Articles
<![CDATA[Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus ]]>
<![CDATA[Suparnyo, -]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Anggit]]>;
<![CDATA[Ariyani, Wiwit]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.629 KB)
<![CDATA[Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikan langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Utami, Maria Prehatiningsih]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Ariyani, Wiwit]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.358 KB)
|
DOI: 10.24176/sk.v19i1.3223
<![CDATA[Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap beberapa orang, apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum, bewijsvoering dan bewijskracht.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG ]]>
<![CDATA[Nugroho, Cahyo]]>;
<![CDATA[Susilowati, Henny]]>;
<![CDATA[Ariyani, Wiwit]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.245 KB)
|
DOI: 10.24176/sk.v19i1.3222
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.]]>
<![CDATA[Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus ]]>
<![CDATA[- Suparnyo]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikan langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban yang Menjadi Jaminan Kredit pada Koperasi Artha Jaya Kudus ]]>
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>;
<![CDATA[Yusuf Istanto]]>
<![CDATA[ Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 3, No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.819 KB)
|
DOI: 10.24176/mjlm.v3i1.5182
<![CDATA[The objectives of this service are: (i) Reviewing the settlement of civil cases both through the court (litigation) and outside the court (non litigation / out of settlement). The second objective (ii) examines a model for settling civil cases outside the court through non-court mediation. The novelty of this service will seek a settlement model through out-of-court mediation. Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus holding a collateral object in the form of a certificate of ownership of land registered in the name of Warsini is a violation of the law stipulated in Article 372 of the Criminal Code in the form of extortion and threats. In addition to detaining the object of collateral for the Artha Jaya Jekulo Kudus Cooperative, collateralizing the BPR BKK Jati Kudus without the knowledge of the owner is a violation of the law regulated in clause 263 paragraph (1) in the form of forging documents, which faked Warsini's signature on the Credit Agreement between Artha Cooperatives. Jaya Jekulo Kudus with BPR BKK Jati Kudus. The output of this service is the return of certificates belonging to residents of Dukuh Krangit, Terban Village who are still detained at the Artha Jaya Cooperative and third parties, a model for resolving civil cases outside the court through non-court mediation and publication in journals. Keywords: Credit, Legal Assistance, Case Settlement]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Maria Prehatiningsih Utami]]>;
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v19i1.3223
<![CDATA[Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.) ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap beberapa orang, apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum, bewijsvoering dan bewijskracht.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Dermawan Dwi Hartadi]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>;
<![CDATA[Henny Susilowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i2.5579
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN RANDUBLATUNG ]]>
<![CDATA[Cahyo Nugroho]]>;
<![CDATA[Henny Susilowati]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v19i1.3222
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar di Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung” bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya peningkatan tindak pidana penebangan liar, mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Randublatung dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS ]]>
<![CDATA[Sabella Nurul Hidmah]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>;
<![CDATA[Suyoto Suyoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i2.9500
<![CDATA[Artikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan penetapan hakim terkait pinjam pakai barang bukti No.175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang hanya dilaksanakan secara sebagian oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris/sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Konsumen sudah mendapatkan kenyamanan mengonsumsi makanan ringan karena adanya ketentun peraturan untuk membuat perizinan terhadap makanan yang di edarkan dan juga perlindungan hukum dari Pemerintah terkait kasus keracuan, atau bisa menggugat melalui LPKSM Kabupaten Kudus. Pelaksanaan pengawasan Pelaku Usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kudus dilakukan pada toko oleh-oleh yang menjual makanan ringan dan terkadang melakukan kunjungan ke rumah produksi untuk mengechek prosesnya.]]>
