Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton) La Asiri
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i2.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa fungsi DPRD pada proses pengawasan kebijakan daerah, melalui proses diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan kebijakan daerah, dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memmengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan kebijakan daerah yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
Evaluasi Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buton La Asiri Aris Aris
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v3i1.582

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi Dunn (2012:728), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsifitas. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif, dalam pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling. Adapun teknik yang peneliti gunakan adalah wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data lapangan. Komponen dalam analisis data diantaranya, reduksi data, display data, mengelompokkan data, dan menyimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian data dapat disimpulkan bahwa program KTP-el sudah dicapai namun belum maksimal, dimana masih banyaknya ketidaksesuaian NIK di Kartu Keluarga dengan KTP-el, kemudian seiring dengan kekosongan balngko KTP-el menyebabkan pelayanan menjadi terlambat dan banyaknya data duplicated record karena belum adanya pengecekkan biometrik. Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan perlunya ditambahkan aplikasi untuk cek biometrik supaya lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton La Asiri
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v3i2.843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui serangkain wawancar dan observasi terhadap pihak yang relevan dengan kajian penelitian, yang kemudian data dianalisis melalui metode interaktif yang lazim dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses mitigasi bencana dapat digambarkan sebagai berikut; 1) Kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik, hanya saja saran dan prasarana pendukung terbatas; 2) Pelaksanaan mitigasi bencana berjalan baik, hal ini didukung dengan adanya peta rawan bencana serta partisipasi masyarakat sadar dan tanggap bencana; 3) Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran belum maksimal; sedangkan tahap 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan kewenangan dari instansi lain, dalam hal ini Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa Junaid Gazalin; La Asiri; Mansur Mansur; Sry Mayunita; Kastan Kastan; Rahmat Wiranto; Jumadil Jumadil; Ranti Ranti; Hanafi Hanafi
Journal of Community Development Vol. 3 No. 1 (2022): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v3i1.62

Abstract

This community service activity (PKM) aims to increase the understanding and ability of the Sandang Pangan Village apparatus, Sampolawa District, South Buton Regency, in village administration governance as regulated by Permendagri No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Village Government Administration and Permendagri No. 20 of 2018 concerning financial management. village. To create regularity in village administration, it is necessary to provide assistance in the preparation of administrative reporting, especially good and correct village financial reporting management. The purpose of community service activities is assistance and guidance to government officials, using the Participatory Learning and Action (PLA) approach or Participatory Learning and Practice Process. PLA is a community empowerment method consisting of a learning process (training, brainstorming, and discussion). The results of this service activity are 1) Village officials have known and understood good and correct village financial reporting management, as evidenced by the results of the training in the form of a draft report document according to the guidelines from the Ministry of Home Affairs regulations. 2) Village administration and village financial reporting so far have not been in accordance with the rules for their preparation, disorganized and irregular that has been carried out by village officials, changed for the better with the creation of a report module that is structured according to village administration. For this reason, efforts to improve the ability of village officials require a scheduled training program so that their competence in preparing report governance will be even better in the future.
Implementasi Good dan Clean Governance dengan Pendekatan Nilai-Nilai Po-Lima pada Pemerintahan Kota Baubau Junaid Gazalin; La Asiri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.672 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.5987

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana prinsip tata kelola clean and good governance yang merupakan acuan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan pendekatan nilai kearifan lokal Sarapatanguna dengan konsep PO-Lima.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan fenomenologi, Untuk memperoleh data yang benar dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data dalam penelitian ini memakai analisi data melalui reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1). Pelaksaan good dan clean governance dengan pendekatan Po-Lima ini di Kota Baubau cukup berhasil mempengaruhi sikap dan kepribadian para aparatur pemerintahan dan publik, 2) Terdapat indikasi relevansi antara implementasi good governance dan nilai-nilai PO-Lima yakni : (1). Efektif dan efisien dalam nilai PO-Maamaasiaka (saling menyanyangi), 2). Prinsip transparansi dalam nilai PO- Popiapiara (saling memelihara), 3). Prinsip Orientasi dan bervisi strategis dalam kesepakatan dalam nilai PO-Angkaangkataka (saling mengangkat martabat), 4). Prinsip akuntabilitas dalam nilai PO-Maemaeaka (saling menghargai), 5) Prinsip Keadilan, Partisipasi dan aturan hukum dalam nilai PO-Bhincibhincikikuli (mencubit/saling merasakan)
Dampak Penerapan Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna terhadap Etika Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Baubau La Asiri; Junaid Gazalin
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1151

