

Etika Politik Sufi (Studi Analisis Nilai dan Etika Politik Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya Tasikmalaya) Ade Sulaeman; Akhmad Satori; Hendra Gunawan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini menjelaskan bagaimana etika politik sufi dalam ajaran sufisme Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti berhasil mendeskripsikan ajaran inti sufisme Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya Tasikmalaya yang mengandung nilai dan etika politik. Ajaran inti tersebut yaitu amalan dalam bentuk harian berupa dzikir jahar dan dzikir khofi, kemudian amalan mingguan yaitu khataman, dan yang terakhir amalan bulanan yaitu manaqiban. Dari ketiga ajaran inti tersebut terdapat dua ajaran inti yang dirasa peneliti terdapat kaitannya yang mengandung nilai-nilai etika politik. yaitu dzikir sebagai amalan harian apabila seseorang mengamalkan nya akan timbul nilai nilai etika politik sebagai hasil dari amalan tersebut. Selanjutnya amalan manaqiban bulanan terdapat nilai etika politik dalam pembacaan naskah tanbih dimana naskah tanbih ini lekat dengan nilai-nilai etika politik seperti doa bagi rakyat, pimpinan politik, supremasi hukum, dan stabilitas kerukunan masyarakat serta toleransi keagamaan. Kemudian etika politik yang ditemukan di analisis dengan teori etika politik islam yang berisi nilai nilai etika seperti prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip kebebasan.

Budaya Politik Masyarakat Ada Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan Slawu Kabupaten Tasikmalaya Akhmad Satori; Wiwi Widiastuti; Hendra Gunawan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Naga yang mempunyai ikatan tradisional yang kuat dan mengakar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Dengan menggunakan metode etnografi akan diteliti bagaimana budaya masyarakat yang sudah terinternalisasi sejak masa nenek moyang tersebut akan terefleksikan dengan jelas dalam budaya politik masyarakat Kampung Naga. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa budaya politik masyarakat KampungNaga adalah masuk pada tipe budaya politik subjek parokial (the parochial subject culture). Dimana orientasi dalam tipe ini lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Hal itu didapat perilaku politik masyarakat Kampung Naga di pengaruhi faktor historis yang diturunkan secara turun- temurun dan dikawal dengan norma-norma agama yang kuat. Selain itu kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sama sekali terhadap sistem politik. Sistem kepercayaan dan falsafah hidup masyarakat Kampung naga yang mempengaruhi bagaimana pola relasi masyarakat dengan kekuasaan. Adanya lembaga adat yang kuat disamping lembaga formal (pemerintahan) membuktikan bahwa kekuasaan adat lebih mempunyai peran dominan dibandingkan kekuasaan pemerintahan.

The Influence of Political Trust on Public Participation in The Regional Head Elections during The Covid-19 Pandemic in Cijulang Village, Cineam District, Tasikmalaya Regency Karina Dianti Dewi; Hendra Gunawan; Wiwi Widiastuti
Journal of Research in Social Science And Humanities Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v2i1.21

