Iza Rumesten
Faculty of Law, Sriwijaya University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Ahsanul Rizky Ramadhan; Firman Muntaqo; Iza Rumesten
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1799

Abstract

Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilinya sendiri. Namun, saat ini masih ada oraang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena diadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismipulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanh terlantar menurt Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tenang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetpan tanah terlantar. Akbat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara.
Phenomenon of the Increasing Single Candidates and Backsliding Democratic Values in Indonesia Febrian Febrian; Iza Rumesten; Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh; Neisa Angrum Adisti
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 3, DECEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i3.2880

Abstract

One interesting thing to discuss regarding the holding of regional head elections in 2020 is the increasing number of single candidates participating in democracy contestation. This article offers a comprehensive assessment of the theoretical and practical connections between the number of single candidates in holding regional head elections to the weakening of democratic values in regional head elections. The research methodology adopted for this research was normative. The results show that the factors causing the increase in the number of single candidates are the high threshold that must be met by political parties, an expensive political dowry, and the failure of political parties in carrying out the regeneration function. The increasing number of single candidates in regional head elections is synonymous with the decline in democratic values because the closure of the freedom space for the people to choose candidates. A single pair of candidates will close the freedom space for the people to elect their candidate for leader. A single pair of candidates in regional head elections can close the freedom space for the people to know and discuss the vision, mission, and work program of the single candidate pair. A single candidate in the regional head election is a violation of human rights because it has the potential to block the opportunity for the lower middle class to compete in the elections. The regional head elections with a single candidate will limit broader community participation.