Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA PADANG Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 3, No 2 (2021): JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v3i2.4307

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengawasan sehingga berdampak terhadap tidak meratanya penerimaan pupuk bersubsidi kepada para petani yang yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Ada pun teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Dan unit analisis adalah kelompok. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 5 kriteria pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko menunjukan, pengawasan yang dilakukan oleh Tim KP3 dan Dinas Pertanian belum cukup optimal. Dimana pada beberapa kriteria masih belum memenuhi standar. bahwa penetapan standar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang kurang berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan terjadi pada penetapan standar moneter. Karena pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani yang dilakukan oleh kios pengencer masih belum lancar, hal ini disebabkan oleh pemberian pupuk dari distributor harus menunggu pembayaran awal dari kios terlebih dahulu. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk. Dan dapat disimpulkan bahwa pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya, terbukti dengan belum ada pengubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk.Kata Kunci : Pengawasan, Distribusi, Pupuk Bersubsidi