Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Made Tjatrayasa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI BERKAITAN DENGAN ITIKAD BAIK DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG ADVOKAT Angga Arya Saputra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kode etik adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Penerapan kode etik sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi sehingga advokat bisa menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi.Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normative, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur, dan bahanbahan referensi lainnya. Adapun hasil penelitian ini adalah kekaburan norma yangmengakibatkan hilangnya tanggung jawab pidana advokat yang melawan hukum pidana saat menjalankan tugas profesinya sehingga perlu adanya penambahan pengertian itikad baik dalam pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat.
KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi; I Ketut Rai Setiabudi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dilatarbelakangi oleh kekaburan atas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga menyebabkan fungsi KPAI dalam menyelenggarakan perlindungan anak khususnya dalam hal anak sebagai korban kekerasan menjadi kurang efektif, sehingga penting untuk diketahui bagaimana fungsi Komisi Perlindungan Anak sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan bagaimana bentuk kebijakan formulasi di masa mendatang guna enjamin efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diketahui kurang efektifnya fungsi perlindungan anak yang dimiliki KPAI. Selain itu adanya ketersinggungan KPAI dengan lembaga perlindungan anak yang lain baik dari yang dibentuk pemerintah maupun dari masyarakat menjadikan fungsi KPAI sangat terbatas untuk menangani masalah perlindungan anak terutama dalam hal anak sebagai korban tindak kekerasan.
IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 26/PUU-XI/2013 MENGENAI JUDICIAL REVIEW PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT Ni Made Desika Ermawati Putri; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the decision of the constitusional Court Number 26 / PqUU-XI / 2013 currently Advocate can not be prosecuted either civil or criminal in performing professional duties in good faith in the interests of the defense of clients in and outside the court. Article 16 of Law Number 18 of 2003 on Advocate declared contrary to Article 28 D subsection (1), Article 28 G subsection (1) and article 28 H subsection (2) of the Republic of Indonesia Constitusional 1945, and Article 16 of the Law Number 18 of 2003 on Advocate do not have binding force to the extent not understood, ”Advocate can not be prosecuted either civil or criminal in performing professional duties in good faith in the interests of the defense of clients in and outside the court”. By using the method of writing normative, this paper will discuss the implications of the decision number 26 / PUU-XI / 2013 regarding judicial review of Article 16 of Law Number 18 of 2003 on advocate the legal protection profession Advocate in and outside the court.
WEWENANG DISKRESI OLEH PENYIDIK Pebry Dirgantara; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Wewenang Diskresi Oleh Penyidik". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana wewenang diskresi oleh penyidik sesuai Pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 dan bagaimana proses pembatasan terhadap wewenang diskresi yang dimiliki oleh penyidik. Metode penelitian jurnal ini yaitu normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebagaimana dikatakan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Wewenang diskresi oleh petugas kepolisian pada umumnya sangat mudah untuk dijumpai, terutama pelaksanaan diskresi atau penggunaan kewenangan dalam rangka pengambilan tindakan preventif ataupun represif terhadap suatu pelanggaran ataupun penanggulangan suatu keadaan agar dapat menjadi lebih baik. Adapun batasan-batasan pelaksanaan diskresi dibatasi oleh asas-asas antara lain ialah asas keperluan, asas kelugasan, asas tujuan sebagai ukuran, asas keseimbangan.
PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LP KARANGASEM Agung Beliferdo; A. A. Ngurah Yusa Darmadi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A prisoner who is being throughout punisment at prison basicly during throughout of punishment has been lose of freedom to move, it mean the prisoner only conduct activity only at the prison. Form of treatment that written in the prison effort to build the prisoner, to known her/hisself so that change his/herself become better, become positive and they will not conduct criminal again and develop theirself become useful for state, religion and their family.The efforts has been got by the correctional institution to avoid criminal repetition as describe before is through build. Implementation of build for the prisoner consist of many program on the prisoner life aspect. Build program for the prisoner that given as the efforts to prevent occurance of criminal repetition.
