<![CDATA[Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengguna-kan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini berfokus pada penerapan isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam keterlibatan deliberatif masyarakat pedagang kaki lima. Dalam hal ini, kebijakan deliberatif diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.]]>
