Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) Junaid Gazalin
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa Junaid Gazalin; La Asiri; Mansur Mansur; Sry Mayunita; Kastan Kastan; Rahmat Wiranto; Jumadil Jumadil; Ranti Ranti; Hanafi Hanafi
Journal of Community Development Vol. 3 No. 1 (2022): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v3i1.62

Abstract

This community service activity (PKM) aims to increase the understanding and ability of the Sandang Pangan Village apparatus, Sampolawa District, South Buton Regency, in village administration governance as regulated by Permendagri No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration and Permendagri No. 20 of 2018 concerning financial management. village. To create regularity in village administration, it is necessary to provide assistance in the preparation of administrative reporting, especially good and correct village financial reporting management. The purpose of community service activities is assistance and guidance to government officials, using the Participatory Learning and Action (PLA) approach or Participatory Learning and Practice Process. PLA is a community empowerment method consisting of a learning process (training, brainstorming, and discussion). The results of this service activity are 1) Village officials have known and understood good and correct village financial reporting management, as evidenced by the results of the training in the form of a draft report document according to the guidelines from the Ministry of Home Affairs regulations. 2) Village administration and village financial reporting so far have not been in accordance with the rules for their preparation, disorganized and irregular that has been carried out by village officials, changed for the better with the creation of a report module that is structured according to village administration. For this reason, efforts to improve the ability of village officials require a scheduled training program so that their competence in preparing report governance will be even better in the future.
Implementasi Good dan Clean Governance dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po-Lima pada Pemerintahan Kota Baubau Junaid Gazalin; La Asiri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.672 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.5987

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana prinsip tata kelola clean and good governance yang merupakan acuan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan pendekatan nilai kearifan lokal Sarapatanguna dengan konsep PO-Lima.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan fenomenologi, Untuk memperoleh data yang benar dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini memakai analisi data melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1). Pelaksaan good dan clean governance dengan pendekatan Po-Lima ini di Kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi sikap dan kepribadian para aparatur pemerintahan dan publik, 2) Terdapat indikasi relevansi antara implementasi good governance dan nilai-nilai PO-Lima yakni : (1). Efektif dan efisien dalam nilai PO-Maamaasiaka (saling menyanyangi), 2). Prinsip transparansi dalam nilai PO- Popiapiara (saling memelihara), 3). Prinsip Orientasi dan bervisi strategis dalam kesepakatan dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat), 4). Prinsip akuntabilitas dalam nilai PO-Maemaeaka (saling menghargai), 5) Prinsip Keadilan, Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai PO-Bhincibhincikikuli (mencubit/saling merasakan)
Dampak Penerapan Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna terhadap Etika Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Baubau La Asiri; Junaid Gazalin
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1151

Abstract

This study aims to explore the value of local wisdom of Sarapatangunake in the implementation of government, especially in the ethics of public servants.how the impact caused by implementing these values. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are Observation, Interview, Documentation and Literature Studies. Techniques Data analysis in research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained in the research are to have a positive impact with the value of Sarapatanguna Wisdom (Pomaamasiaka; PopiapiaraPomaemaeya and Poangka-angkataka) are philosophical values embedded in cultural values that are full of meanings in the life of the Buton people that teach the importance of moral values that are applied to the implementation of government mainly in public servicescan foster mental attitudes, good morals so that the implementation of Government Ethics can improve the achievement of organizational performance is reflected in the attitude of government officials, especially in good and correct behavior in accordance with the values of primacy related to the nature, dignity, and dignity, problems of decency and decency reflected in the behavior of officials.
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS KARANG TARUNA DALAM PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KINERJA ORGANISASI Junaid Gazalin; La Asiri; Ade Rahman; Hengky Hengky
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.14874

