Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet in Makassar City Nurjannah Nurjannah; Irwan Misbach; Rahmawati Muin
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 7, No 1 (2021): 11 Articles, Pages 1-180
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v7i1.3331

Abstract

Technological developments affect the changes in a person's consumption level. The existence of a non-cash payment method using an e-Wallet that provides various conveniences is undeniably a disadvantage for its users, especially Muslim consumers; one of them is a wasteful attitude. Wasteful or consumptive behavior is an act prohibited in Islam. This study aimed to reveal and explain the maslahah of Muslim consumer behavior in using e-Wallet. This study was qualitative with a phenomenological approach. The primary data sources came from interviews conducted with e-Wallet users of OVO, GoPay, DANA, ShopeePay, and LinkAja types in Makassar City aged 21-35 and had worked. Additionally, the secondary data sources came from various references, such as books, journals, and other research. The data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The study results indicated that the maslahah of Muslim consumer behavior in Makassar City using e-Wallet was practical in transacting; safe and clean in transactions, save on shopping and be more diligent in a donation. The use of e-Wallet can be categorized at the level of maslahah hajiyyah, whose existence can help the difficulties faced by Muslim consumers.
Gadai Tanah Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Annisa Reski Syamsuri; Sohrah Sohrah; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai tanah pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Staf Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan  Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960