Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying dalam Dunia Pendidikan Erna Susanti
KEADILAN PROGRESIF Vol 7, No 1 (2016): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1287.902 KB)

Sociology of law is a studyof interrelationship between law and society. It is a branch of science to understand, observe, explain by empiric analytical approach regarding law problem confronted with other phenomenon in society. Sociology of law approach show us that the law of state is not the only behavior reference. In reality, the other laws are effectively complied by society.Based on Indonesia constitution, UUD 1945Article 31 Par 3, says the government shall manage and organize national education system to improve priesthood and faith and notable character. In related with bullying, which is a long stand phenomenon have been practically occur in the life of student, the prepetator will constantly intimidate and mocking their friends. It must be stopped due to the reason if the victim will descelerate attending the class. In sociology perspective, any violence is an abuse behaviour. Thus, the ethic enforcement generally coming from self awareness. The situation appear to be very critical to eradicate especially in the realm of education had been conducted systematically out of approaching framework.

Implementasi Kewajiban Mempekerjakan Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau Kalimantan Timur Aprilia; Haris Retno Susmiyati; Erna Susanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 15, Nomor 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Today's labor competition is a problem, especially in the context of reducing unemployment in the region. Since regional autonomy the issue of labor has become a problem that is the authority of the regional government, so the regional government continues to work hard in overcoming the problem. This socio legal research wants to answer two problems, firstly, how the legal arrangement regarding the obligation to employ local labor force that applies. Secondly, knowing and analyzing the implementation related to the obligation to employ local workers based on the provisions of the Regional Regulation of Berau Regency, East Kalimantan Province. Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal only regulates the obligation to prioritize the use of local labor, likewise in Law Number 13 Year 2003 regarding Manpower there is no regulation on the obligation to employ local workers. This is different from Berau District Regulation No. 8 of 2018 concerning Protection of Local Workers which regulates the obligation to employ local workers as much as 80% (eighty percent) in the company.

Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah Erna Susanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pemagangan merupakan sub-sistem dari pelatihan kerja. Pemagangan dalam rangka pelatihan kerja tersebut dapat dibedakan lagi berdasarkan wilayahnya. pemagangan (magang) yakni pemagangan dalam rangka pelatihan kerja, pemagangan untuk tujuan akademis, dan magang untuk pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjamin setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya disebutkan bahwa pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1)). Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Upaya pembinaan tenagakerja ditempuh melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan seperti pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja. Program pelatihan kerja juga bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan atau lowongan kerja.

Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Erna Susanti; Khristyawan Wisnu Wardana
Jurnal Risalah Hukum Volume 1, Nomor 2, Desember 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendirikan industri oleh karenanya lingkungan hidup secara langsung akan terganggu karena efek samoing dari industri adalah limbah, sedangkan pertumbuhan penduduk memerlukan lahan baru bagi perumahan, pangan dan lapangan kerja. Undang – undang lingkungan hidup terdahulu (Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982) tidak mengatur tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan di Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 45 dinyatakan, bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perseriktan, yayasan, atau organisasi ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga”. Dengan kata lain perbuatan pencemaran yang dilakukan oleh badan hukum dapat di kategorikan sebagai Kejahatan Korporasi. Key Words : Tanggung Jawab, Korporasi, Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Erna Susanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 5, Nomor 2, Desember 2009
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The administrative court is established to settle the dispute between the government and its citizen. The dispute arises from a governmental act which is considered breaching citizen rights. It could be concluded that the administrative court principally is established to protect the citizen. In other terms, the purpose of administrative court actually not only to preserve the individual rights, but also to protect public rights and to be a media for the community to control any policies which are issues by the government in order to achieve good governance

Legal Protection of Go-Jek Driver That Experiences Damages Due To The Fictive Order In Go-Food Menu In Go-Jek Aplication Aditya Hermawan; Erna Susanti; Syukri Hidayatullah
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 2 DECEMBER 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

