Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Kesehatan Jurnal Hukum Respublica NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JOURNAL EQUITABLE JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH DOKTRINA: JOURNAL OF LAW MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research
Afrita, Indra
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Prosedur Mediasi di Pengadilan Kepada Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Afrita, Indra; Dewi, Sandra; Andrew Shandy Utama
Jurnal ABDIMAS STMIK Dharmapala Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Abdimas STMIK DPR
Publisher : STMIK Dharmapala Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47927/jasd.v1i2.194

Abstract

Problems partners in the Community Service activities are the lack of public knowledge Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. The solution offered in community service activities are increased knowledge of Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Method of implementation of Community Service is using lectures, dialogues and discussions in the framework of legal counseling on increased knowledge of Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Partner participation in the activities of Community Service is to provide the time, providing a place and other supporting facilities, and represents the community as participants legal counseling on increased knowledge of Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. Target outcomes of Community Service activities are the publication of scientific articles in the Journal of Law Respublica, as well as part of the implementation of the Tri Dharma college. The conclusion was that community service activities have been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants, namely to increase public knowledge Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru on mediation procedure in court. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 31 participants, 95% answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme carried out in other villages so that people can know and understand about the mediation procedure in court, especially after birth of Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016 on Procedures for Mediation in the Court.
Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Dalam Pelayanan Jasa Harvandy Anwir; Hasnati -; Indra Afrita
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1799

Abstract

Maraknya praktik tukang gigi menjadi sebuah cerita tersendiri dimasyarakat. Berbekal pengalaman dalam kegiatan pemasangan gigi tiruan dan pemasangan kawat gigi tentunya menjadi solusi bagi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi. Terlebih harga yang ditawarkan juga terjangkau. Temuan dilapangan, apa yang dilakukan dalam aktifitasnya banyak bertentangan dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Kewenangan yang telah diatur nyatanya masih banyak yang dilanggar oleh tukang gigi. Hal ini tentu akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen dimana tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi kini di lakukan oleh orang yang memang sama sekali tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum dari tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa Kesehatan. Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, yuridis normatif serta konseptual dan sejarah. Data primer, sekumder dan tersier di gunakan untuk menjawab dari permasalahan dan dilakukan Analisa dan disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sama atau penggantian dengan sejumlah uang serta akibat hukum terhadap tukang gigi adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pasien The growth of dental artisans as a profession is a different story in the society. With experience in the placement of dentures and braces, it is unquestionably a viable option for persons in the lower middle class seeking dental care. Furthermore, the given price is reasonable. Many of the findings in the field, as well as what is done in its activities, contradict Permenkes No. 39 of 2014. In fact, dental artisant continue to abuse several of the regulated powers. This will undoubtedly put the population at risk as customers, as medical actions that should be performed by dentists are now being performed by people who lack the necessary expertise. The study's goal was to identify the legal duty of dental craftsmen to dentist artisan consumers. Normative qualitative research is conducted using a variety of methods, including legislative, judicial decisions, conceptual, and historical perspectives. To solve the challenges, primary, secondary, and tertiary data were gathered, evaluated, and presented in a descriptive manner. The study discovered that the legal responsibility of dental artisans to consumers is the responsibility of business actors for consumer losses in the form of replacement of the same goods/services or replacement with a monetary amount and that the legal consequences for dental artisans are the emergence of rights and obligations that must be carried out on patients.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Indra Afrita; Wilda Arifalina
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7232

Abstract

Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) berdasarkan ketentuan tersebut pembayaran uang santunan kepada pemegang polis atau tertunjuk wajib dilaksanakan oleh penanggung apabila telah terjadi evenemen atau resiko. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas pemegang polis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Muhammad Iqbal; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 5, No 1 (2022): Doktrina:Juornal of Law April 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i1.6032