Abstract

Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang menjadi wadah untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembinaan, pembangunan, dan pengembangan para generasi muda di bidang kesejahteraan sosial. Kesadaran akan pentingnya peran dari organisasi kepemudaan tersebut dapat menjadi sebuah fondasi dalam membangun semangat berorganisasi yang profesional dalam desa tetapi untuk menjadi profesional dibutuhkan panduan dan arah kerja organisasi Karang Taruna. Dalam panduan tersebut maka dibutuhkan pendampingan peningkatan kapasitas pengurus dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah pelatihan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan tim untuk memberikan solusi yang dihadapi dalam pembinaan organisasi dengan metode yang digunakan adalah dengan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) atau Participatory Learning and Practice Process. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses pembelajaran (pelatihan, brainstorming, dan diskusi).dari hasil pelatihan ini didapatkan. Hasil pelatihan ini peserta memahami dan mengetahui serta membuat sebuah Produk hukum seperti dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Standar Operasional Prosedur (SOP. Pengurus Karang Taruna juga mampu melakukan cara Penyusunan SOP menjadi sebuah dokumen yang dbukukan sehingga dalam pergantian pengurus kedepan bisa menjadi panduan kerja dalam berorganisasi
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PADA EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI TELUK LASONGKO KABUPATEN BUTON Sry Mayunita; Junaid Gazalin; Wa Nur Fida
SOROT : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FASTIKOM) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/sorot.v2i1.4122

Abstract

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem hutan mangrove bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat, menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, baik dalam bentuk aksi nyata maupun dalam bentuk aturan aturan lokal, serta untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan melakukan survei (pengambilan informasi) tentang persepsi masyarakat tentang dinamika iklim dan perubahan iklim. Selanjutnya mengenalkan program pegendalian dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim melalui penyuluhan, serta membentuk Forum Discussion Group (FGD). Hasil dari kegiatan ini adalah dapat memberikan stimulus kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya antisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan langkah adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI PADA KABUPATEN KONAWE SELATAN, SULAWESI TENGGARA) Sry Mayunita; Junaid Gazalin; Feramita Hasani Boby
TheJournalish: Social and Government Vol. 4 No. 2 (2023): social and government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v4i2.479

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perkawinan usia anak dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional study dengan sampel penelitian sebanyak 33 infroman yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari informan pemerintah dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak secara keseluruhan berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari ketercapaian variabel dalam menganalisis implementasi menggunakan teori Edward III, yaitu (1) variabel komunikasi menunjukkan bahwa transmisi, kejelasan, dan konsistensi program telah berjalan secara optimal, meskipun pada transimis kebijakan perlu juga memperhatikan koordinasi dan sosialisasi hingga ke tingkat lapisan masyarakat paling rendah, (2) variabel sumber menunjukkan bahwa sumber daya manusia, informasi dan kewenangan telah terpenuhi, (3) variabel sikap dan disposisi pelaksana menunjukkan bahwa kognisi, arahan, dan respons menunjukkan hasil yang optimal, dan (4) variabel struktur birokrasi juga menunjukkan hasil optimal, karena adanya teknis pelaksaan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak sebagai wujud pedoman pelaksanaan kebijakan.
Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Milenial Dalam Partisipasi Kepemiluan Nofianti; Ratna; Astuti; Junaid Gazalin
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 2 (2024): Februari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/gmt1sh80

Abstract

Pemuda adalah agen perubahan yang harus terus memperjuangkan prinsip negara Indonesia dan harus mampu mengatur proses transisi demokrasi ke arah yang lebih baik, khususnya mampu mengawal pelaksanaan proses politik yang berkeadilan. Agar suatu negara maju, pemudanya harus berkualitas tinggi, maka salah satu tugas vital mereka adalah melek politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, yaitu dengan mencari berbagai referensi tentang keterlibatan pemilih Milenial di Indonesia, baik dari buku maupun jurnal ilmiah. Dalam hal menjaga semangat demokrasi agar tetap tumbuh di kalangan generasi milenial, temuan studi ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial sangat berpengaruh terhadap sejauh mana seorang caleg dapat terpilih. Luaran dan manfaat dari penerapan sosialisasi ini adalah mampu menumbuhkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. bekerja langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon mitra yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya.