<![CDATA[ABSTRAKPrinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Masalah ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikemukakan pula oleh Supandi dalam penelitian disertasinya, masih sering terjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Pertama, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, faktor amar putusan hakim yang tidak berani mencantumkan pembayaran uang paksa apabila pejabat TUN yang bersangkuan tidak melaksanakan putusan Pengadilan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang jelas, dan Ketiga, adalah faktor kepatuhan Pejabat TUN dalam menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Pejabat Negara, Pemerintahan, administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara ABSTRAKThe principle of a state administrative court, to place judicial control in good governance is biased in the Indonesian constitutional system. If a state administration court decision does not have an executive power, how can the law and the public be able to oversee the administration of the government carried out by state administration officials. The problem of non-compliance of the State Administration Agency or Official in implementing the decision of the State Administrative Court was also raised by Supandi in his dissertation research, there were still frequent decisions of the State Administrative Court that were not implemented / obeyed by the relevant State Administration Officer, so that it could lead to legal uncertainty in governance and development. Several factors cause the weak execution of the decisions of the State Administrative Court that have permanent legal force,namely: First, the absence of legal rules that force the State Administrative Officer to implement the court decisions that have permanent legal force. Second, the factor of the judge's decision that does not dare to include forced payment if the state administrative officer in question does not implement the Court's decision, and Third, is the compliance factor of the state administration official in carrying out the court's decision which has permanent legal force. Keywords : Decree of State Administration, State Officials, Government, Administration, State Administrative Court]]>