This research is proposed to answer two questions: Firstly, to find out the cause of fictitious orders experienced by Go-Jek drivers in the Go-food menu in Go-Jek app. Secondly, to know the legal protection of Go-Jek drivers who suffered losses due to a fictitious plane in the Go-food menu on the Go-Jek app. And the research is directed to educate the public the importance of Civil law which governs agreement in the life of society. This study uses socio-legal approach with a number of resource persons. The choice of approach to socio-legal does not mean disregarding doctrinal side support on the grounds that one of the aims of this study sees a set of positive norms in relation to Legal protection of Go-Jek drivers, including legal theory support with a view to verifying the implementation of law in practice (protection and responsible). This study concludes that, Transactions using Go-Jek access has so far caused legal consequences among others who is responsible for the losses experienced by drivers, whether the Go-Jek party is responsible for the losses experienced drivers, including what kind of legal protection obtained by the driver when suffering application losses by irresponsible consumers. The factors of the emergence of fictitious orders are the existence of competitions between the Go-Jek driver, Go-Jek verification system is still weak, and the existence of bad faith in someone. Partnership agreement between PT. Go-Jek and Go-Jek’s driver is a standard clause that created and provided without involving the Go-Jek drivers in which there is a clause of transfer of responsibility because of PT. Go-Jek as the Go-Jek application service manager will not be responsible if there is a loss caused by the use of Go-Jek application. The legal relations and responsibilities of the parties should be clearly stipulated in the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia, and Partners are created based on mutual agreement and agreement between both parties. To minimize the losses experienced by Go-Jek drivers in service delivery for every use of consumer spending service must have a Go-Pay account, which expenditures can not be executed if the balance in the Go-Pay account is insufficient to make an expense transaction.

Legal Protection of Go-Jek Driver That Experiences Damages Due To The Fictive Order In Go-Food Menu In Go-Jek Aplication Aditya Hermawan; Erna Susanti; Syukri Hidayatullah
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 2 DECEMBER 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i2.117

This research is proposed to answer two questions: Firstly, to find out the cause of fictitious orders experienced by Go-Jek drivers in the Go-food menu in Go-Jek app. Secondly, to know the legal protection of Go-Jek drivers who suffered losses due to a fictitious plane in the Go-food menu on the Go-Jek app. And the research is directed to educate the public the importance of Civil law which governs agreement in the life of society. This study uses socio-legal approach with a number of resource persons. The choice of approach to socio-legal does not mean disregarding doctrinal side support on the grounds that one of the aims of this study sees a set of positive norms in relation to Legal protection of Go-Jek drivers, including legal theory support with a view to verifying the implementation of law in practice (protection and responsible). This study concludes that, Transactions using Go-Jek access has so far caused legal consequences among others who is responsible for the losses experienced by drivers, whether the Go-Jek party is responsible for the losses experienced drivers, including what kind of legal protection obtained by the driver when suffering application losses by irresponsible consumers. The factors of the emergence of fictitious orders are the existence of competitions between the Go-Jek driver, Go-Jek verification system is still weak, and the existence of bad faith in someone. Partnership agreement between PT. Go-Jek and Go-Jek’s driver is a standard clause that created and provided without involving the Go-Jek drivers in which there is a clause of transfer of responsibility because of PT. Go-Jek as the Go-Jek application service manager will not be responsible if there is a loss caused by the use of Go-Jek application. The legal relations and responsibilities of the parties should be clearly stipulated in the partnership agreement between PT. Go-Jek Indonesia, and Partners are created based on mutual agreement and agreement between both parties. To minimize the losses experienced by Go-Jek drivers in service delivery for every use of consumer spending service must have a Go-Pay account, which expenditures can not be executed if the balance in the Go-Pay account is insufficient to make an expense transaction.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENIMAN ATAS PEMBAJAKAN ILUSTRASI DIGITAL DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN Enggal Triya Amukti; Erna Susanti; Lily Triyana
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 6, No.2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol6.iss2.art4

The development of technology nowadays seems to reach all aspects of life, includes the realm of art, especially digital illustration. However, these developments were not followed by regulatory developments so that there was a legal vacuum in them. This study is intended to analyze the legal vacuum of limiting an act that can be categorized as piracy and legal protection for the creator of the piracy of digital illustrations which are tokenized in the form of NFT using doctrinal research methods. Based on the results of the study, it is concluded that the Standard of Copyright Ability and substantial similarity can be used as criteria for piracy of digital illustrations. There are still vacancies in the regulations regarding the limitations of piracy of a work and the provisions governing NFT. The copyright protection system for digital illustrations in the current regulations consists of preventive and repressive protection. Due to this legal vacuum, it is hoped that regulation about NFT and fine art can be added, and awareness of all parties can be made to avoid infringement of other people's copyrights. Keywords: Digital Illustration, Copyright, NFT

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search