Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik TheJournalish: Social and Government JURNAL STUDIA ADMINISTRASI Jurnal Iso
Citra Iasha
Sekolah tinggi ilmu Administrasi satya negara Palembang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (STUDI KASUS PASAL 10 AYAT 1, 2, 3 DAN 4) Citra Iasha
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Studia Administrasi
Publisher : STISIPOL Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v3i1.48

Abstract

Dalam meningkatkan kinerja dibutuhkan adanya Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Implementasi PeraturanDaerah mengenai Tugas-tugas dan fungsi Pajak Restoran. Penelitian ini untuk mengenal secara jelas isi peraturan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang: selain itu, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, studipustaka, dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak restoran Kota Palembang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pajak restoran telah diupayakan sebaik mungkin oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah walaupun mash banyak kekurangan dan kelemahan di daamnya. Berdasarkan temuan tersebut, implementasi kebijakan akan berhasil jika: (1) adanya komunikasi yang lancar: (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan: (3) disposisi sikap yang baik: (4) struktur organisasi dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Adapun hambatan implementasi kebijakan pajak restoran adalah: (1) kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak: (2) kurangnya koordinasi dengan instansi terkait: (3) rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak.
Analysis of the Implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency (Case Study: Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency) Citra Iasha
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2022): JUNI
Publisher : Penerbit ADM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3348.456 KB) | DOI: 10.53697/iso.v2i1.418

Abstract

This study aims to analyze the implementation of technical guidelines for selecting village heads in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency and to analyze factors that hinder the implementation of technical guidelines for village head elections in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. The research method used is a qualitative method. Data was collected by means of observation, interviews, and literature study. Based on these findings, the implementation of the regulation will be successful if: (1) there is smooth communication, (2) the availability of resources needed in implementing the policy, (3) good attitude disposition, (4) organizational structure, from the implementers to the successful implementation policies in the field. Based on the results of the research and discussion, the authors can draw conclusions including the following: The implementation of Regent Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Instructions for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency has been going well, it can be seen from community socialization in the form of communication, resources, disposition and structure. bureaucracy. The inhibiting factors for the implementation of Regent's Regulation Number 115 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Head Elections in Banyuasin Regency, Talang Kelapa District, lack of community awareness or there are still people who do not want to participate.
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Citra Iasha; Putri Wulandari
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 4 (2022): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i4.328

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional ke era digital. Sehingga untuk membantu meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pembangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan yang sudah diatur dalam Permendagri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Pasal 13). Tujuan penelitian untuk mengetahui Implemetasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring (Studi Kasus Pasal 13). Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara, data sekunder dengan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan reduksi, penyaji data dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Implementasi Permendagri No 07 Tahun 2019 belum sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan dengan konsep sebuah implementasi. Adapun kendala adalah komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Pinang II Kepada Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, fasilitas teknologi, jaringan internet yang belum maksimal sehingga masih menghambat sebuah implementasi didalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.
Implementasi Permensos Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Di Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Citra Iasha; Fitria Dwi Lestari
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 10 No 1 (2023): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v10i1.3534

Abstract

Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning Distribution of Non-Cash Social Assistance developed by the Government to improve the economy of poor families. The election for the implementation of the BPNT program in the Kedondong Raye Village is not necessarily determined by the central government, in this case the Indonesian Ministry of Social Affairs will go through a predetermined election mechanism. The criteria for selecting the implementation of the BPNT program were: high rates of poverty and malnutrition. Apart from being based on these data criteria, what is no less important is the regional commitment to implement the BPNT program. The formulation of the problem in this study, how is the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in improving the economy of poor families in Kedondong Raye Village, Banyuasin III District, Banyuasin Regency. This type of research is qualitative research using a sociological approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The validity of the data used is source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. Data analysis used is data reduction, data presentation, and conclusions. The results show that the Kedondong Raye Kelurahan BPNT program that is implemented can make the community more independent in conducting non-cash transactions at the BPNT e-Warong Program and help the community in an economic sense. Improving the effectiveness of social assistance in a non-cash way in providing food, and encouraging financial inclusion, namely involving the community to become entrepreneurs.
Co-Authors Fitria Dwi Lestari Putri Wulandari