Abstract

This study aims to explore the value of local wisdom of Sarapatangunake in the implementation of government, especially in the ethics of public servants.how the impact caused by implementing these values. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are Observation, Interview, Documentation and Literature Studies. Techniques Data analysis in research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained in the research are to have a positive impact with the value of Sarapatanguna Wisdom (Pomaamasiaka; PopiapiaraPomaemaeya and Poangka-angkataka) are philosophical values embedded in cultural values that are full of meanings in the life of the Buton people that teach the importance of moral values that are applied to the implementation of government mainly in public servicescan foster mental attitudes, good morals so that the implementation of Government Ethics can improve the achievement of organizational performance is reflected in the attitude of government officials, especially in good and correct behavior in accordance with the values of primacy related to the nature, dignity, and dignity, problems of decency and decency reflected in the behavior of officials.
Best Practice Kinerja Aparatur dalam Mekanisme Pengelolahan Sampah di Kabupaten Buton junaid Gazalin; La Asiri
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 2 No. 1 (2024): In Progress
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijmst.v2i1.245

Abstract

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Untuk itu dalam hal pengelolaan persampahan dilaksanakan secara maksimal tentunya harus didukung oleh sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Tantangan terbesar bagian sumber daya manusia saat ini karena tuntutan dan perubahan dunia yang membutuhkan talenta terbaik untuk memenangkan persaingan.Untuk itu dibutuhkan cara Best practice (praktik terbaik/talenta manajemen) sebagai suatu cara paling efisien (upaya paling sedikit) dan efektif (hasil terbaik) untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan best practice kinerja aparatur dalam mekanisme pengelolaan sampah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatankualitatif. Teknikpengumpulandata yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. TeknikAnalisisdatadalam penelitian yaitu reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Berdasarkan penilaian kinerja dengan menggunakan parameter kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan Kepemimpinan menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja setidaknya harus mengacu pada Standar Operasional Pengelolaan yang sudah ditetapkan.
Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Samsul Samsul; La Gurusi; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; Dedi Purnama; Iman Sartoni Baidi; La Ode Muhammad Muzli; Abimayu Abimayu; La Pande Jurumai
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 1 No 02 (2023): Edisi Juni Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i02.224

Abstract

Ketentuan UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya terwujud dan  masih terdapat tantangan dalam penerapannya. salah satu faktor penghambat terlaksananya undang-undang tersebut yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada umumnya mayarakat belum familiar dengan Bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan dalam pengebadian ini yaitu agar masyarakat yang berada di Desa Kondowa mengetahui adanya akases pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin dan permohon bantuan hukum ditujukan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penggunaan metode dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dengan menjelaskan kepada masyarakat Desa Kondowa tentang pemahaman bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, hak-hak serta kewajiban bagi yang menerima bantuan hukum, selain itu larangan serta sanksi yang memberikan bantuan hukum. Penyuluhan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilasanakan kegiatan penyuluhan yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat serta sangat bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Watiginanda Samsul Samsul; La Gurusi; Eko Satria; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; La Pande Jurumai; Dandi Kurnianto; La Adilani
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 2 No 01 (2023): Edisi Desember Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v2i01.445

Abstract

One of the objectives of rural development, as emphasized in Article 78, paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the development of local economic potentials and the sustainable utilization of natural resources and the environment. The development and enhancement of local economic potentials can realize the economic self-reliance of the village. Watiginanda Village needs to undertake strategic initiatives, including the development and improvement of the local economy. Community service is conducted through the method of data collection and mapping of the local economic potentials of Watiginanda Village, which can be built and developed by the village government. In conclusion, Watiginanda Village has local potentials that can elevate its status from a developing village to an advanced village, including agricultural, fisheries, and tourism potentials. Key Word: Self-reliance, development, and local economy