Garuda - Garba Rujukan Digital

KOMPETENSI PENGADILAN DALAM PERKARA PAKSA BADAN DEBITOR PAILIT Sonja Larasati*, Etty Susilowati, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.067 KB)

Paksa Badan adalah upaya paksa untuk mengeksekusi orang yang tidak mau beritikad baik memenuhi kewajibannya menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu dirampas kemerdekaannya, melalui Ketua Pengadilan. Kewenangan untuk pengajuan permohonan paksa badan terhadap debitor pailit pada suatu perusahaan dimiliki oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000. Adanya ketentuan peraturan tersebut berakibat di tolaknya Permohanan Paksa Badan Debitor Pailit pada PT KLMI yang diajukan oleh salah satu kreditornya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang berkompeten dalam memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit dan untuk mengetahui penerapan hukum hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata sehubungan dengan ditolaknya permohonan paksa badan terhadap debitor pailit yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya.Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis.Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara paksa badan debitor pailit adalah pengadilan niaga, mengenai pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam menolak permohonan paksa badan debitor pailit tidak tepat karena debitor yang beritikad tidak baik tidak melaksanakan kewajibannya telah melakukan pelanggran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya.

SENGKETA MEREK TERKENAL ANTARA HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & CO. KG MELAWAN ALEXANDER DAN/ATAU ALEXANDER WONG TERKAIT PENGGUNAAN KATA “BOSS” (Putusan MA Nomor 938k/pdt.sus–HKI/2017) Hendy Kurnia Miesadhi; Etty Susilowati; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.037 KB)

Merek Terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara.Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami HUGO BOSS. Berbagai ketentuan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif .Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaHUGO BOSS dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada Tahun 1997 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan ZEGOBOSS milik Alexander dan/atau Alexander wong yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada Tahun 2008. Sehingga akibat hukum bagi Penggugat adalah Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan merek terkenal HUGO BOSS sedangkan merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebaiknya Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lebih teliti dan memperketat pemeriksaan dalam proses penerimaan pendaftaran merek, sehingga tidak terjadi penerimaan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan untuk menghindari terjadinya sengketa merek.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG BELUM BERBADAN HUKUM (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG) Faradilla Ananda Safitri*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.918 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum di kabupaten Semarang dan mengetahui kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian di Kabupaten Semarang terdapat 187 BUMDes yang mendapat bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2010-2015 dan sebagian besar unit usaha BUMDes belum berbadan hukum. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes oleh masyarakat dalam kurun waktu 4-5 tahun sejauh ini belum berjalan optimal. Pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh pengurus ke pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasannya juga hanya diawasi oleh Badan Pengawas yang telah dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa. Kontribusi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang ini belum optimal, tetapi sudah berjalan seimbang terutama pada tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, belum berjalannya pengelolaan BUMDes secara optimal disebabkan oleh kurangnya pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Untuk itu penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa supaya melakukan peningkatan dalam mengelola BUMDes dengan cara menggerakkan partispasi masyarakat terhadap BUMDes agar dapat mewujudkan tujuan BUMDes dalam meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Semarang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS PADA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Phyca Cintya A*., Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.499 KB)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang melakukan suatu kegiatan usaha dengan modal internal dan eksternal (kreditor). Adakalanya, PT tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para kreditor sampai dengan jatuh tempo. Kedudukan dewan komisaris sebagai salah satu organ berperan penting selama terjadi kepailitan PT dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kedudukan dewan komisaris pada kepailitan PT yaitu sebagai pengawas, sebagai saksi, dan sebagai pengurus yang bertanggung jawab dalam posisinya selaku direksi. Akibat kepailitan terhadap kreditor separatis yaitu menurut Pasal 55 UUK haknya didahulukan dari kreditor lainnya dan tidak terkena akibat putusan pailit. Akibat terhadap kreditor preferen menurut Pasal 1133 KUH Perdata adalah kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Sedangkan akibat pailit terhadap kreditor konkuren yaitu mempunyai kedudukan yang sama dan dalam hal pembagian sisa harta kreditor konkuren harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional.

UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Dewantari Putri*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.729 KB)

CSR atau yang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi Perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Kegiatan CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama mengetahui bagaimana pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan dalam melakukan CSR, kedua untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan CSR oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dan ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tubanan melalui CSR. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitn Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan adalah melalui perjanjian bawah tangan. Dimana dalam perjanjian tersebut melibatkan PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Tubanan melalui CSR diwujudkan dengan kegiatan Community Empowerment. Adapun program yang dilakukan adalah program SENTER (Sentra Ternak Terpadu), Program Bank Sampah dan Program Cyber Village.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search