Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Keadilan
Suyoto Suyoto
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN SAKSI PELAPOR (VERBALISAN) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Bella Andreyani; Hidayatullah Hidayatullah; Suyoto Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5576

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi ditinjau dari asas diferensiasi fungsional dan pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah diperoleh, maka akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa, pertama setelah adanya KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional maka kewenangan kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai dominus litis. Oleh sebab itu penerapan asas diferensiasi fungsional menempatkan hubungan penyidik dan penuntut umum harus dilihat dari division of power bukan separation of power. Kedua, kewenangan rangkap jaksa dapat terjadi karena dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan dan secara kultur hukum pelaksana sub sistem peradilan pidana cenderung instansi sentris dan menyebabkan egoisme sektoral yang menyebabkan SPPT tidak terlaksana dengan maksimal.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM MEMPEROLEH PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DI KABUPATEN KUDUS Muhammad Lutfi Hadi Prabowo; Hidayatullah Hidayatullah; Suyoto Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5573

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus dan kendala-kendala yang dihadapi pendamping psikososial dalam proses pelaksanaan pendampingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Setelah data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Kudus sudah diupayakan melalui peran pendamping psikososial dalam menjalankan serangkaian tahapan pendampingan sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi pelaksanaan pendampingan psikososial belum berjalan dengan maksimal, karena kurang adanya dukungan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan anggaran dari Pemerintah Daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai amanat Pasal 22 jo. Pasal 71E Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaksanaan pendampingan psikososial berjalan kurang efektif dalam upaya pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan seksual. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan psikososial meliputi kendala internal dan kendala eksternal.
PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS Sabella Nurul Hidmah; Wiwit Ariyani; Suyoto Suyoto
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9500

Abstract

Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan secara sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.
Co-Authors Bella Andreyani Hidayatullah Hidayatullah Muhammad Lutfi Hadi Prabowo Sabella Nurul Hidmah Wiwit Ariyani, Wiwit