Garuda - Garba Rujukan Digital

AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEGAWAI NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt) Chrisya Nadine Immanuella; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjaga kepentingan klien dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan bantuannya. Notaris sendiri dapat rangkap jabatan sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sertifikat milik klien Notaris maupun PPAT merupakan salah satu yang harus dijaga dengan baik oleh Notaris dan PPAT. Namun, apabila seorang pegawai kantor Notaris atau PPAT memberikan sertifikat kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan mereka, maka perbuatan pegawai tersebut mengakibatkan Notaris atau PPAT tidak dapat memenuhi kewajiban profesinya. Perbuatan pegawai tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi seorang Notaris atau PPAT apabila pegawai kantornya melakukan pemberian sertifikat milik klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan Notaris.Â Kata kunci: Notaris, PPAT, Kewajiban, Sertifikat, Klien, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pegawai.Â AbstractÂ One of the obligations of a Notary under Undang-Undang Jabatan Notaris is to protect the interests of the parties involved in legal actions. Notaries must protect the interests of clients in carrying out legal actions with their assistance. The Notary himself can hold concurrent positions as a Land Deed Official or PPAT as regulated in Article 7 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendment to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Deed Official. The certificate belonging to the Notary and PPAT clients is one that must be maintained properly by the Notary and PPAT. However, if an employee of the Notary's office or PPAT gives a certificate to someone other than the client without their knowledge, then the employee's actions result in the Notary or PPAT being unable to fulfill their professional obligations. The employee's actions can be said to be against the law. Therefore, it is necessary to further analyze the legal protection for a Notary or PPAT if his office employee gives the client's certificate to another person without the Notary's knowledge.Â Keywords: Notary, Land Deed Official, Obligations, Certificates, Clients, Tort, and Employees.

Legal Assistance as Workers Rights in the Banking Industry I Made Arta Negara; Siti Hajati Hoesin
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.5805

Law in Indonesia guarantees legal protection for workers. However, its existence does not necessarily mean that employment problems do not occur. So that the presence of Legal Aid is considered very important for a country with the principle of equality before the law. Therefore, there is a right that will be obtained by all levels of Indonesian society, namely equality before the law. This study aims to examine legal aid as a worker's right in the banking industry. This type of research is normative law research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data and referring to legal concepts. The results of this study that the implementation of legal aid will be very helpful when workers in the banking industry are faced with legal cases or with a collection of state instruments that carry out judicial power and court proceedings. Every worker/labor has the right to get protection on to safety and health work; Moral and decency; and Treatment which in accordance with dignity and dignity man as well as values religion.

Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN BKT Putri Yollanda; Siti Hajati Hoesin
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.693 KB)

Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Pada dasarnya seorang notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol tersebut wajib dialihkan dalam hal notaris cuti maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya telah dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menerangkan notaris sebagai pemegang protokol memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol yang diserahkan kepadanya. Terhadap pembatalan akta, Notaris penerima protokol pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuat olehnya. Kata kunci : Akta Notaris, Protokol Notaris, kewenangan Notaris Pemegang Protokol

Akibat Hukum Pembuatan Salinan Yang Berbeda Dengan Minuta Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/PN JKT-SEL Rifki Zhaputra Ilham; Siti Hajati Hoesin; Mohamad Fajri Mekka Putra
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.426 KB)

Bermula dari Tn. RS yang menuntut Ny. EH selaku notaris bahwa salinan akta yang dibuat oleh Ny. EH memiliki perbedaan dengan minuta akta sehingga dianggap merugikan penghadap. Tn. RS mengajukan tuntutan beberapa kali hingga kasus ini dianggap ne bis in idem. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak yang salinan aktanya tidak sesuai dengan minuta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20 /Pdt.G/2017/Pn Jkt-Sel dan menganalisis perbuatan notaris yang membuat salinan akta berbeda dengan minuta serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Selain itu digunakan juga pendekatan kepustakaan (library research) dengan ditetapkannya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum kepada Pemilik hak yang dalam kasus ini merupakan penggugat, diberikan hak-haknya untuk menuntut dan menyampaikan gugatan serta dalil-dalil yang ingin disampaikan berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan. Pemilik hak juga diberikan haknya untuk menuntut ganti rugi yang diinginkan sesuai dengan besar kerugian yang dialami. (2) Kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta merupakan kesalahan substansial, sehingga notaris bertanggung jawab dengan adanya sanksi penyerahan wewenang kepada notaris pengganti, serta pemberhentian selama waktu yang ditentukan. Penghadap perlu mengetahui hak yang dimiliki dan notaris wajib menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kata kunci : minuta akta, salinan akta, notaris, akibat hukum

Keabsahan Akta Kuasa Yang Telah Dicabut Dalam Hal Hibah Saham Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Rachel Pinasti Satyawinedhar; Siti Hajati Hoesin; Mohamad Fajri Mekka Putra
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.297 KB)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya tidak sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Sering kita jumpai juga permasalahan dalam praktek tindakan seseorang yang beritikad tidak baik, contohnya seperti yang akan penulis bahas dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dibuatkan pencabutan kuasa namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah problem solution. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal. Kata Kunci: Pencabutan Kuasa, Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum

Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY Andhika Mediantara Primayoga; Siti Hajati Hoesin; Mohamad Fajri Mekka Putra
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.007 KB)

Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan hukum, dibantu bahan hukum sekunder. Hasil analisis disimpulkan bahwa pemberhentian pengurus yayasan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun anggaran dasar yayasan, yang seluruhnya telah dipatuhi dalam proses pemberhentian pengurus Yayasan SHT. Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya. Kata kunci : pemberhentian organ yayasan, tanggung jawab notaris, turut tergugat

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search