Andi Patta Yusuf
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR / BPN ) KABUPATEN MAROS Andi Patta Yusuf; Muh. Akmal Ibrahim; Syahribulan Syahribulan
SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1579

Abstract

Bureaucratic Reform in Public Service has been known in this case the land service is still convoluted and the process spent a long time indicating not yet in accordance with procedure established by BPN. This study aims to examine the implementation of bureaucracy reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency based on Bureaucratic Reform Strategy. This research uses qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data. The result of the research shows that the implementation of bureaucratic reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency can not reach the public service in the field of land according to the procedure as determined by the head of national land agency about service standard and land arrangements in land certificate management, this is caused by many priority programs given directly from the center in addition to the routine services faced to make the workload over due to the availability of human resources in this case the employee of the meter there are only seven people while the land who want to be measured that the number of fields is quite large approximately + 9354 fields every year and in the implementation of reforms in areas that can not be done that is recruitment of employees. Recruitment of these employees is the authority of the center so that it can hinder land services to the community.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE NOMOR 43 TAHUN 2012 DALAM PEMBINAAN ATLET ALETIK DI KABUPATEN MERAUKE Paul Adryani Moento; Imelda Laode; Andi Patta Yusuf
SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1582

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana ada 10 informan yang di wawancarai untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten meraukesudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi atlit atletik Kabupaten Merauke. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa mengurangi motivasi atlit dalam berprestasi yaitu seperti kurangnya fasilitas penunjang para atlit, lambannya pencairan uang tunjangan atlit, dan jaminan pekerjaan bagi atlit berprestasi yang masih menganggur juga belum ada.
Kualitas Pelayanan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Andi Patta Yusuf; Albertus Yosep Maturan; Dapot Pardamean Saragih
SOCIETAS Vol 9 No 1 (2020): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v9i1.2780

Abstract

The certificate service process has problems.The research objectives explain how the quality of publicservice.Qualitative research methods.Primary and secondary data sources.Data collectiontechniques; Observations, interviews, documentation and poll questions.Data analysis techniques;Reduction, presentation, verification or conclusion.Research results, First Process-Related quality ofpublic service shows good process effort but not maximally due to the interconnectedness of theprocess are still many problems that arise as a complex problem, Both Outcomes-Relatedimplementation PTSL applied based on the service system No.1 the year 2010 about standards ofservice and land arrangement by human resources of each task and responsibility for the workload,some of the SDM has a knowledge directly proportional to his education, such as educated SD,SMA/SMK, D1, D3, D4, and S1.Some SDM conditions have not demonstrated professionalism in whichthere are problems of the, Third Image-Related service is trusted to inform the implementation of PTSLstarting in January 2019 precisely in the land office and each village opened to the public for us toreceive a target land bid as many as 6,800 land fields, but For Land Fields Map (PBT) amounted to1,500 fields and the other 5,300 land areas are certified one includes Merauke regency.The publictrust is full of pique with what inconsistency is promised timeliness Issuance of delayed certificatesexperienced protracted applicants until the end of the year 2019 there has been no point of clarity.
Upaya Birokrasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Taman Nasional Wasur Andi Patta Yusuf; Dapot Pardamean Saragih
SOCIETAS Vol 10 No 1 (2021): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v10i1.3263

Abstract

Taman Nasional Wasur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya.Pada saat iniumumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaituperburuan hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan seperti datamenunjukkan kejadian kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api diTaman Nasional Wasur (TNW) Merauke. Permasalahan tersebut merupakan aktivitas masyarakat secarameramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopan perekonomian keluarga. Keberadaan TamanNasional Wasur disyaratkan birokrasi pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat sekitar tamannasional wasur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalampemberdayaan masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dataprimer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angketpertanyaan secara mendalam.Teknik Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan danmenyimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaankepada masyarakat sekitar taman nasional wasur terdapat beberapa upaya dilakukan dengan adanyakegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pemberian bantuan pengembagan usahaekonomi produktif, mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek danpengembangan usaha jasa wisata. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan nilai tambahterhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusakhutan yang dilindungi menjadi aktivitas pembangunan masyarakat
Good Governance Dalam Pemerintahan Paul Adryani Moento; Firman Firman; Andi Patta Yusuf
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1985

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke sudah optimal yang di lihat dari beberapa aspek yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum. Dari segi akuntabilitas menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Distrik Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya. Dari aspek transparansi menunjukkan bahwa Kantor Distrik Merauke dalam hal memberikan informasi sangat terbuka karena masyarakat yang sedang mengurus surat-surat administrasi atau KTP yang belum mengetahui syarat-syarat pengurusan pegawai Kantor Distrik Merauke langsung memberitahukan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari aspek partisipasi masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi dalam penerapan good governance. Penegakan hukum yang berlaku di Kantor Distrik Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala Distrik. Jika pegawai yang menyalahi aturan tersebut tidak bisa di tangani langsung di serahkan kepada Sekertaris Daerah untuk ditindak lanjuti.
Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Dapot Pardamean Saragih; Andi Patta Yusuf; Aenal Fuad Adam
Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1987

