Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Jurnal ADMINISTRATOR Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Media Bina Ilmiah Journal Publicuho Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya PARADUTA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Tolis Mengabdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Muhammad Iqbal
Universitas Madako
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI DAMPAK PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAERAH TAHUN 2010 DI KABUPATEN TOLITOLI Muhammad Iqbal
Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol 2, No 1: Mei
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jti.v2i1.94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak putusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 di Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah oleh KPUD Kabupaten Tolitoli berdasarkan variabel kelayakan teknis, daya dukung politik, dan daya dukung administrasi. Metode penelitian yang digunakana dalah kualitatif dengan jenis penelitian historis. Informan yang dipilih ditentukan dengan purposive sampling dan diperoleh sebanyak 11 orang. Hasil penelitian, 3 dari 4 variabel yang diteliti berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut Eugene Bardach, seluruhnya belum berjalan sesuai yang diharapkan antara fakta dengan teori yang digunakan. Pertama, variabel technical feasibility, yaitu proses terbitnya kedua surat KPU tidak melalui mekanisme atau prosedur benar, terburu-buru, tanpa kajian yang mendalam, dan putusan KPU sebagai penyebab aksi anarkis. Hal ini berdampak langsung pada pengajuan gugatan Aziz Bestari kepada MK untuk meminta penjelasan mengenai status keikutsertaannya dalam pemilukada 2010. Sedangkan, secara tidak langsung hal itu berdampak pada sikap para pendukung paslon kepala daerah yang mudah marah dan melakukan kekerasan dalam pilkada 2015. Kedua, variabel political viability, yaitu putusan KPU justru merusak nilai-nilai harmoni dalam masyarakat, pasal 63 ayat 2 UU No.32/2004 tidak dibuat secara jelas dan sederhana, adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan sikap KPUD yang melakukan pencetakan surat suara baru tanpa menunggu putusan MK. Hal ini berdampak pada pemecatan Anggota KPU Andi Nurpati dan gugurnya paslon kepala daerah di daerah lain setelah penetapan gugurnya paslon Aziz-Amir. Ketiga, variabel administrative operability, yaitu kemampuan pegawai dan komisioner KPUD dalam menyelenggarakan tahapan pemilu masih rendah, kurangnya kegiatan sosialisasi, dan lemahnya koordinasi antara KPUD dengan organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya, rendahnya dukungan pemerintah terhadap KPUD dalam hal finansial, sarana dan prasarana, serta peralatan-peralatan lainnya. Hal ini berdampak pada pelanggaran prosedur atau aturan dalam penyelenggaraan pemilukada 2010 di Kabupaten Tolitoli.Kata kunci:     kelayakan teknis, daya dukung politik, dan daya dukung admninistrasi
Implementasi Kebijakan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bandar Udara Sultan Bantilan Tolitoli Muhammad Iqbal
Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Vol. 1 No. 2 (2022): June 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.112 KB) | DOI: 10.55927/fjss.v1i2.493

Abstract

This study aims to determine the implementation of domestic travel policies by air transportation during the COVID-19 pandemic in breaking its spread at airport of Sultan Bantilan Tolitoli. This type of research is descriptive with a qualitative approach. 6 informants were selected by purposive sampling. Collecting data is through observation, interview and documentation. Furthermore, the stages of data reduction, data presentation, conclusion and verification. Results of the study were analyzed by model of successful policy implementation according to Merilee S. Grindle. Results of the study, the airport of Sultan Bantilan Tolitoli has clearly understood the travel rules by air transportation. However, there was still not enough socialization to prospective passengers. The determination of the high administration fee for rapid antigen and the refusal of vaccination by prospective passengers
Edukasi Pengelolaan Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Muhammad Iqbal; Hasia Marto
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 3 (2022): September
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.3.743-750.2022

Abstract

Sosialisasi dan edukasi pengelolaan keuangan kepada rumah tangga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting terutama pasca krisis pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Tujuan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini untuk memberikan pemahaman dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran kepada KPM PKH Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Metode kegiatan dilakukan secara interaktif-partisipatif dengan melakukan dialog, tanya jawab, dan praktik mengelola keuangan keluarga sendiri. Peserta diikuti 93 orang yang merupakan KPM PKH Kelurahan Nalu. Kegiatan ini mendapat antusias dan respon yang baikdari peserta dan diharapkan dapat dilaksanakan berkelanjutan dengan melibatkan praktisi dan akedemisi sesuai keahlian.
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI LEMBAGA ADAT (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi) Muhammad Iqbal
Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol 4, No 2: November
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jti.v4i2.244

