Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Made Tjatrayasa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

 1 
HAK KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI Pande Made Ayu Dwi Lestari; I Made Tjatrayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.038 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Hak Kreditur Atas Penjualan Barang Gadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak kreditur atas penjualan barang gadai. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dalam hal mengenai hak kreditur terhadap penjualan barang gadai, kreditur memiliki hak parate executie yang terdapat dalam pasal 1155 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hak rieel executie yang terdapat dalam pasal 1156 KUHPerdata. Dalam memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda bergerak yang digadaikan secara serta merta bila debitur wanprestasi adalah dilarang untuk diperjanjikan. Apabila terjadi dimana kreditur wanprestasi maka klausul milik beding batal demi hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur apabila nilai kebendaan yang digadaikan melebihi besarnya hutang yang dijamin sehingga terdapat sisa pembayaran yang dapat dikembalikan kepada debitur. Larangan ini juga sekaligus melindungi kepentingan para debitur yang berada dalam posisi yang sangat lemah.
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA Zhanniza Elrian Angelita; I Made Tjatrayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.562 KB)

Abstract

The background of writing the paper which entitled Terms of Establishment of Franchisee Agreement Based on Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising is the importance to acknowledge the terms that must be fulfilled in drafting the franchisee agreement, so it is able to protect the interests of the franchisor and the franchisee. The method used in this paper is normative method by analyzing Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising and various literatures related to franchise agreement drafting. Franchises agreement contains a set of terms, conditions and commitments, drafted and desired by the franchisor to its franchisee. In the franchisee agreement there are two parties involved, namely, the franchisor as a party who has the system or way of doing business, and franchisee as a party that bought the franchisee or the franchises system’s franchisor so that it has the right to conduct business in the way that developed by the franchisor. The conclusion of this paper is the establishment of a franchise agreement must fulfilled the terms of the franchise agreement as stipulated in Article 4, 5, and 6 of Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchisee to protect the interests of the franchisor and the franchisee.
AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP STATUS SITA DAN EKSEKUSI JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Wulan Wiryanthari Dewi; I Made Tjatrayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.828 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini yaitu pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kemudahan terhadap debitur dalam melanjutkan pembayaran utang-utangnya dan juga adanya akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari tulisan ini adalah memahami pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran hutang hanya berlaku pada kreditur konkuren. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap status sita dan eksekusi jaminan telah diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berlaku penangguhan sita dan eksekusi jaminan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga status sita dan eksekusi jaminan selama penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi ditunda.
TINJAUAN TERHADAP DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR BADUNG) Kadek Setia Budiawan; I Made Tjatrayasa; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.256 KB)

Abstract

Special protection is given to children in conflict with the law children and childrenwhoare victims of crime. Police as protector of society has discretion authority toprovide protection to children in conflict with the law. Implementation of the policeinvestigator's discretion to children in conflict with the law is very useful to be appliedin order children avoid punishment because application of criminal be the last option ifit can not be solved by other means.
Co-Authors Adimas Rakyandani Saksono Agung Beliferdo Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Angga Arya Saputra Bambang Anom Partha Beda Awa I Gede Made Krisna Dwi Putra I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Rai Setiabudi I Made Walesa Putra Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana Ida Bagus Surya Dharma Jaya IGN Weda Mahendra Kadek Setia Budiawan Ni Kadek Ayu Wistiani Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi Ni Made Desika Ermawati Putri Ni Made Destriana Alviani Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Pande Made Ayu Dwi Lestari Pebry Dirgantara Putu Indra Arditya Putra Putu Yudha Cahyasena Sagung Putri M. E. Purwani Teuku Fachryzal Farhan Wulan Wiryanthari Dewi Zhanniza Elrian Angelita