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI DI DENPASAR Putu Indra Arditya Putra; I Made Tjatrayasa; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai Narkotika sudah menjadi masalah yang sangat memperihatinkan di Indonesia di Bali khususnya. Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga yang berwenang menangani permasalahan Narkotika dan merehabilitasi pecandu Narkotika. Diharapkan dengan dilakukannya Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dapat mengurangi permasalahan Narkotika. Pelaksanaan Rehabilitasi dan kendala serta upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Pelaksanaan Rehabilitasi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tidak mengenal umur dan golongan. Kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi adalah kurang adanya peran serta dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk melancarkan Rehabilitasi adalah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan swiping ke tempat rawan peredaran Narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA Ni Putu Ayu Leni Cahyarani; I Ketut Rai Setiabudhi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate criminal liability in money laundering under Article 6 to Article 9 of the Law No. 8 of 2010 Concerning eradication and Prevention of Money Laundering. In these articles explain the imposition of criminal sanctions and the corporation itself. The void norm contained in Article 9, which is about the appropriation of corporate wealth, but the law does not explain who is authorized to make appropriation. Future building regulations better to fill the void that norm, with it has the purpose to understand and analyze each development arrangement as a corporate criminal offense of money laundering in Indonesia. The method used to solve this problem is to know the normative method of secondary file. The results in the Criminal Code that has not been set on the corporation as the subject of criminal law, Draft Criminal Code in 2013 has been identified as the subject of corporate criminal law, if there are flaws in the criminal can not be in the criminal law in the Criminal Code.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK (STUDI KASUS DI POLSEK NEGARA) Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana; I Made Tjatrayasa; A. A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rampant theft of livestock thefts in the Negara city especially making peoplerestless. Perpetrators of theft of livestock is no longer an amateur thief, even a thief whois already a steal livestock specialist. Therefore, this paper will describe efforts tocombat the crime of theft of livestock and a contributing factor, especially in the regionNegara police station. Based on research results directly in Negara police station, thehigh cases of cattle theft that occurred in the area of Negara police station becausemany factors that cause. these factors are factors economy, intention and chancefactors, factors as easily be traded, the scene of factors, and the factors that have to beprofessional actors steal livestock specialist. With the number of factors in the region'slivestock theft Negara police station there should be overcome.reduction by Negarapolice station was established intelligence network, forming tring detectives, making acreative breakthrough "Jembrana eling", simakrama implement, carry out patrols andconduct dialogue sambang.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDY KASUS DI BAPAS KELAS II MATARAM) Putu Yudha Cahyasena; I Ketut Rai Setiabudhi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai salah satu aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dandiperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal danmasa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dannasib bangsa akan sulit dibayangkan. Permasalahan anak merupakan hal yang menarikkarena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa.Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktordiantaranya dampak negatif pergaulan, pesatnya perkembangan jaman, serta berubahnyagaya hidup masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yangberkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yangmenjadi saksi pidana. Namun terlalu berlebihan apabila tindakan yang dilakukan olehanak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaanyang labil, dimana proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif danmenunjukan tingkah laku yang melanggar ketertiban umum.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN SENJATA API Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi; I Made Tjatrayasa; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firearms are weapons that release one or more projectiles being driven athigh speed by the gas produced by the burning of a propellant. Criminal liabilityis defined as an objective the continuation of censure for criminal acts and theopinion that there is qualified to be convicted of the offense. Is the basis of theprinciple of legality of criminal acts, while the basic principle can judged themaker of crime is a principle of fault. This means that the makers of crime willonly be liable if he has a fault in committing it.
Co-Authors Adimas Rakyandani Saksono Agung Beliferdo Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Angga Arya Saputra Bambang Anom Partha Beda Awa I Gede Made Krisna Dwi Putra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Rai Setiabudi I Made Walesa Putra Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Surya Dharma Jaya IGN Weda Mahendra Kadek Setia Budiawan Ni Kadek Ayu Wistiani Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi Ni Made Desika Ermawati Putri Ni Made Destriana Alviani Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Pande Made Ayu Dwi Lestari Pebry Dirgantara Putu Indra Arditya Putra Putu Yudha Cahyasena Sagung Putri M. E. Purwani Teuku Fachryzal Farhan Wulan Wiryanthari Dewi Zhanniza Elrian Angelita