Abstract

Pengawasan proses melestarikan Sumber Daya Alam menemui beberapa persoalan yang terjadi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke. Data analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Melestarikan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Merauke sudah optimal yang dilihat dari segi waktu pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) Pengawasan Preventif yang menunjukkan bahwa para pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke sangat mempertanggungjawabkan semua hasil kerjanya; 2) Pengawasan Berkala yang menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke dalam hal memberikan pengawasan secara berkala sudah berjalan dengan baik; 3) Pengawasan Mendadak sudah dilakukan BKSDA guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada; 4) Pengawasan Melekat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada di BKSDA, dan 5) Pengawasan Saat Proses Dilakukan sudah sangat sering dilakukan oleh atasan kepada bawahanya guna melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan ditutupi. Penegakan hukum yang berlaku di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Merauke yakni berupa teguran-teguran yang langsung diberikan oleh Kepala BKSDA dan diberlakukanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tupoksi BKSDA.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR / BPN ) KABUPATEN MAROS Andi Patta Yusuf; Muh. Akmal Ibrahim; Syahribulan Syahribulan
Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1579

Abstract

Bureaucratic Reform in Public Service has been known in this case the land service is still convoluted and the process spent a long time indicating not yet in accordance with procedure established by BPN. This study aims to examine the implementation of bureaucracy reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency based on Bureaucratic Reform Strategy. This research uses qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data. The result of the research shows that the implementation of bureaucratic reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency can not reach the public service in the field of land according to the procedure as determined by the head of national land agency about service standard and land arrangements in land certificate management, this is caused by many priority programs given directly from the center in addition to the routine services faced to make the workload over due to the availability of human resources in this case the employee of the meter there are only seven people while the land who want to be measured that the number of fields is quite large approximately + 9354 fields every year and in the implementation of reforms in areas that can not be done that is recruitment of employees. Recruitment of these employees is the authority of the center so that it can hinder land services to the community.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE NOMOR 43 TAHUN 2012 DALAM PEMBINAAN ATLET ALETIK DI KABUPATEN MERAUKE Paul Adryani Moento; Imelda Laode; Andi Patta Yusuf
Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1582

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana ada 10 informan yang di wawancarai untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten meraukesudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi atlit atletik Kabupaten Merauke. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa mengurangi motivasi atlit dalam berprestasi yaitu seperti kurangnya fasilitas penunjang para atlit, lambannya pencairan uang tunjangan atlit, dan jaminan pekerjaan bagi atlit berprestasi yang masih menganggur juga belum ada.
Kualitas Pelayanan Program Prioritas Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Andi Patta Yusuf; Albertus Yosep Maturan; Dapot Pardamean Saragih
Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 9 No 1 (2020): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v9i1.2780

Abstract

The certificate service process has problems.The research objectives explain how the quality of publicservice.Qualitative research methods.Primary and secondary data sources.Data collectiontechniques; Observations, interviews, documentation and poll questions.Data analysis techniques;Reduction, presentation, verification or conclusion.Research results, First Process-Related quality ofpublic service shows good process effort but not maximally due to the interconnectedness of theprocess are still many problems that arise as a complex problem, Both Outcomes-Relatedimplementation PTSL applied based on the service system No.1 the year 2010 about standards ofservice and land arrangement by human resources of each task and responsibility for the workload,some of the SDM has a knowledge directly proportional to his education, such as educated SD,SMA/SMK, D1, D3, D4, and S1.Some SDM conditions have not demonstrated professionalism in whichthere are problems of the, Third Image-Related service is trusted to inform the implementation of PTSLstarting in January 2019 precisely in the land office and each village opened to the public for us toreceive a target land bid as many as 6,800 land fields, but For Land Fields Map (PBT) amounted to1,500 fields and the other 5,300 land areas are certified one includes Merauke regency.The publictrust is full of pique with what inconsistency is promised timeliness Issuance of delayed certificatesexperienced protracted applicants until the end of the year 2019 there has been no point of clarity.
Upaya Birokrasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Taman Nasional Wasur Andi Patta Yusuf; Dapot Pardamean Saragih
Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 10 No 1 (2021): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v10i1.3263

Abstract

Taman Nasional Wasur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melekat didalamnya.Pada saat iniumumnya mengalami berbagai permasalahan dihadapi dimana telah terekam dalam media informasi yaituperburuan hewan sejenis kanguru, rusa, cenderawasih dan pembakaran di wilayah hutan seperti datamenunjukkan kejadian kebakaran hutan sejak agustus hingga september 2019 ada sekitar 44 titik api diTaman Nasional Wasur (TNW) Merauke. Permasalahan tersebut merupakan aktivitas masyarakat secarameramu dalam melangsungkan hidupnya untuk menopan perekonomian keluarga. Keberadaan TamanNasional Wasur disyaratkan birokrasi pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat sekitar tamannasional wasur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya birokrasi pemerintah dalampemberdayaan masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber dataprimer dan sekunder. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan angketpertanyaan secara mendalam.Teknik Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan danmenyimpulkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya birokrasi pemerintah dalam pemberdayaankepada masyarakat sekitar taman nasional wasur terdapat beberapa upaya dilakukan dengan adanyakegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat seperti: pemberian bantuan pengembagan usahaekonomi produktif, mengola penyulingan minyak kayu putih dan mengelola budidaya anggrek danpengembangan usaha jasa wisata. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memberikan nilai tambahterhadap perekonomian masyarakat lokal dan mengalihkan aktivitas masyarakat sebelumnya merusakhutan yang dilindungi menjadi aktivitas pembangunan masyarakat