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penanganan  konflik antar warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Tahun 2011. Penelitian dianalisis berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1997 dan teori fungsionalisme konflik Lewis A. Coser. Data penelitian dikumpulkan dari bulan Juli s/d September 2022. Kemudian diolah secara kualitatif dengan tipe penelitian historis (sejarah). Sumber data diperoleh dari studi penelitian terdahulu, cerita para pelaku  dan saksi mata, bukti-bukti autentik berupa catatan resmi kegiatan mediasi, dokumen lembaga adat, foto, surat kabar/ media online, literatur dan undang-undang/peraturan yang berlaku. Informan penelitian terdiri dari: Kepala Desa, ketua lembaga adat, Raja (magau) Kecamatan Dolo, dan masyarakat. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Peran lembaga adat belum berjalan dengan baik saat terjadinya konflik Karawana-Soulowe. Masyarakat kurang yakin lembaga adat dapat mewakili pendapat pihak-pihak yang bertikai kepada pemerintah lokal, karena tidak memiliki kewenangan penuh dalam menangani pertikaian di desa. Partisipasi masyarakat pada adat-istiadat masih ada misalnya upacara adat povunja dalam menyambut masa panen. Hanya saja modernisasi mempengaruhi berkurangnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu (bersaudara dan bersatu) pada masyarakat kaili  yang ada di dua desa tersebut
The Social and Political Aspects of Permanent Housing Provision for Earthquake Tsunami and Liquefaction Casualties in Palu City, Central Sulawesi Nursamsir Nursamsir; Indar Ismail Jamaluddin; Muhammad Iqbal; Ismanto Ismanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 26, No 2 (2022): November
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.54013

Abstract

An earthquake that struck Palu City, Central Sulawesi Province on September 28, 2018 rose potential problems. One of them is the permanent housing (huntap) provision for 6,504 earthquake-affected households. With a descriptive qualitative approach, this research focuses on the social and political aspects of providing permanent housing for disaster victims. Public opinion, both conveyed by refugees targeted for permanent housing and NGO activists and media workers, is expected to improve the policy of providing permanent housing for earthquake victims in Palu. The public hopes that the houses built for earthquake victims are to replace their lost homes and function as a place for psychological recovery. Therefore, the social aspects of housing provision are essential to receive government priorities, such as guaranteeing a sense of security, comfort, and relocated land status. Assistance and advocacy for displaced victims to obtain their rights should be appreciated, exceptionally due to the lack of political function of Regional House of Representative Council (DPRD) roles in guarding disaster victims. Legislators are unable to make a greater effort due to their status as part of the regional government. Simultaneously, the mass media’s attention to housing provisions is still vital for the government to formulate, implement and evaluate its policies. This study also discovered conditions where local governments have limited authority to provide shelter for displaced victims. Centralized government authority forces local governments to rely on the president and his staff.
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN NALU Muhammad Iqbal
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 4: Nopember 2022
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.444 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran sedalam-dalamnya mengenai implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi covid-19 di Kelurahan Nalu. Penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, dan wawancara mendalam kepada 10 informan. Peneliti juga mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur, karya tulis, foto, peraturan, arsip pendamping, sumber data elektronik, dan lain-lain. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Dari 3 (tiga) variabel yang diteliti menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, semuanya belum terpenuhi. Variabel karakteristik masalah, yaitu Bansos PKH dan bantuan komplementaritas dianggap sangat membantu mengurangi beban ekonomi KPM PKH di Kelurahan Nalu selama masa pandemi covid-19. Hanya saja, pelaksanaan kegiatan PKH belum optimal. Variabel karakteristik kebijakan, yaitu meski aturan pelaksanaan penyaluran telah dibuat jelas, namun pelaksanaannya belum sempurna, karena kurangnya koordinasi Bank Penyalur dengan Pelaksana PKH Kelurahan Nalu dan pemerintah setempat. Transporter Bantuan Sosial Beras (BSB) juga dianggap kurang bertanggungjawab menyelesaikan penyaluran beras bagi KPM PKH. Variabel lingkungan kebijakan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat KPM PKH di Kelurahan Nalu masih tergolong miskin dan rentan miskin. Program ini mendapat dukungan publik yang luas. Hanya saja komitmen Bank Penyalur dan Transporter dinilai masih kurang.
DAYA DUKUNG ADMINISTRASI PADA PEMILUKADA (Studi Kasus Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010) Muhammad Iqbal
Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol 5, No 1: Mei
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jti.v5i1.305

