Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Law and Justice Lex Scientia Law Review Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Media of Law and Sharia Yuridika Strata Law Review Law and Justice
Muh Endriyo Susila
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia, 55813
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)

 1 
Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya Yola Karelina; Muh. Endriyo Susila
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v2i2.12422

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebagian pelaku bahkan menganggap pencurian merupakan pekerjaannya. Karena sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera, banyak pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya atau disebut juga residivis. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian dan bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya. Penelitian yang bersifat yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya adalah faktor ekonomi. Terkait pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian, tidak ada perbedaan khusus. Sama halnya dengan narapidana umumnya, pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan.
Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari Indra Hafit Zahrulswendar; Muh. Endriyo Susila; Tanto Lailam
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17476

Abstract

Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenang-wenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-Kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul Sidik Ilmiawan; Muh. Endriyo Susila
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17475

Abstract

Perkembangan kehidupan sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupan sosialnya, namun di sisi lain banyak tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan dan sedang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Bantul adalah pencurian di area kos-kosan. Banyak warga yang melaporkan kehilangan, padahal laporan sebelumnya belum menemui titik terang dan belum terungkap siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu mengenai bagaimana peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul dan hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan wilayah hukum Polres Bantul. Penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu yuridis dan empiris. Data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mencari data dan informasi di lokasi relevan terkait topik penelitian dengan studi pustaka, studi lapangan dengan cara wawancara, dan internet. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif. Upaya yang dilakukan Polres Bantul dalam rangka penegakan hukumnya diantaranya melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Polres Bantul dalam penegakan hukumnya tidak lepas dari hambatan, bahwasannya hambatan tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal
Co-Authors Dwilani Irrynta Fandi Ahmad Fahreza Husna Husna Indra Firmansyah Indra Hafit Zahrulswendar Indra Hafit Zahrulswendar Ming Hsi Sung Putra Aji Widya P. Rizaldy Anggriawan Rizaldy Anggriawan Sidik Ilmiawan Tanto Lailam Tanto Lailam Yeni Widowaty Yola Karelina