Abstract

Tanggung jawab pelaku usaha secara jelas telah diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undan-undang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan dan Akibat Hukum Dari Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan. Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen yaitu menjadi tanggung jawab pengelola parkir, karena tanggung jawab pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan adalah memelihara obyek titipan sebagaimana memelihara kepunyaan sendiri serta harus mengembalikan dalam wujud asalnya. Sehingga kehilangan barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen tetap menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Akibat hukum tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian atas terjadinya kerusakan, pencemaran dan memberikan ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan ataupun kerugian berhak untuk menuntut kepada pihak pengelola parkir.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN Alex Saputra Siregar; Iriansyah Iriansyah; Indra Afrita
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i7.2021.2398-2408

Abstract

Di era modern ini, transportasi merupakan sarana bagi banyak orang untuk melakukan aktivitas sejak zaman dahulu, dan dapat diwujudkan dalam bentuk pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan tanggung jawab hukum penyelenggara jasa distribusi kargo atas kerugian konsumen Dalam kondisi demikian, kebutuhan masyarakat akan transportasi semakin meningkat. Transportasi menjadi kebutuhan utama yaitu angkutan kargo. Konsumen yang melakukan pengiriman barang harus dilindungi oleh UU No 1. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali masih merasa dirugikan karena masalah pengangkutan barang. Pelaku niaga memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita apabila terjadi kehilangan atau kerusakan berdasarkan nilai barang. Pertanyaan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pengiriman atas kerugian konsumen dan apa akibat hukum kerugian konsumen antara konsumen dengan penyelenggara jasa pengiriman. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter (studi kepustakaan) serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian penulis tentang tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengiriman produk atas kerusakan, kehilangan, keterlambatan atau kerugian kepada konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau sesuai dengan standar mutu Barang dan/atau jasa yang berlaku untuk transaksi, serta akibat hukum kerugian konsumen oleh pelaku usaha jasa distribusi barang adalah pelaku usaha yang memberikan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak memenuhi persyaratan Disepakati bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan pelayaran jika dirugikan.
Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Yetti Yetti; Indra Afrita; Deddy Felandry
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2681

Abstract

Permasalahan adalah bagaimana Penggunaan Jasa Internasional Freight Forwarder untuk Ekspor Benih Lobster Dalam Perpektif Hukuim Persaingan Usaha bagaimana Akibat Hukum dan Penggunaan Jasa Internaional Freight Forwarder ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yang menganalisis dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dengan cara bersekongkol dan memonopoli pengiriman benih lobster, dengan sumber datanya Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik Pengumpulkan Data adalah Studi Kepustakaan, dan analisis data dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa PT ACK, selaku freght forwarder telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 24 persekongkolan dengan dua perusahan lainnya yakni KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia. Akibat hukumnya dengan adanya tindakan tersebut mengakibatkan terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri, tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut dapat dikenakan denda bagi pelaku monopoli dan persekongkolan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni minimal Rp1 miliar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA BANK SWASTA DI KOTA PEKANBARU Renita Renita; Iriansyah Iriansyah; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1856

Abstract

Dalam praktek bentuknya pekerja/buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja yaitu dengan membuat permohonan secara tertulis dan dibuat atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan / intimidasi dari pengusaha. Namun yang terjadi adalah pekerja/buruh diminta mengundurkan diri secara sukarela meskipun status kepegawaian sudah tetap. Hal ini dikarenakan Bank meminta kepada pekerja/buruh mengundurkan diri secara sukarela dikarenakan target dari Bank yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi targetnya. Adapun yang terjadi adalah pada Bank Bank BPR Pekanbaru, Bank Panin, Bank Mega Syariah. Jika terdapat indikasi tekanan /intimidasi dari pengusaha, secara hukum bukan PHK oleh pekerja/buruh, tetapi PHK oleh pengusaha. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal pemberian hak pekerja/buruh yang terkena PHK oleh pengusah mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan PHK yang dilakukan atas permintaan pengunduran diri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja tetap dalam perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru, untuk menganalisa akibat hukum terhadap hak-hak pekerja yang tidak terlindungi dalam perjanjian kerjasama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Bank Swasta di Kota Pekanbaru. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni tidak adanya keadilan bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja terkait hak-hak pekerja yang seharusnya dibayarkan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN Krismat Hutagalung; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1850

