Siswanto
Universitas Pancasakti Tegal

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Hukum Terhadap Penerapan Eksekusi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Defi Muslimah Defi Muslimah; Siswanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.069 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.86

Abstract

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 merupakan trobosan baru yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Trobosan tersebut tertuang dalam pasal 7 yang memberlakukan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat penditeksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan pasal 7 terkait dengan hukuman kebiri akhirnya berlaku dan diterapkan untuk pertama kalinya oleh putusan hakim Pengadilan Mojokerto. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai kerelevansi undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia Kesehatan dan bagaimana kerelevansi pelaksanaan eksekusi terhadap hukuman kebiri tanpa adanya petunjuk pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan focus judicial case study. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan meruapakan data sekunder. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum sekunder. Metode pengolahan data menggunakan Penelusuran kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa diberlakukannya hukuman kebiri tidak serta merta dapat meminimalisir adanya kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, tetapi harus tetap dilakukan dengan manusiawi. Perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang mucul dari adanya keinginan untuk memuaskan hasrat seksual, meskipun dengan diberlakukan hukuman kebiri tidak bisa memutus keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, hukuman mati merupakan hukuman yang pantas untuk didapatkannya. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, berdasarkan asas legalitas segala sesuatu tentu harus dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam hukuman kebiri menjadikan asas legalitas hanya berlaku bagi sebuah bunyi pasal yang menyatakan suatu jenis kejahatan, pelanggaran dan hukumannya tanpa adanya petunjuk pelaksanaan dalam menerapakan hukuman.
Impact of Industry Digitalization on Recruitment of Employment Opportunities Soesi Idayanti; Siswanto Siswanto
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3426

Abstract

Industrial digitization will change the character of future jobs. The digital era makes all things easier to carry out. All things that easier to carry out include something that relate to production process, service process, and others process. However, the digital era also has a negative or disruptive effect on the economy, especially in terms of employment, both opportunities and labor needs.This study aims to find out the current labor regulations related to industrial digitization, and to find out what impacts of industrial digitization on employment opportunities. The results of this study indicate that regulations regarding employment related to industrial digitization have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Law on Job Creation.The digitization of industry and the way new digital technologies are reconfiguring the way goods and services are produced. Likewise with various job opportunities, because industrial digitalization has also changed many types of jobs.Keywords:Industrial Digitization, Industrial Revolution, Manpower. 
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai Setyo Utomo; Ivan Wagner; Erwin Aditya Pratama; Siswanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.17 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.192

Abstract

The need for land for every human being is one of the basic rights that should be fulfilled by the State. But in the empirical fact that happens there is a small part of the community who owns most of the existing land, on the contrary most of the members of the community who only owns land on a small scale and even do not own the land. Government as the embodiment of the State should try how to make justice in land ownership for all citizens can be realized. The objective to be achieved in writing this scientific paper is that the human rights of every citizen to the needs of the land can be fulfilled. The writing method used in this scientific paper is descriptive method of analysis. The conclusion of the writing of this scientific paper is the redistribution of land as part of land reform is one effort that can be done by the Government in the fulfillment of the human rights of every citizen in the fulfillment of land ownership. The government should not hesitate to redistribute the land for the needy to get the land considering some of the existing legal umbrella allows for it
Model Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tiyas Vika Widyastuti; Evy Indriasari; Erwin Aditya Pratama; Siswanto
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i1.195

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation and model of the principle of horizontal separation in the granting of dependent rights in the community, issues related to the Deed of Encumbrance of Dependent Rights, that land rights can be considered as proof of ownership of everything that stands on the land. The research method uses a type of literature research, with a statutory approach, secondary data suber, descriptive analytical data analysis. The results of the study showed. Based on the principle of horizontal separation according to the UUPA, proof of ownership of the right to the land does not necessarily become proof of ownership of everything that consists of the land. This can give the holder ownership authority over the land only to the extent of the land surface, while the building or anything attached to the land is different from the ownership rights of the land. However, until now, this proof of ownership of land rights has always been considered to be evidence of ownership of anything that stands horizontally as regulated by the UUPA and which should be applied, but the encumbrance of Dependent Rights in Land Rights, still shows the application of the principle of vertical attachment to land certificates. A written agreement between the landowner and the owner of the building on it is an appropriate model in the application of the principle of horizontal separation in execution auctions under the Dependent Rights Act, as the agreement will apply as a law to those who agree.