Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.789

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual Integritas: Jurnal Antikorupsi Profita : Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan PERSPEKTIF JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

Mayasari, Ima

Faculty Of Administrative Sciences, University Of Indonesia

Author-ID : 3867062

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia Tresya, Dewi; Mayasari, Ima; Suhendra, Abdul Aziz
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 2-2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2-2 Tahun 2019
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

The National Movement to Save Natural Resources is a joint program of ministries and institutions related to natural resources in Indonesia. This program was initiated, coordinated, and supervised by the Corruption Eradication Commission (CEC) as part of corruption prevention programs. In the National Movement to Save Natural Resources, licensing reform is one of the program priorities. This paper is the result of evaluative research; data were collected through literature study as well as interviews and discussions with relevant stakeholders. This paper is intended to report the progress of the licensing reform program as well as to formulate lessons learned and recommendations for the future.

EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION Mayasari, Ima
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (ex post) untuk melihat apa yang terjadi, dan apaperbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (ex ante) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha (ex post) sementara itu secara prospective (ex ante) hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.

KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Mayasari, Ima
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan reformasi regulasi menjadi elemen kunci dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Reformasi regulasi mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan pasar serta dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi Omnibus Law di Indonesia menjadi daya tarik bagi kalangan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi. Dalam iklim berusaha yang penuh dengan persaingan, kenyataan menunjukkan kondisi regulasi Indonesia sangat banyak (hyper regulation) dan tumpang tindih (overlap) antara satu dan yang lain, serta tidak sesuai lagi dengan keadaan era Revolusi Industri Keempat saat ini. Penelitian ini terfokus pada kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, untuk mendeskripsikan implementasi Omnibus Law di Indonesia, sebagai sarana utama dalam penataan regulasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Omnibus Law penting untuk diterapkan di Indonesia, dan mampu untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang dalam satu Undang-Undang.

Analysis on Fees Exemption Policy of Land and BuildingRights Acquisition in Jakarta Sonya Whisty Yogyandaru; Ima Mayasari
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v4i1.27600

The policy for imposing 0% (zero-percent) Land and Building Title Acquisition Fee in DKI Jakarta Province under Governor Regulation Number 126 of 2017 has been implemented for a period of 4 (four) years. In practice there have been found various advantages and weaknesses in the course of policy implementation. This study aims to describe the result of the evaluation on the implementation of the policy imposing zero-percent of Tax Object Acquisition Value (BPHTB). This study used qualitative descriptive method which suggests the explanation and understanding of the phenomenon in the grant of tax incentive. The outcome from the study reveals that the benefit from the policy is the ease of tax burden for the lower middle class communities to own house in DKI Jakarta and to encourage the acceleration of the land certification. The policy implementation also however implies that many taxpayers avoid the tax by using loophole in the Governor Regulation to enjoy this tax facility.

Cost and Benefit Kebijakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta Sonya Whisty Yogyandaru; Ima Mayasari
Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol 14, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The policy of the imposition of 0% (zero percent) of the Land and Building Tax in DKI Jakarta based on Governor Regulation Number 126 Year 2017 has been implemented for a period of 4 (four) years. In practice the implementation found many advantages and disadvantages of applying the policy. The purpose of this study is to describe the strengths and weaknesses of the implementation of exemption BPHTB policy. This study uses descriptive qualitative methods that provide an explanation and understanding of the phenomena that occur with tax incentives. The results of the study show the advantages of this policy are to ease the tax burden on the middle to lower class of society to be able to have a house in DKI Jakarta and to encourage the acceleration of land certification. While the weakness of applying the policy is that many taxpayers do tax avoidance by utilizing loopholes in the Governor's Regulation to be able to enjoy this taxation facility

Using Model 7-C Protocol in Analyzing Factors Affecting Implementation Corruption Prevention Program in the Regional Tax Revenue Sector Rieza Adhitya Bintana; Ima Mayasari
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.7280