Abstract

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinganannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP ASSESMEN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU Esprida Hotma Dame; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.933

Abstract

Abstract: Narcotics addicts and victims of narcotics abusers are required to undergo medical and social rehabilitation, in accordance with Article 9 of the Regulation of the Minister of Health No. 2415 Menkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers and Narcotics Abuse Victims that the medical rehabilitation process includes assessment, preparation of rehabilitation plans, outpatient or inpatient rehabilitation programs, and post-rehabilitation programs. The results of the study indicate that narcotics abusers who undergo legal processes at the investigation or prosecution stage can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation after going through the assessment process. The assessment process is carried out by the Integrated Assessment Team consisting of the Legal Team and the Doctor Team. Through the Integrated Assessment Team, it will be determined whether a suspect or defendant is a narcotics abuser as a narcotics dealer or addict and through the Medical Team the content and severity of narcotics users will be tested. If based on the examination of the Integrated Assessment Team  it is decided that they can undergo medical rehabilitation, the suspect or accused of abusing narcotics will be handed over to a rehabilitation institution. Keywords: Responsibilities, Doctors, Assessment, Narcotics Users  Abstrak: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri kesehatan No. 2415 Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika bahwa proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika sebagai pengedar atau pecandu narkotika serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa penyalah guna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Kata kunci: Tanggung Jawab, Dokter, Assesmen, Pengguna Narkotika
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER GIGI DAN PASIEN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN Risfa Anesa; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.935

Abstract

Abstract: This article aims to find out the problems regarding the resolution of medical disputes between dentists and patients n the city of Pekanbaru based on law number 29 of 2004 concerning medical practice because n medical disputes patients often experience difficulties n realizing their rights. These problems are studied and researched with the Sociological legal research method and using primary and secondary data. The discussion of this thesis harmonizes the laws and regulations with the real situation n society. The patient's weakness factors were also disclosed ncluding psychological factors, educational and economic factors of the patient causing the patient to have difficulty n fighting for their rights n medical disputes. The resolution of medical disputes that are taken through litigation and non-litigation channels are still found to have weaknesses that are not n favor of the patient. Thus, an dea was found through previous discussions and research, that t s necessary to form a special forum for resolving medical disputes that favors patients as consumers of health services. Keywords: medical dispute, dentist  Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai penyelesaian sengketa medis antara dokter gigi dan pasien di kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran karena dalam sengketa medik pasien sering mengalami kesulitan dalam mewujudkan haknya. Permasalahan tersebut dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum Sosiologis dan menggunakan data Primer dan sekunder. Pembahasan tesis ini mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan dengan keadaan nyata di masyarakat. Faktor-faktor kelemahan pasien juga diungkapankan antara lain faktor psikologis, faktor pendidikan dan ekonomi pasien menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya di sengketa medik. Penyelesaian sengketa medik yang ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang belum berpihak kepada pasien. Dengan demikian ditemukan suatu gagasan melalui pembahasan dan penelitian yang dilakukan sebeleumnya, bahwa perlu dibentuk suatu wadah khusus penyelesaian sengketa medik yang berpihak kepada pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan. Kata kunci: sengketa medis, dokter gigi
Co-Authors Alex Saputra Siregar Alfitra Rinaldo Andrew Shandy Utama Aswin Candra Ahmadi Deddy Felandry Esprida Hotma Dame Frycles Franseda Hutabarat Hadi Nasbey Harvandy Anwir Hasnati Hasnati Hasnati, Hasnati Iriansyah Iriansyah Jambi Luna Maisyarah Krismat Hutagalung Muhammad Iqbal Prima Putra Ratna Astri Andhini Renita Renita Risfa Anesa Rizky Novriandi Novriandi Suhendro Tri Anggara Putra Vivi Alviana Wilda Arifalina Wilda Arifalina Wilda Yetti Yetti Yetti