<![CDATA[Dalam praktek bentuknya pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja yaitu dengan membuat permohonan secara tertulis dan dibuat atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan / intimidasi dari pengusaha. Namun yang terjadi adalah pekerja/buruh diminta mengundurkan diri secara sukarela meskipun status kepegawaian sudah tetap. Hal ini dikarenakan Bank meminta kepada pekerja/buruh mengundurkan diri secara sukarela dikarenakan target dari Bank yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi targetnya. Adapun yang terjadi adalah pada Bank Bank BPR Pekanbaru, Bank Panin, Bank Mega Syariah. Jika terdapat indikasi tekanan /intimidasi dari pengusaha, secara hukum bukan PHK oleh pekerja/buruh, tetapi PHK oleh pengusaha. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal pemberian hak pekerja/buruh yang terkena PHK oleh pengusah mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan PHK yang dilakukan atas permintaan pengunduran diri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru, untuk menganalisa akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni tidak adanya keadilan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja terkait hak-hak pekerja yang seharusnya dibayarkan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.]]>
