Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENYOAL PENERAPAN PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN (STUDI DI PENGADILA NEGERI PALOPO) nursyamsi ichsan; Muammar Arafat Yusmad; Firman Muhammad Arif
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2020): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i2.1800

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk  mengetahui, memahami, dan mampu menganalisa penerapan PERMA  No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo, dan  menganalisa bagaimana Kontektualisasi  teori Maqashid  Syari’ah terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  Berhadapan dengan  Hukum di Pengadilan  Negeri Palopo.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teologis Normatifdan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan data,  klasifikasi data,  verifikasi,  analisisdan terakhir pembuatan  kesimpulan. Hasil penelitan dan analisis kesimpulan yaitu:1) Penerapan PERMA No. 13 Tahun 2017 sebagai pedoman oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan agar mencegah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelecehan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Palopo telah diterapkan meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang masih ada bersifat vulgar, yakni mempertanyakan tentang historyseksualitas seorang terdakwa, namun kembali lagi ada atau tidaknya pertanyaan yang merendahkan tergantung jenis atau pilihan kata yang digunakan. 2) Kontektualisasi teori Maqashid Al-Syari’ah terhadap PERMA dapat  dilihat dengan memahami tujuan di syari’ahkannya suatu hukum yakni untuk kemaslahatan  dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup peradilan merupakan kebutuhan (Maslahah Hajiyyyat) yakni jenis kebutuhan sekunder yang tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan. Lahirnya PERMA ini diharapkan menjadi alat  terpeliharanya kejiwaan dan akal perempuan sebagaimana tujuan disyariatkannya suatu hukum .
The Position of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 33 of 2018 Concerning the Measles-Rubella Vaccine: National Law Perspective Muammar Arafat Yusmad; Dirah Nurmila Siliwadi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 20, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v20i1.1836

Abstract

This study aims to analyze the position and validity of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 33 of 2018 from the perspective of national law. And analyze the position of the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 33 of 2018 in terms of sociological, philosophical, and juridical application aspects. This research is library research sourced from secondary data with a statutory approach, namely an approach with an analysis of national legal rules and regulations related to Islamic law. The results show that the Fatwa of the Indonesian Ulema Council is not binding to be obeyed and is only in the form of appeals and suggestions given to Muslims because the Fatwa of the Indonesian Ulema Council is not included in the national legal framework in Indonesia. The fatwa regarding the Measles-Rubella (MR) vaccine is allowed (permissible) on the grounds of a star’s emergency. Yes, with the applicable provisions. The 2018 Fatwa Number 33 by the Indonesian Ulema Council applies sociologically because the Muslim community accepts the fatwa and makes a warning about the status of the Measles-Rubella vaccine.