<![CDATA[Dengan adanya pelimpahan kewenangan urusan kemetrologian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, maka banyak bidang atau unit pelaksana kemetrologian yang berdiri di daerah. Tidak terdapat perubahan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), namun setiap pemerintah daerah memiliki regulasi administrasi dan pelaporan keuangan tersendiri. Oleh karena itu sistem administrasi dan pelaporan keuangan lingkup kemetrologian juga perlu untuk dilakukan penyesuaian. Sejak tahun 2017, UPT Metrologi Legal Kota Bandung telah mengadopsi dan melakukan inovasi pelayanan administrasi tera/tera ulang dari pemerintah provinsi. Beberapa prosedur pengadministrasian dokumen yang masih manual telah dikomputerisasi dengan menggunakan Ms.Excel, namun hal tersebut masih dirasa belum cukup. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut sistem pelayanan administrasi dan keuangan untuk lebih cepat pula, sehingga perlu adanya sebuah sistem informasi untuk mendukungnya. Sistem integrasi administrasi dan keuangan berbasis data internet dirancang untuk membantu meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan adminitrasi dan keuangan tera/tera ulang timbangan di kantor UPT Metrologi Legal Kota Bandung. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah rekapitulasi administrasi dan sinkronasi pelaporan keuangan. Sehingga dengan adanya sistem informasi ini dapat disusun rekomendasi SOP kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan tera/tera ulang yang lebih efektif dan efisien.]]>