This study examines the influence of political trust and the factors that influence the political participation of the Cijulang Village community in the 2020 regional head election during the pandemic. The theory used to solve the problem formulation is the theory of political belief and the theory of political participation and this research uses a political behavior approach or psychology. This research uses quantitative method. The data collection technique is through primary data obtained from questionnaires or questionnaires with a Likert scale and also from interviews with several sources. Sampling with Multistage Random Sampling stratified random with 5 regional heads. The data analysis technique was analyzed using the SPSS for Microsoft Window program with the Pearson correlation test to determine whether the hypothesis was significant or not. The results of this study, for the political trust variable based on the calculation of SPSS version 16, it is known that 0.913 is greater than 0.202, then the political trust variable instrument is said to be reliable and valid. And the Political Participation variable of 0.789 is greater than 0.202 then the political participation variable instrument is said to be reliable and valid. The results of the SPSS are known to be significant at 000 0.5, which is significant and t "count" is greater with t "table" which is 12.1941.98525. SPSS output shows that the political trust of the community is in the very good category, namely 83.2% and political participation is in the very good category, namely 81.2% and the influence of political trust on political participation is 61%. So Ho is rejected and Hi is accepted. So the hypothesis is that there is a positive influence between political trust on people's political participation. The influence of variable x on variable y is due to two factors, namely institutional and psychological factors. And the factors that influence the political participation of the Cijulang Village community are political awareness, political trust and political education as well as the change from substance to commercial agriculture and the rational choice of voters, namely social assistance from the government. Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaruh kepercayaan politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Cijulang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 disaat pandemi. Teori yang di gunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu teori kepercayaan politik dan teori partisipasi politik serta penelitian ini menggunakan Pendekatan prilaku politik atau psikologi. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui data primer yang diperoleh dari angket atau quisioner dengan skala Likert dan juga dari wawancara beberapa narasumber. Pengambilan sample dengan Multistage Random Sampling acak bertingkat dengan 5 kepala wilayah. Teknik analisisis data melalui di analisis menggunakan program SPSS for Microsoft Window dengan uji kolerasi Pearson dengan penentuan hipotesis signifikan atau tidak. Hasil penelitian ini Untuk variabel kepercayaan politik berdasarkan perhitungan SPSS versi 16 diketahui sebesar 0,913 lebih besar dari 0,202 maka instrumen variabel kepercayaan politik dikatakan reliable dan valid. Dan variabel Partisipasi Politik sebesar sebesar 0,789 lebih besar dari 0,202 maka instrumen variabel partisipasi politik dikatakan reliable dan valid. Hasil dari spss diketahui siginifian sebesar 0000,5 yaitu signifikan dan t"hitung" lebih besar dengan t “tabel” yaitu 12.1941.98525. output spss menjukan Kepercayaan politik masyarakat termasuk kategori sangat baik yaitu 83,2% dan partisipasi politik termasuk kategori sangat baik yaitu 81,2% dan pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik yaitu 61%. Maka Ho ditolak dan Hi diterima. Sehingga hipotesis adanya pengaruh positif antara kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat. Adanya pengaruh dari variabel x terhadap variabel y karena adanya dua faktor yaitu faktor institusi dan psikologi. Serta Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Desa Cijulang adalah kesadaran politik, kepercayaan politik dan pendidikan politik serta perubahan dari subtansi menjadi komersial pertanian dan adanya pilihan rasional pemilih yaitu bantuan sosial dari pemeritah.

Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 pada Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya Hendra Gunawan; Faisal Fadilla Noorikhsan; Hilal Ramdhani
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol. 10 No. 2 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v10i2.7769

The community's economic downturn caused by the COVID-19 pandemic is a real event that occurred in the City of Tasikmalaya, this condition directly deepens the level of poverty in the City of Tasikmalaya. The existence of an economic recession is one form that is often encountered due to the COVID-19 pandemic. This study aims to examine the relationship between government and society in tackling poverty in the city of Tasikmalaya. A qualitative approach with a case study method is used in this study, data collection techniques using observation, documentation, and interviews and data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the theory of structural change which explains that economic changes occur in the community due to a shift from the agricultural sector to industry, this condition indicates that the relationship between government and society is intended to be able to create an economic structure that is able to prevent and overcome poverty. The results of the study show that the government and community relations have not been effective in tackling the impact of the COVID-19 pandemic which has an impact on invalid data on the poor in Tasikmalaya City, community empowerment that has not been optimal, and the vulnerability of women in the category of poor people. These findings indicate the urgency of government-community relations that are carried out systematically and sustainably in all areas in the City of Tasikmalaya so that the government gets valid data on the number of poor people that is used as the basis for making policies regarding community empowerment as a form of relationship between the government and the community.

Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintahah Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Yusya Rahmansyah; Wiwi Widiastuti; Hendra Gunawan
Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science Vol 2 No 2: October, 2021
Publisher : Epistemik Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.588 KB)

This study aims to analyze and find out what the mechanisms of democracy, especially in practice, are in the Special Region of Yogyakarta. Because Yogyakarta is an area that has specialties other than in terms of culture and customs, Yogyakarta also has specialties in terms of regional power. Where through a law that has been passed stipulates that the province of Yogyakarta is led by a Sultan who includes the duties as regional governor. The Special Region of Yogyakarta has the privilege of running its government, where the kingdom still has a role in formal government. Using a phenomenological analysis approach By using a phenomenological analysis and approach, the power of the sultan and governor can be analyzed into a democratic phenomenon that occurs in Indonesia. In this way, it is hoped that a reality related to power, democracy and culture will be revealed with the theory of democracy, the concept of Javanese power, and authority. Using descriptive analysis methods with in-depth interviews and observation techniques and with data validation using source triangulation to recheck the data so that the data obtained are reliable facts.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search