This paper aims to analyze the factors that influence the implementation of the corruption prevention program by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the local tax revenue sector. In order to approach this problem, the theoretical reference from the 7-C Protocol analysis model from Cloete (2018) is used. Qualitative data were collected through interviews and documentation studies from activity reports, research results, and media news, which were analyzed using a post-positivism approach and descriptive analytical research methods. The unit of analysis is the implementer of the corruption prevention program in the regional tax revenue sector, namely the Prevention Task Force at the KPK Coordination and Supervision Directorate (Korsupgah KPK). This study concludes that to find out the factors that influence the implementation of corruption prevention programs in the local tax revenue sector implemented by Korsupgah KPK can be analyzed using the 7-C Protocol analysis model from Cloete (2018) which consists of the variables Content, Context, Commitment, Capacity, Client/Coalition, Communication, and Coordination.

Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta) Syska Naomi Hutagalung; Ima Mayasari
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 8, No 2 (2023): Volume 8 Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v8i2.1398

Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk mengidentifikasi urgensi pembentukan tim percepatan pembangunan dalam pemerintahan melalui studi kasus tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diteliti berupa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan TGUPP Jakarta. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara mendalam (depth interview), studi pustaka (library research) khususnya beberapa peraturan terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), rilis laporan kinerja, serta observasi media untuk mendapatkan data dan informasi dan dianalisis dengan cara non statistic sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) urgensi pembentukan TGUPP disebabkan (a) periode perencanaan dan penganggaran birokrasi pemerintahan yang belum kongruen dengan periode kerja Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, (b) dengan atau tanpa adanya Gubernur, Pelayanan Publik memang harus terus diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun pada sisi lain terdapat Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur yang juga perlu diselenggarakan SKPD bersama-sama dengan Gubernur, dan (c) Periode jabatan Gubernur yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud membutuhkan adanya target yang ketat terhadap implementasi program-program yang dicanangkan. (2) Efektivitas TGUPP terlihat dari permasalahan yang terselesaikan melalui meningkat dari tahun 2018 dan 2019 yang meliputi: (a) jumlah SKD dari 60 menjadi 73, (2) bidang kesejahteraan rakyat dari 12 menjadi 18, (c) bidang sarana dan prasarana kota dan lingkungan hidup dari 11 menjadi 34, dan (d) pemerintahan dari 2 menjadi 9. Hal ini menunjukkan Delivery Unit (DU) dinilai terbukti menjadi akseletor pembangunan khususnya program-program pemerintah di berbagai negara. Dalam konteks Studi kasus di Provinsi DKI Jakarta melalui TGUPP dinilai cukup berhasil dalam membantu Gubernur untuk mengendalikan serta mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan program-program prioritas. Namun, keberadaannya juga menuai polemik dan kontroversi khususnya pada hakikat birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah eksisting.

Analisis Peran Policy Entrepreneur Menggunakan Kingdonâ€™s Multiple Streams dalam Pembentukan Indonesia Investment Authority Amirul Hamidi; Ima Mayasari
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2499

Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti terkait peran tim perumus dalam pembentukan Lembaga Pengelila Investasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran policy entrepreneur dalam mendorong agenda pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang saat ini dikenal dengan Indonesia Investment Authority yang dijelaskan dengan teori Multiple Streams dari Kingdon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan Analisa sumber-sumber terkait. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada peran besar tim perumus dalam mendorong agenda pembentukan INA mulai dari merumuskan masalah, Menyusun dan mengawal perumusan Lembaga Pengelola Investasi hingga menjadi sebuah kebijakan, serta mengontrol kondisi politik dan opini publik sehingga dapat diterima oleh pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia.

Co-Authors Amirul Hamidi Rieza Adhitya Bintana Sonya Whisty Yogyandaru Sonya Whisty Yogyandaru Suhendra, Abdul Aziz Syska Naomi Hutagalung Tresya, Dewi

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search