Abstract

Putusan KPU yang menggugurkan paslon Aziz-Amir pada pemilukada Kabupaten Tolitoli tahun 2010 setelah meninggalnya Cawabup Amirudin memicu kemarahan bagi para pendukungnya, hingga merusak dan membakar Kantor Pemerintahan dan Surat Suara di sejumlah lokasi.  Dalam kondisi yang tidak diperhitungkan, Komisioner KPUD belum mengkomunikasikan ke bagian Sekretariat mengenai kebutuhan administratif sebagai penunjang putusan KPU, dan  langkah-langkah komunikasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan penelitian untuk mengetahui daya dukung administrasi dalam pemilukada Tolitoli tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian historis, dimana sumber data berasal dari studi penelitian terdahulu, cerita para pelaku asli dan saksi mata terjadinya konflik pemilukada tahun 2010 silam, bukti-bukti autentik berupa arsip/dokumen KPUD, foto, surat kabar, media online, literatur, dan undang-undang/peraturan yang berlaku. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis data menurut B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman. Hasil penelitian, daya dukung administrasi (administrative operability) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tolitoli tahun 2010 belum terpenuhi, ditinjau dari aspek otoritas, komitmen penyelenggara, kapabilitas, dan dukungan organisasi. Kata Kunci: Daya Dukung, Administrasi, Pemilukada Tolitoli 
DAYA DUKUNG POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI HISTORIS KONFLIK PEMILUKADA TOLITOLI TAHUN 2010) Muhammad Iqbal
Journal Publicuho Vol. 6 No. 2 (2023): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i2.115

Abstract

Overlapping KPU decisions regarding the status of Aziz Bestari's participation in the 2010 local leaders election of Tolitoli after his deputy Amirudin passed away at the campaign stage sparked anger and vertically violent conflict. The research aims to determine the political carrying capacity in the 2010 Tolitoli post-conflict local election. The research method used is qualitative with a historical research type, where the data source comes from previous research studies, interview documents, stories of original actors and eyewitnesses to the 2010 post-conflict local election conflict, authentic evidence in the form of KPUD's archives, photos, newspapers, online media, literature, and applicable laws/regulations. The informants were 11 people determined by purposive sampling. Furthermore, the data were analyzed using data analysis techniques according to B. Mathew Miles and A. Michael Huberman. The results of the study, the KPU's decision in the 2010 Tolitoli Regency post-conflict local election damaged the values of harmony in society, the interpretation of Article 63 paragraph 2 of Law No.32/2004 was not easy to understand, especially by the implementor, there was a violation of the election organizers' code of ethics, and the attitude of the KPUD those who print new ballots without waiting for the decision of the Constitutional Court.
Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tolitoli Muhammad Iqbal; Indar Ismail Jamaluddin
Jurnal ADMINISTRATOR Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.862 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan program Satu Data Indonesia, Badan Kepegawaian Negara menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pemutakhiran data mandiri setiap lima tahun sekali, terakhir pada tahun 2021. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui aspek sumber daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tolitoli dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2023 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling. Mereka adalah admin dan user aplikasi SIASN di BKPSDM Kabupaten Tolitoli dan dua pegawai berasal dari instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan pemutakhiran data mandiri PNS di Kabupaten Tolitoli belum memadai. Variabel sumber daya yang dimaksud oleh George Edward III belum terpenuhi dengan baik. Penyebabnya yaitu: kurangnya tenaga pelaksana, peningkatan kapasitas pelaksana belum optimal, ketidakpedulian pegawai, sosialisasi, dan bimbingan diikuti beberapa perwakilan dari instansi, pemeliharaan aplikasi MySAPK dan SIASN yang tidak terjadwal, dan koneksi jaringan internet yang terkadang tidak stabil
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Nalu Mengenai Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Berat Muhammad Iqbal
Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya Vol 1, No 2 (2023): Mei
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jenaka.v1i2.307

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan, bebas dari cercaan,  memperoleh perlindungan hukum, penghidupan yang layak, dan lain-lain, terlebih bagi penyandang disabilitas berat. Dengan dasar itu, penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, tidak terkecuali di Kelurahan Nalu Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, dimana ada sebanyak 14 orang penyandang disabilitas. Tujuannya sosialisasi agar mengubah cara pandang masyarakat ke arah yang lebih baik tentang ‘penyandang disabilitas’. Kegiatan ini berjalan dengan efektif dan efisien dengan dihadiri sebanyak 55  peserta dari 3 lokasi di Kelurahan Nalu. Metode sosialisasi menggunakan model pembelajaran tatap muka, berupa ceramah, bermain peran, diskusi, dan menonton film. Hasilnya, para peserta mulai paham dengan masalah-masalah penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan begitu diharapkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas secara perlahan-lahan terus tumbuh dan menjadi tanggungjawab bersama, tidak hanya keluarga terdekat.Kata Kunci : Pelayanan, Penyandang Disabilitas, Kelurahan Nalu
Co-Authors Abd. Kahar Abdul Wahid Safar Andi Nuraini Andi Nuraini Ayu Lestari Daniati Hi Arsyad Daniati Hi. Arsyad Hasia Marto Indar Ismail Jamaluddin Ismanto Ismanto Masrin Gafar Mohammad Sawir Nursam Nursam Nursifa Nursifa